Hak Politik Anggota Polri
Tracking Perkara
1
2
3
04-01-2016
4
5
15-11-2006
6
7
8
06-12-2006
9
18-01-2007
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 - Pengajuan Permohonan -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2016 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 024/PUU-IV/2006 -
5 - Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 15-11-2006
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 06-12-2006
11:00 WIB
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan (II) Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 18-01-2007
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan (III)
File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
tidak ada data
Detail Perkara
No Perkara : 024/PUU-IV/2006
Pokok Perkara : Hak Politik Anggota Polri
Pemohon : M. Sofwat Hadi, S.H. (Anggota DPD-RI/MPR-RI
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2006-11-15 11:00:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2006-12-11 10:00:00 PEMERIKSAAN PERBAIKAN (II) PDF -
3 2007-01-18 10:00:00 PEMBACAAN PUTUSAN (III) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 007/PUU-I/2003 Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Tracking
2 011/PUU-I/2003 Larangan Menjadi Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten / Kota Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, Termasuk Organisasi Massanya, Atau Orang Yang Terlibat Langsung Atau Tidak Langsung Dalam G.30.S/Pki Atau Organisasi Terlarang Lainnya Tracking
3 017/PUU-I/2003 Larangan Menjadi Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten / Kota Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, Termasuk Organisasi Massanya, Atau Orang Yang Terlibat Langsung Atau Tidak Langsung Dalam G.30.S/Pki Atau Organisasi Terlarang Lainnya Tracking
4 002/PUU-II/2004 Pemilu Legislatif Tracking
5 055/PUU-II/2004 Pemilu Legislatif Tracking
6 16/PUU-V/2007 Ketentuan Electoral Threshold Bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tracking
7 001/ PUU-II/2004 Pelaksanaan Pemilu Dan Syarat Calon Presiden/Wakil Presiden Tracking
8 008/PUU-II/2004 Syarat Mampu Jasmani Dan Rohani Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tracking
9 007/PUU-II/2004 Mekanisme Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik Tracking
10 054/PUU-II/2004 Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perseorangan Tracking
11 057/PUU-II/2004 Mekanisme Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik Tracking
12 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
13 23/PUU-VI/2008 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tracking
14 62/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap UUD 1945 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Merlina, S.H. Tracking
15 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Boyamin dan Supriyadi ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Tracking
16 33/PUU-X/2012 Pengujian UU no.2 th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Erik Tracking
17 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
18 37/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil terhadap UU Kepolisisan No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 Sri Royani SS Tracking
19 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
20 22/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan. Tracking
21 24/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Windu Wijaya, SH., MH. Tracking
22 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
23 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tracking
24 60/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Leonardo Siahaan, selaku Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga, selaku Pemohon II Tracking
25 072/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
26 073/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
27 005/PUU-III/2005 Persyaratan Memperoleh Kursi Di DPRD Untuk Mengajukan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
28 006/PUU-III/2005 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
29 010/PUU-III/2005 Syarat Perolehan Suara Partai Politik Untuk Mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
30 024/PUU -III/2005 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD Tracking
31 001/PUU-IV/2006 Pengujian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Depok Tracking
32 017/PUU-IV/2006 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
33 5/PUU-V/2007 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
34 9/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
35 14/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
36 15/PUU-V/2007 Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
37 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
38 8/PUU-VI/2008 Pembatasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama Tracking
39 11/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Otonomi Daerah Di Tingkat Provinsi Pada Provinsi Dki Jakarta Tracking
40 17/PUU-VI/2008 Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah Tracking
41 22/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah Tracking
42 147/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
43 33/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
44 40/PUU-VIII/2010 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Tracking
45 53/PUU-VIII/2010 Pemberhentian Kepala Daerah Tracking
46 75/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian materiil Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1. H. Sugianto Sabran; 2. H. Eko Soemarno, S.H; Tracking
47 76/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 Huruf O dalam Frasa "dalam Jabatan yang Sama" 1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M 2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum. 3. H.M. Kamdani 4. Drs. Abdullah Nur 5. Heri Subagyo, S.H. 6. Bambang Sutikno BSc.S.H. Tracking
48 11/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA Tracking
49 44/PUU-IX/2011 permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk Tracking
50 50/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Windu Wijaya., dkk Tracking
51 66/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 110 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Frans Delu Tracking
52 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
53 6/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dr. Salim Alkatiri Tracking
54 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
55 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dareah Mosez Kallem, SH Tracking
56 60/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1, pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Drs. H. Zain Alkim Tracking
57 67/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Tafsir Pasal 59 Ayat (5) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Tracking
58 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah Drs. Obednego Depparinding. MH Tracking
59 87/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Wawan dan Kasiyono Tracking
60 72/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elwen Roy Pattiasina, SE.MM. Tracking
61 34/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Erwin Erfian Rifkinnanda Tracking
62 9/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Mohamad R dan Rasma A.W Tracking
63 22/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan. Tracking
64 31/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
65 62/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Euis Kurniasih, sebagai Pemohon I; Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han), sebagai Pemohon II; Hardiansyah, sebagai Pemohon III; A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., sebagai Pemohon IV; Bayu Widiyanto, sebagai Pemohon V Tracking