Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945.
Tracking Perkara
1
2
02-02-2012
3
03-01-2012
4
5
20-01-2012
6
7
8
26-04-2012
9
08-01-2013
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 02-12-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 02-02-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 03-01-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 20-01-2012
09:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 01-03-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)
Jadwal Sidang
  15-03-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah(IV)
Jadwal Sidang
  10-04-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)
Jadwal Sidang
  17-04-2012
14:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)
Jadwal Sidang
  26-04-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 08-01-2013
14:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945. 12 eks Bukti-bukti Pemohon belum diserahkan Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 eks Pemohon
3 Bukti P.1.1-P.1.5, P.2.1-P.2.3, P.3.1-P.3.3, P.4.1- P.4.3, P.5.1-P.5.2, P.6.1-P.6.3, P.7.1-P.7.3 12 eks Daftar bukti dikirim via email Pemohon
4 Perbaikan Permohonan (softcopy akan dikirimkan melalui email [email protected]) 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 Pemohon
5 Daftar Bukti dan Bukti (Pemohon 1: P.1.1.1 s/d P.1.5, Pemohon 2: P.2.1 s/d P.2.4, Pemohon 3: P.3.1s/d P.3.3, Pemohon 4: P.4.1 s/d P.4.3, Pemohon 5: P.5.1 s/d P.5.4, Pemohon 6: P.6.1 s/d P.6.3, Pemohon 7: P.7.1 s/d P.7.3) 12 eks Pemohon
6 Perbaikan Surat Kuasa a.n Nierwan Judi (Direktur Utama PT. Nipindo Primatama) 12 eks Pemohon
7 Keterangan DPR 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 (Dalam Persidangan) DPR
8 Pernyataan Pendahuluan Pemerintah 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 (Dalam Persidangan) Pemerintah
9 Daftar Ahli dan Saksi serta Daftar Riwayat Hidup 1 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 (Pemohon Baru Menyerahkan 1 eks dan akan melengkapi tanggal 13 Maret 2012 sebanyak 11 eks) Pemohon
10 Surat Perihal Penyampaian Informasi tentang Saksi/Ahli dari Pemerintah 1 eks Perkara No.1/PUU-X/2012 Pemerintah
11 Daftar Saksi dan Ahli Pemohon serta CV Saksi dan Ahli 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 Pemohon
12 Surat tentang Pengajuan Saksi Ahli dari Pemerintah 1 eks Perkara No.1/PUU-X/2012 Pemerintah
13 Keterangan DPR 12 eks Perkara Nomor 1/PUU-X/2012 DPR
14 Keterangan saksi dari Pemerintah a.n Said Mukri 12 eks Perkara No.1/PUU-X/2012 (softcopy akan dikirimkan via email di [email protected]) Pemerintah
15 Daftar Ahli Tambahan Pemerintah 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 Pemerintah
16 Kesimpulan 12 eks Perkara Nomor I/PUU-X/2012 Pemohon
17 Keterangan dan kesimpulan Pemerintah 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 1.( Ket. dan Kesimpulan Pemerintah belum ditandatangani oleh kuasa hukum Presiden, Menkumham dan Mendagri) 2. softcopy akan dikirim via e-mail : [email protected] Pemerintah
18 Keterangan dan kesimpulan Pemerintah 12 eks Perkara No. 1/PUU-X/2012 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945.
Pemohon : PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, PT, Pama Persada Indonesia (PAMA), PT. Swa Kelola Sukses, PT. Ricobana, PT. Nipindo Prima Mesin, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Uniteda Arkato
Kuasa Hukum : Prof. DR. Adnan Buyung Nasution, Ir, Ali Nurdin, SH, Rasyi Alam Perkasa Nasution, SH dan Absar Kartabrata, SH.MH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-20 09:14:00 Pemeriksaan Permohonan (I) PDF -
2 2012-02-15 13:30:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF -
3 2012-03-01 11:12:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF -
4 2012-03-15 11:20:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF -
5 2012-04-10 11:12:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
6 2012-04-17 14:33:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
7 2012-04-26 11:01:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF -
8 2013-01-08 14:20:00 Pengucapan Putusan dan Ketetapan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 31/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap UUD 1945 Harry Mulyono Machsus, S.H., M. Hum. Tracking
2 52/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1).Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia 2) PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk, 3).PT Padang Golf Bukit Sentul, 4) PT. Sanggraha Daksamitra, 5).PT Sentul Golf Utama, 6) PT. New Kuta Golf and Ocean View, 7) PT Merapi Golf, 8). PT. Karawang Sport Center Indonesia, 9) PT. Damai Indah Golf Tbk. Tracking
3 97/PUU-X/2012 Uji Materi Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Bab III Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Mujirin . Yamin, SE., M.SI; Drs. Hasrat Kamiudin, Drs. Andi Jalil Andi Laebe Tracking
4 30/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. PT. Exertainment Indonesia; 2. PT. Fitindo Sehat Sempurna;3. PT. Adhia Relaksindo; 4. Aero Sutan Aswar; 5. Antonius Ferry Rinaldo; 6. Wahyu Widayat Jati; 7. Ramses Sundjojo; 8. Grant Wiryadinata; 9. Fransisca Kallista Arnan; 10. Debby Astari Haryani; 11. Dwi Schofiska Pascali. N Tracking
5 64/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.Mulyana Wirakusumah, 2.Hendardi, 3.Aizzudin, 4. Neta S. Pane, 5. Bambang Isti Nugroho, Tracking
6 46/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PT. Kame Komunikasi Indonesia Tracking
7 15/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Tunas Jaya Pratama diwakili oleh Aking Soedjatmiko selaku Direktur Utama, PT Mappasindo diwakili oleh Yupeng selaku Direktur, PT Gunungbayan Pratamacoal diwakili oleh Engki Wibowo selaku Direktur Tracking
8 80/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, M.M. dan Sanny Iskandar Tracking