Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia
Tracking Perkara
Tracking Perkara
28-06-2021
1
2
3
 
4
5
21-07-2021
6
7
8
9
30-07-2021
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 28-06-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/SKLN-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan
6 21-07-2021
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
10 30-07-2021
13:30 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 17 Juni 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus MRP bertanggal 14 Juni 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
3 KTP an Pemohon MRP 1 rangkap Pemohon
4 Surat Kuasa Khusus MRPB bertanggal 16 Juni 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
5 KTP an Pemohon MRPB 1 rangkap Pemohon
6 KTA dan BAS Kuasa Pemohon 1 rangkap Pemohon
7 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-15 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Bukti Fisik P-1 sd P-15 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
9 Softcopy 1 folder Pemohon
10 Surat Penarikan Kembali Permohonan SKLN tanggal 19 Juli 2021 untuk Perkara No 1/SKLN-XIX/2021 1 file (PDF) Diterima melalui Jurpang MK via WA Kepaniteraan Pemohon
11 Keterangan Termohon atas Perkara SKLN untuk Perkara No 1/SKLN-XIX/2021 (bulan Juli 2021) 1 file (Ms Word) Diterima melalui Jurpang MK via WA Kepaniteraan Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 1/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara : Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia
Pemohon : 1. Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan 2. Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II.
Kuasa Hukum : Saor Siagian, S.H., M.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-07-21 11:14:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-07-30 13:50:00 PENGUCAPAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING