Tracking Perkara - MKRI

Permohonan Uji Materil Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	13-12-2010	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP	Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
7	-	Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan	-
4	03-01-2011	Permohonan sudah di Registrasi
5		Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan	-
6	17-01-2011 11:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	25-07-2011 19:00 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

BERKAS
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN	PIHAK
1	Daftar Bukti dan Bukti-Bukti P-1 s.d. P-12 (cat: Bukti P-3 dan P-11 belum diserahkan)	12 eks		Pemohon
2	Surat Kuasa	12 eks		Pemohon

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	RISALAH SIDANG
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	PDF	AUDIO
1	2011-01-17 11:00:00	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PDF	-
2	2011-02-07 10:00:00	Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)	PDF	-
3	2011-07-25 19:02:00	Pengucapan Putusan	PDF	-

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	013/PUU-IV/2006	Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia		Tracking
2	022/PUU-IV/2006	Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia		Tracking
3	6/PUU-V/2007	Kritik Atau Pendapat Terhadap Pemerintah Yang Dikualifikasikan Sebagai Delik Atau Tindak Pidana Dalam KUHP		Tracking
4	14/PUU-VI/2008	Pasal Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi		Tracking
5	42/PUU-VI/2008	Kekerasan Dalam Rumah Tangga		Tracking
6	7/PUU-VII/2009	Konstitusional Bersyarat Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materil		Tracking
7	21/PUU-VIII/2010	KUHP		Tracking
8	41/PUU-VIII/2010	Penertiban Perjudian		Tracking
9	15/PUU-X/2012	Pengujian Materiil Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman pidana mati terhadap Pasal 28 Huruf A dan 28I ayat 1 UUD 1945	Raja Syahrial Alias Herman Alias Wak Ancap dan Raja Fadli Alias Deli	Tracking
10	29/PUU-X/2012	Bahwa pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 34 UUD 1945. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal tersebut adalah: Pasal 505 (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan Jelas bertentangan dengan konstitusi Negara republik indonesia	debbi agustio pratama	Tracking
11	1/PUU-XI/2013	Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA	Tracking
12	31/PUU-XIII/2015	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Agus Slamet, Komar Raenudin	Tracking
13	21/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945	Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga	Tracking
14	31/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945	Lee Yang Hun	Tracking
15	71/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim	Tracking