Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Tracking Perkara
1
2
21-02-2014
3
28-01-2014
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 16-01-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 21-02-2014 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 28-01-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 102 dan 103 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon ( Surat Kuasa Pemohon atas Tjipta Lesmana Suwarto dan Sulianto Harun belum ada yang aslinya) 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-2 s.d P-34 12 Rangkap Pemohon
4 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 Rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pemohon
5 Daftar Bukti dan Bukti P-12.1, P-12.2,P- 18.1, P-33.2 12 Rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pemohon
6 Lampiran Mengenai Perbandingan Harga 12 Rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pemohon
7 Permohonan pihak terkait 12 Rangkap 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
8 Permohonan sebagai Pihak Terkait; Surat Kuasa; Bukti PT-1 dan PT-2; Keterangan Pihak Terkait 12 Rangkap Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
9 Daftar Bukti dan Alat Bukti Pihak Terkait (asli diserahkan dipersidangan) 11 rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
10 Surat Kuasa Pihak Terkait ( Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme) (tambahan) 12 rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
11 Keterangan DPR RI 12 rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 DPR
12 softcopy Keterangan DPR RI 1 File DPR
13 Kesimpulan Pemohon serta Lampiran Kesimpulan 12 Rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pemohon
14 softcopy Kesimpulan Pemohon 1 file Pemohon
15 Kesimpulan Pihak Terkait 12 Rangkap 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
16 Keterangan Ahli Dan CV Ahli pihak Terkait Masing Masing 12 Rangkap 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
17 Softcopy Kesimpulan Pihak Terkait 1 file 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
18 Kesimpulan Pihak Terkait 12 Rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
19 Keterangan Pihak Terkait 12 Rangkap softcopy akan dikirim melalui emial : [email protected] atau [email protected] Pihak Terkait
20 Jawaban Bupati Bantaeng Sebagai Pihak Terkait 1 Rangkap Perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
21 Kesimpulan Presiden 12 Rangkap Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 Pemerintah
22 Soft copy kesimpulan 1 file Pemerintah
23 Keterangan Tertulis Ahli Pemerintah 12 Rangkap Soft Copy belum ada Termohon
24 Keterangan Tertulis Bupati Bantaeng sebagai Pihak Terkait 12 Rangkap Termohon
Detail Perkara
No Perkara : 10/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon : Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa, Koperasi “TKBM KENDAWANGAN MANDIRI”, PT. LANANG BERSATU, PT. Tanjung Air Berani, PT. Labai Tekhnik Metal, PT. PUNDI BHAKTI KHATULISTIWA, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Patriot Cinta Nusantara.
Kuasa Hukum : Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono., S.H dan Ahmad Irawan., S.H
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-02-24 13:36:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
2 2014-03-12 11:21:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) PDF AUDIO
3 2014-03-26 11:10:00 Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (IV) PDF AUDIO
4 2014-04-16 11:10:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (V) PDF AUDIO
5 2014-05-07 11:12:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (VI) PDF -
6 2014-09-01 14:07:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Presiden dan Pihak Terkait (VI) PDF AUDIO
7 2014-09-22 11:15:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Presiden (VII) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 121/PUU-VII/2009 - Tracking
2 138/PUU-VII/2009 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERPU YANG MENGATUR MEKANISME PENGGANTIAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Tracking
3 25/PUU-VIII/2010 Wilayah Pertambangan Rakyat Tracking
4 30/PUU-VIII/2010 Perlakuan diskriminatif terhadap badan usaha (kecil) yang tidak berbadan hukum terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tracking
5 32/PUU-VIII/2010 Penentuan Wilayah Pertambangan oleh negara, dan pendiskriminasiaan seseorang sebagai "penghalang" sesuai kehendak penguasa Tracking
6 10/PUU-X/2012 Permohonan Pengunjian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 29, angka 30 dan angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, PAsal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 terhadap UUD 1945 H.Isran Noor, M.Si Tracking
7 113/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Drs. H. Hazil Ma’ruf, MH Tracking
8 108/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PT. Pukuafu Indah (diwakili Oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA) Tracking
9 81/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem Tracking
10 58/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk. Tracking