Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
29-11-2016
1
2
28-11-2016
3
01-11-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 29-11-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 28-11-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 01-11-2016 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 1 Oktober 2016 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P4 12 Rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P4 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 1 CD Pemohon
6 Surat Kuasa Bertanggal 25 September 2016 12 Rangkap Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016 Pemohon
7 Perbaikan permohonan 12 Rangkap Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
8 daftar Bukti P-1 sd P-5 12 rangkap Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016 Pemohon
9 Bukti P-5 12 rangkap Pemohon
10 Perbaikan permohonan 1 file Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016. Diterima via email tgl 28 Nov 2016. Pemohon
11 Surat Kuasa Khusus Presiden yang bertanggal 18 November 2016 1 Rangkap Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 102/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Fedhli Faisal
Kuasa Hukum : Resa Indrawan Samir, S.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-11-15 14:54:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-11-29 13:53:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2017-04-05 13:36:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 80/PUU-IX/2011 : Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (LN 2011 No 101, TLN No 5246) Terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) serta Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tugiman Tracking
2 81/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Indonesian Parliamentary Center (IPC), Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Soegeng Sarjadi, Center for Electoral Reform (CETRO), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR), Komite Pemantau Legislatif (Legislatve Watch Cimmittee) Sulawesi, Kebijakan dan Reformasi Hukum (SKRUM) Makassar, Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Lembaga Studi Kebijakan Publik, Centre of Society Development for Democracy (COSDEC), Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Trade Union Care Center (TUCC), The Aceh Institute, Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Aceh, Forum Komunikasi Laki-Laki dan Perempuan (FORKOLAPAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Sukardi Rinakit, Muhammad Dahlan, Ridho Imawan Hanafi, August Mellaz, Wahyu Dinata, Erik Kurniawan, Desiana Samosir, Danardono Siradjudin, Ratri Suspandriarsih, Desi Anggraeni, Ahmad Hanafi, Arbain, Nur Asiah Jamil, Josep Kristiadi, Reza Syawawi, Risfa Neltasia, Teguh Setiono, Vidya Dyasanti, Heni Yulianto, Rivan Prahasya, S.Hut, Iis Yuni Lestari, Soraya, Suci Ayuningtyas, Wawan Heru Suyatmiko, Agus Sarwono, Dwipoto Kusumo, Frenky Simanjuntak, Lia Toriana, Syefrianti Aulia E, Utut Aryo Saputro, Ir. Utami Nurul Hayati, Abdullah STP, Ade Irawan, Adnan Topan Husodo, Dra. Ani Soetjipto MA, Lolly Suhenty, Topo Santoso, SH, MH., Yuda Kusumaningsih / Yuda irlang, Refly Harun, Thomas A. Legowo, Drs Syamsuddin Haris, Moch. Fadjroel Rachman SE, Didik Supriyanto, Teten Masduki, Purnomo Satrio P, Said Salahudin, Efriza S.Ip, Dra. Evie Ariadne Shinta Dewi, Hendi Tri Wahyano, Nengah Sukardika, Heru Gutomo, Jatmiko Wiwoho, Sri Wahyu Ananingsih, SH, M.Hum, Turunan Gulo, SP. MSP, pipit Apriani, Charles Simabura, Feri Amsari, SH, MH, Miko Kamal, Nurul Firmansyah, Muhammad Fauzan Azim, Ardizal, SH, Rianda Seprasia. SH, Wahono S.sos, Jamin, Maskuri SH, Setyono, Endang Sri Rahayu, Siti Saptarini Kusumaningsih, Mamik Indarwati, Harun Prasetyo, Mustadjab, Hadi Setyanto, Abdul Hari, Lasmo, Mochtar Mn, SP, edy susanto, eko sulono st., siti apuah, sutar, Safi'an, Ali Mustofa, Suyatno SE, M. Nurrosyidin, S.Ag, Sugiyo, Dr. H. Mahfudz Ali, SH, Msi, Ferry Sataryanto, SH, Eko Haryanto, SH, Windy Setyawan Putra, SH, Khandori Sh, Dwi Saputra, Sh, Wiwit Aprilia, Ronny Maryanto, Qonik Hajah Masfuah, Bayu Samodra, Galih Hartanto Putro, Rahardan Fajar Nugroho, Olyviana Agustine, Gita Santika Ramadhani, Edi Pranoto, SH, M.Hum, Agus Suprihanto, SH, Msi, Arif Hidayat, SH, MH, Putrawan, Yance Arizona, Antonius Benny Susetyo, Ngatoilah, Willi Sumarlin, Yulianto, Yuristinus Oloan, Yoes Irwan baTubara, Rahmi Sosiawaty, Lia Wulandari, y. Ari Nurcahyo, Cecep Effendi. Tracking
3 8/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1). Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2). Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M 3. Charles Simabura, S.H., M.H. 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Tracking
4 10/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H Tracking
5 31/PUU-XI/2013 Pengujian Meteriil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ramdansyah, SS, SSos, SH., MKM Tracking
6 45/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materilpasal 8 ayat [1] huruf c Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 16 ayat [1] huruf c dan pasal 16 ayat [3] Undang undang Nomor 2 tahun 2008sebagaimana di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sefriths E. D. Nau, Haeril, SE, MSI, Abady, Uksam B.Selan, S.Pi,MA, Drs. Syarifuddin, MH, Jusuf Dominggus Lado, SE, MM, Arifin L. Betty, S.Tp, Soleman Seu, SE, Wa Ode Usnia, S.Sos, Christian Yulius Pay, BA, Andi Wadeng, H.M. Tahir Arifin, SH, MM, MH. Tracking
7 74/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Meyce Dwi Waryuni, SH Tracking
8 17/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelengara Pemilu, Undang undang Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Sumiarto Tracking
9 36/PUU-XII/2014 Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis Tracking
10 101/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Titi Anggraini, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
11 48/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdul Bahar Tracking
12 65/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H. dan Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, diwakili oleh Andi Hugeng Tracking
13 90/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdul Bahar Tracking
14 19/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Siti Warsilah, S.E., M.Si Tracking