Mahkamah Konstitusi RI
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement
Detail Proses dan Dokumen
| STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | 22-07-2024 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 96/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 | Permohonan AP3 dan DKPP |
| 2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
| 3 | - | Perbaikan Permohonan | - |
| 4 | 31-07-2024 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 102/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 102/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2024 | ARPK |
| 5 | 31-07-2024 | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 113.102/PUU/PAN.MK/SP/07/2024 | |
| 6 | 07-08-2024 14:30 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Jadwal Sidang |
| 7 | 19-08-2024 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | Perbaikan Permohonan |
| 8 | 26-08-2024 08:30 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) |
Jadwal Sidang |
| 10 | 29-08-2024 09:00 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
Jadwal Sidang File Putusan |
| 11 | 29-08-2024 | Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 137.102/PUU/PAN.MK/SPts/08/2024 |
|
Berkas
| 1 | Permohonan bertanggal 22 Juli 2024 | 1 rangkap | Pemohon | |
| 2 | Daftar Alat Bukti PM-1 s/d PM-39 | 1 rangkap | Pemohon | |
| 3 | Bukti PM-1 s/d PM-39 | 1 rangkap | PM-13 s/d PM-39 mohon diserahkan segera | Pemohon |
| 4 | Softcopy Permohonan | 1 file Ms Word | Pemohon | |
| 5 | Permohonan Pemohon bertanggal 31 Juli 2024 | 9 rangkap | 1 asli, 8 copies. | Pemohon |
| 6 | Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 31 Juli 2024 | 1 rangkap | 1 asli. PM-1 s.d. PM-38. | Pemohon |
| 7 | Alat Bukti Pemohon | 1 rangkap | 1 leges. PM-13 s.d. PM-38 | Pemohon |
| 8 | Flashdrive | 1 unit | isi: Permohonan (word dan PDF), DAB (word dan PDF), Alat Bukti (PDF). | Pemohon |
| 9 | Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2024 | 1 rangkap | Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024 | Pemohon |
| 10 | Perbaikan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2024 | 4 rangkap | Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024. 1 asli, 3 copy. Mohon dikirimkan softcopy dengan format pdf dan word via email | Pemohon |
| 11 | Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2024 | 1 rangkap | Pemohon | |
| 12 | KTA dan KTP Kuasa | 1 rangkap | Pemohon | |
| 13 | Surat Permohonan Sidang Online bertanggal 16 Agustus 2024 | 1 rangkap | Dilengkapi KTP Pemohon | Pemohon |
Detail Perkara
| No Perkara | : | 102/PUU-XXII/2024 |
| Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement |
| Pemohon | : | Oim Halim Wibisosno |
| Kuasa Hukum | : |
Risalah Sidang
| AUDIO | ||||
|---|---|---|---|---|
Pengujian Undang Undang yang serupa
| 1 | 004/PUU-I/2003 | Syarat-Syarat Calon Hakim Agung Dan Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang | Tracking | |
| 2 | 10/PUU-VIII/2010 | Kekuasaan Kehakiman | Tracking | |
| 3 | 16/PUU-VIII/2010 | Kekuasaan kehakiman | Tracking | |
| 4 | 56/PUU-VIII/2010 | Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | R. Ngadino Hardjosiswojo | Tracking |
| 5 | 64/PUU-VIII/2010 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana | Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang | Tracking |
| 6 | 10/PUU-IX/2011 | Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana | Liem Marita Alias Aling | Tracking |
| 7 | 44/PUU-X/2012 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung | I Made Sudana, SH | Tracking |
| 8 | 45/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Muhamad Zainal Arifin, SH | Tracking |
| 9 | 66/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 | Drs. Budiyono, SH | Tracking |
| 10 | 94/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 | I Made Sudana, S.H. | Tracking |
| 11 | 125/PUU-XIII/2015 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, SH. | Tracking |
| 12 | 108/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Abd. Rahman C DG.Tompo' berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi bertanggal 29 Agustus 2016. | Tracking |
| 13 | 23/PUU-XV/2017 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro, Mariana Sulindro, Jeannette Sulindro, Marcela Sulindro, Elisabeth Sulindro, dan Margaretha Sulindro | Tracking |
| 14 | 57/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; dan (ii) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Yayasan Bonaparte Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Samuel Bonaparte, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar. sebagai Ketua Umum | Tracking |
| 15 | 62/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Sutrisno Nugroho | Tracking |
| 16 | 95/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | H. Husin Syahendra dan Nurhayati | Tracking |
| 17 | 61/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Drs. La Arta, M.Si | Tracking |
| 18 | 71/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | R.M. Punto Wibisono | Tracking |
| 19 | 122/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) | Asep Muhidin, S.H., M.H., Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA., dan Asep Ahmad | Tracking |
| 20 | 27/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. | DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III | Tracking |
| 21 | 16/PUU-XII/2014 | Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. | Tracking |
| 22 | 92/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 | Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum | Tracking |
| 23 | 27/PUU-VII/2009 | Proses pembuatan UU MA tidak sesuai dengan Tatib DPR | Tracking | |
| 24 | 44/PUU-X/2012 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung | I Made Sudana, SH | Tracking |
| 25 | 25/PUU-XI/2013 | Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L | Tracking |
| 26 | 27/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. | DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III | Tracking |
| 27 | 36/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana | I Made Sudana | Tracking |
| 28 | 30/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin | Tracking |
| 29 | 39/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Ina Mutmainah | Tracking |
| 30 | 92/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 | Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Ketua Umum), dkk. | Tracking |
| 31 | 53/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H | Tracking |
| 32 | 69/PUU-XV/2017 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Donaldy Christian Langgar | Tracking |
| 33 | 62/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Sutrisno Nugroho | Tracking |
| 34 | 85/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | Tracking |
| 35 | 46/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Marion Kova | Tracking |
| 36 | 2/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 | Aristides Verissimo de Sousa Mota | Tracking |
| 37 | 40/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 | Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu | Tracking |
| 38 | 43/PUU-XIX/2021 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Vikash Kumar Dugar | Tracking |
| 39 | 10/PUU-VIII/2010 | Kekuasaan Kehakiman | Tracking | |
| 40 | 16/PUU-VIII/2010 | Kekuasaan kehakiman | Tracking | |
| 41 | 64/PUU-VIII/2010 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana | Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang | Tracking |
| 42 | 10/PUU-IX/2011 | Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana | Liem Marita Alias Aling | Tracking |
| 43 | 44/PUU-X/2012 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung | I Made Sudana, SH | Tracking |
| 44 | 78/PUU-X/2012 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 | Muhamad Zainal Arifin, S.H. | Tracking |
| 45 | 36/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana | I Made Sudana | Tracking |
| 46 | 97/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman | Victor Santosa Tandiasa, SH , Okta Heriawan,. SH, Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, Landipa Nada Atmaja., Joko widart, SH .MH, Achmad Saifudin Firdaus. | Tracking |
| 47 | 39/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Ina Mutmainah | Tracking |
| 48 | 45/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Muhamad Zainal Arifin, SH | Tracking |
| 49 | 94/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 | I Made Sudana, S.H. | Tracking |
| 50 | 133/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Ir. Nizarman Aminuddin | Tracking |
| 51 | 52/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Sri Royani, S.S. | Tracking |
| 52 | 105/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Unndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan | Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI), diwakili oleh Zenuri Makhrodji, S.H. dan Dr. (can) Saiful Anam, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris | Tracking |
| 53 | 108/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Abd. Rahman C DG.Tompo' berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi bertanggal 29 Agustus 2016. | Tracking |
| 54 | 1/PUU-XV/2017 | Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 | I Gede Gatot Binawarta | Tracking |
| 55 | 23/PUU-XV/2017 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro, Mariana Sulindro, Jeannette Sulindro, Marcela Sulindro, Elisabeth Sulindro, dan Margaretha Sulindro | Tracking |
| 56 | 85/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | Tracking |
| 57 | 22/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Guntoro | Tracking |
| 58 | 28/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak | Tracking |
| 59 | 71/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | R.M. Punto Wibisono | Tracking |
| 60 | 3/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung | Ihda Misla | Tracking |
| 61 | 121/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Meidiantoni, S.E., M.M. | Tracking |
| 62 | 7/PUU-XXII/2024 | Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Adoni Y. Tanesab | Tracking |
| 63 | 37/PUU-X/2012 | Pengujian Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 | Teguh Satya Bhakti, SH., MH | Tracking |
| 64 | 43/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Dr. H. Suhadi, SH., MH., Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Sip., M.Hum., H. Yulius, SH., MH., Drs. Burhan Dahlan, SH., MH., dan Soeroso Ono, SH., MH. | Tracking |