Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
14-11-2012
3
18-10-2012
4
5
05-11-2012
6
7
8
23-01-2013
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 11-10-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 14-11-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 18-10-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 05-11-2012
15:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 22-11-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Forum Konstitusi dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III)
Jadwal Sidang
  19-12-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV)
Jadwal Sidang
  23-01-2013
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Ket. Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 12 Rangkap Surat Kuasa pemohon belum diserahkan Pemohon
2 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-3 12 rangkap Pemohon
3 softcopy Permohonan dan daftar bukti Pemohon
4 Surat Kuasa Pemohon Masing-masing 12 Rangkap Pemohon
5 Daftar bukti pemohon 12 Rangkap Pemohon
6 Bukti Pemohon : P-4 12 Rangkap Pemohon
7 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor : 104/PUU-X/2012 Pemohon
8 Surat Kuasa Pemohon ( Tambahan) 12 rangkap Pemohon
9 Bukti Tambahan Pemohon (Fotocopy KT Pemohon prinsipal) 12 rangkap Pemohon
10 renvoi Permohonan dengan surat kuasa 12 eks Pemohon
11 Daftar Nama Ahli Pemohon beserta CV 12 eks Perkara Nomor : 104/PUU-X/2012 Pemohon
12 Keterangan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 12 rangkap Perkara Nomor 104/PUU-X/2012 Pemerintah
13 Softcopy Keterangan Pemerintah (Belum Ada) - Akam dikirimkan melalui email: sopycopy@mahkamahkonstitusi.go.id Pemerintah
14 Kesimpulan Pemohon 12 eks Perkara Nomor : 104/PUU-X/2012 Pemohon
15 softcopy kesimpulan pemohon ada Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 104/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Prof Syamsuddin Haris, Dr. Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Titi Anggraini,Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Refly Harun, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, Sulastio, Pipit Apriani, Yusfitriadi, Abdullah,Feri Amsari, SH, MH, King Faisal Sulaiman SH, LLM,
Kuasa Hukum : Veri Junaidi SH, MH; Wahyudi Djafar S.H; Alvon Kurnia Palma SH, Jamil Burhan S.H, Ridwan Bakar SH, Mustiqal SH, dan Bahrain SH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-11-05 15:34:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-11-19 14:10:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-11-22 11:25:00 Mendengarkan Keterangan Forum Konstitusi Saksi/Ahli dari Pemohon, Serta Pemerintah (V dan III) PDF -
4 2012-12-19 11:17:00 Mendengarkan Keterangan Saks/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (VI) PDF -
5 2013-01-23 11:17:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah (VI) dan (V) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 92/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tracking
2 68/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
3 86/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa, SH., Denny Rudini,SH., Kurniawan (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) Tracking
4 59/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. YudiLatif, Adhie M. Massardi, Ratna Sarumpaet, Eka Gumilar, dan Trijono Hardjono Tracking
5 82/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah Tracking
6 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
7 77/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Tracking
8 116/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bonatua Silalahi (Pemohon I) dan PT. Bina Jasa Konstruksi (Pemohon II) Tracking
9 8/PUU-XXI/2023 Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Trijono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, Abdul Ghofur, dan Fredikus Patu Tracking
10 66/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal Tracking
11 117/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Pemilihan Dan Penetapan Ketua MPR Dari Anggota DPR (MD3) Tracking
12 124/PUU-VII/2009 MD3 Tracking
13 142/PUU-VII/2009 PENENTUAN PIMPINAN DPRD DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN KURSI TERBANYAK DI KABUPATEN/KOTA Tracking
14 146/PUU-VII/2009 PENENTUAN PIMPINAN DPRD DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN KURSI TERBANYAK DI KABUPATEN/KOTA Tracking
15 152/PUU -VII/2009 MD3 Tracking
16 7/PUU-VIII/2010 Hak angket DPR Tracking
17 23/PUU-VIII/2010 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tracking
18 26/PUU-VIII/2010 MD3 Tracking
19 38/PUU-VIII/2010 Partai Politik dan MD3 Tracking
20 21/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 354 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Anthon Melkianus Natun, ST. Tracking
21 59/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu, Muhammad Chozin Amirullah Tracking
22 72/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 403 UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sin Sikku, S.H. Tracking
23 72/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 Huruf e tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, dan Pasal 352 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Tracking
24 92/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tracking
25 35/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohn VI ( Tracking
26 40/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Widodo Putu Prawiro dan Suhartono Tracking
27 56/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tracking