Pengujian Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
3
18-10-2012
4
5
06-11-2012
6
7
8
9
03-01-2013
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 11-10-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 18-10-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 06-11-2012
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 03-01-2013
14:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujain Terhadap Pasal 1 ayat (3) ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat(3) huruf a serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 12 Rangkap softcopy permohonan dan daftar bukti belum diserahkan e-mail : softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon
2 Daftar bukti dan Bukti pemohon : P-1 s.d P-16 12 rangkap Pemohon
3 Surat pencabutan permohonanan tertanggal 09 Oktober 2012 perihal Pengujian Terhadap Pasal 1 ayat (3) ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat(3) huruf a serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 12 rangkap Terkait Perkara Nomor 105/PUU-X/2012 Pemohon
4 Softcopy surat pencabutan permohonan Perkara Nomor 102/PUU-X/2012 - Belum ada dan akan dikirimkan melalui email: softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 105/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Raden Bung Hatta
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-01-03 14:22:00 Pengucapan Putusan dan Ketetapan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 021/PUU-III/2005 Perampasan Hak Milik Yang Digunakan Untuk Kejahatan Tracking
2 34/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Norma Hukum Atas Pasal 4 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Khusunya Pasal 27 ayat (1), Psal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2). Maskur Anang Bin Kemas Anang Muhamad Tracking
3 45/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 1). Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., (Pemohon I) 2). Drs. Hambit Bintih, M.M. 3).(Pemohon II) Drs. Duwel Rawing (Pemohon III) 4).Drs. H.Zain Alkim (Pemohon IV) 5).H. Ahmad Dirman (Pemohon V) 6). Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. (Pemohon VI) Tracking
4 35/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nonmor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tracking
5 70/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tracking
6 98/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 PT Inanta Timber & Trading Co Ltd diwakili oleh Sofandra sebagai Direktur Utama Tracking
7 25/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujiam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) diwakili oleh Ir. Dwisuryo Indroyono, M.Sc dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua dan Pierre Togar Sitanggang selaku Sekretaris Jenderal Tracking
8 20/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Fince Sondakh Tracking
9 54/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materi Terhadap Penerapan Pasal 35 tentang, Hak Guna Bangunan untuk Mendirikan dan Mempunyai Bangunan jo Pasal 27 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1990 Tentang Pokok Agraria Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 atas Putusan Perkara No. 5/ Pdt. G/1986 PN Kdr jo Put Banding Pengadilan Tinggi Jawa TImur No. 562/Pdt/1988/PTSrby, Jo Put. Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 3116/K/Pdt/1989 Wira Dharma Putra Tracking
10 62/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Bambang Sudibjo, Cholil, Drs. H. Suhardi, Hardimin, dan Harijono Tracking
11 66/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Drs. Budiyono, SH Tracking
12 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
13 101/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oltje J,K Pesik Tracking
14 78/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdullah M. Bamatraf Tracking
15 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Achdiat Adiwinata Tracking
16 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Achdiat Adiwinata Tracking
17 12/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945 Rega Felix Tracking