Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
15-09-2015
3
26-08-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 15-09-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 26-08-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 12 Agustus 2015 12 rangkap Pemohon
2 Daftar Bukti P-1 s.d. P-3 12 rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik P-1 s.d. P-3 12 rangkap Pemohon
4 Surat Kuasa bertanggal 29 Juli 2015 12 rangkap Pemohon
5 Softcopy 1 file Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015 Pemohon
7 Softcopy 1 file Pemohon
8 Daftar Bukti P-4 s.d. P-7 12 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-4 s.d. P-7 12 rangkap Pemohon
10 Surat keterangan pihak terkait 10 rangkap Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tgl 5 Okt 2015. Pihak Terkait
11 Softcopy 1 file Diserahkan di persidangan Pihak Terkait
12 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015. Diserahkan kembali karena ada halaman yang hilang dalam perbaikan permohonan sebelumnya. Pemohon
13 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015 DPR
14 Softcopy 1 file DPR
Detail Perkara
No Perkara : 105/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
Pemohon : Doni Istyanto Hari Mahdi
Kuasa Hukum : Dwi Istiawan, S.H. dan Muhammad Umar, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-09-10 10:34:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2015-09-28 13:38:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2015-10-05 14:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN PIHAK TERKAIT [KPU] (III) PDF AUDIO
4 2015-11-11 11:15:00 PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 26/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. Tracking
2 25/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH. Tracking
3 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
4 48/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan Tracking
5 44/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) Tracking