Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
3
10-10-2014
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 03-10-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 10-10-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap UUD 1945. 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-13 ( Bukti P-1 belum diserahkan) 12 Rangkap Pemohon
4 softcopy Permohonan dan Daftar Bukti Pemohon 1 unit Flasdisk Pemohon
5 Bukti Pemohon : P-1 12 rangkap Perkara Nomor : 108/PUU-XII/2014 Pemohon
6 Percabutan Permohonan Pemohon 1 rangkap Perkara Nomor : 108/PUU-XII/2014 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 108/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Pemohon : PT. Pukuafu Indah (diwakili Oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA)
Kuasa Hukum : Wisye Hendrarwati, SH.,MH., Dr. Arrisman, SH.,MH. Harshi Sri Harnani, SH. Tri Asnawanto Aji, SH dan Bagi Ukur Tarigan, SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-10-23 13:33:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2014-11-11 14:41:00 Pengucapan Putusan dan Ketetapan PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 121/PUU-VII/2009 - Tracking
2 138/PUU-VII/2009 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERPU YANG MENGATUR MEKANISME PENGGANTIAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Tracking
3 25/PUU-VIII/2010 Wilayah Pertambangan Rakyat Tracking
4 30/PUU-VIII/2010 Perlakuan diskriminatif terhadap badan usaha (kecil) yang tidak berbadan hukum terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tracking
5 32/PUU-VIII/2010 Penentuan Wilayah Pertambangan oleh negara, dan pendiskriminasiaan seseorang sebagai "penghalang" sesuai kehendak penguasa Tracking
6 10/PUU-X/2012 Permohonan Pengunjian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 29, angka 30 dan angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, PAsal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 terhadap UUD 1945 H.Isran Noor, M.Si Tracking
7 113/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Drs. H. Hazil Ma’ruf, MH Tracking
8 10/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa, Koperasi “TKBM KENDAWANGAN MANDIRI”, PT. LANANG BERSATU, PT. Tanjung Air Berani, PT. Labai Tekhnik Metal, PT. PUNDI BHAKTI KHATULISTIWA, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Patriot Cinta Nusantara. Tracking
9 81/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem Tracking
10 58/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk. Tracking