Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
21-12-2016
3
29-11-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-11-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 21-12-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 29-11-2016 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Daftar Bukti P1 sd P6 12 Rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik P1 sd P6 12 Rangkap Pemohon
4 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 1 File Pemohon
5 Perbaikan permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 111/PUU-XIV/2016 Pemohon
6 Daftar Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap Pemohon
7 Softcopy perbaikan dan daftar bukti 1 file Pemohon
8 Surat Kuasa Khusus Mensekneg 1 rangkap Perkara Nomor 111/PUU-XIV/2016 Pemerintah
9 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 111/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : dr. Sterren Silas Samberi
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-12-15 11:46:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2017-01-05 14:23:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2017-02-21 13:36:00 PENGUCAPAN PUTUSAN & KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 106/PUU-VII/2009 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Tracking
2 39/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Herlina Koibur, S.Pi Tracking
3 83/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang dasar RI Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
4 44/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya Ir. Samady Singarimbun Tracking
5 75/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Drs. H. Zulkarnain Djabar Tracking
6 44/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H Tracking
7 112/PUU-XIII/2015 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang frasa “kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea ke-4, pasal 29 ayat 2. Pungki Harmoko Tracking
8 112/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
9 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
10 49/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP Tuti Atika Tracking