Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tracking Perkara
14-11-2022
1
2
3
16-11-2022
4
16-11-2022
5
23-11-2022
6
06-12-2022
7
07-12-2022
8
09-02-2023
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-11-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 16-11-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 16-11-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 114/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 114/PUU/PAN.MK/ARPK/11/2022 ARPK
5 16-11-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 112.114/PUU/PAN.MK/SP/11/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 23-11-2022
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 06-12-2022 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 07-12-2022
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 20-12-2022
09:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait KPU (III)
Jadwal Sidang
  17-01-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait KPU (IV)
Jadwal Sidang
  26-01-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait KPU (V)
Jadwal Sidang
  09-02-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait KPU, Pihak Terkait M. Fathurrahman dkk, Pihak Terkait Sarlotha Febiola dkk, Pihak Terkait Asnawi dkk (VI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 1 November 2022 8 rangkap 1 asli, 7 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 27 Oktober 2022 3 rangkap 1 asli, 2 rangkap Pemohon
8 DAB dan Bukti Fisik P-1 sd P-2 1 rangkap Asli materai Pemohon
9 Identitas Para Pemohon (KTP) 1 rangkap Pemohon
10 Softcopy Permohonan, SK, DAB, dan Scan Alat Bukti 1 folder Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Desember 2022 5 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 4 rangkap Pemohon
12 Softcopy Perbaikan 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
13 DAB dan Bukti Fisik P-3 sd P-10 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022. Asli materai. Mohon softcopy DAB diserahkan via email Pemohon
14 Permohonan menjadi Pihak Terkait an. M. Fathurrahman Js., dkk 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
15 Surat Kuasa bertanggal 10 Desember 2022 1 rangkap Asli Materai. Copy KTA dan BAS an. Aditya. Mohon menyerahkan KTP, KTA, dan BAS kuasa yang belum. Pihak Terkait
16 Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
17 Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2022 1 rangkap Pihak Terkait
18 Surat Penundaan Jadwal Sidang bertanggal 19 Desember 2022 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pemerintah
19 Surat Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pemerintah
20 Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait/Pemohon Intervensi (No: 07/YUDI RIJALI MUSLIM & ASSOCIATES ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT/PERMOHONAN/XII/2022) tanggal 15 Desember 2022 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
21 Permohonan Intervensi Perkara No 114/PUU-XX/2022 (tanpa tanggal) (No: 09/YUDI RIJALI MUSLIM & ASSOCIATES ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT/PERMOHONAN INTERVENSI/XII/2022) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
22 Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 serta lampiran KTA dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Asli (SKK) dan Copy Pihak Terkait
23 Permohonan DPP Partai Garuda sebagai Pihak Terkait tanggal 29 Desember 2022 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF (ber-TTD) dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
24 Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pihak Terkait
25 KTA dan BAS para Kuasa Hukum 4 rangkap Copy Pihak Terkait
26 Daftar Alat Bukti tanggal 29 Desember 2022 untuk Bukti P-1 sd P-2 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF (ber-TTD) dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
27 Bukti Fisik P-1 sd P-2 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pihak Terkait
28 Keterangan Pihak Terkat DPP Partai Garuda 4 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 3 rangkap. Mohon softcopy diserahkan via email Pihak Terkait
29 DAB dan Bukti Fisik PT-3 sd PT-18 4 rangkap Mohon softcopy DAB diserahkan via email Pihak Terkait
30 Permohonan PT an Hermawi Taslim bertanggal 05 Januari 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
31 Surat Kuasa bertanggal 04 Januari 2023 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap Pihak Terkait
32 Daftar Alat Bukti PT-1 sd PT-3 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap Pihak Terkait
33 Bukti Fisik PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli materai Pihak Terkait
34 Softcopy Permohonan PT, SK, dan DAB 1 folder Pihak Terkait
35 Permohonan menjadi PT an Wibi Andrino bertanggal 05 Januari 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
36 Surat Kuasa bertanggal 4 Januari 2022 4 rangkap 1 asli,3 rangkap. Beserta KTA dan BAS Pihak Terkait
37 DAB dan Bukti Fisik PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli materai Pihak Terkait
38 Softcopy Permohonan, SK, dan DAB 1 folder Pihak Terkait
39 Permohonan bertanggal 9 Januari 2023 6 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 5 rangkap Pihak Terkait
40 Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2023 6 rangkap Beserta KTA dan BAS para kuasa Pihak Terkait
41 Daftar Alat Bukti PT-1 sd PT-5 6 rangkap Pihak Terkait
42 Bukti Fisik PT-1 sd PT-5 1 rangkap Asli Materai Pihak Terkait
43 Softcopy Permohonan, SKK, dan DAB 1 USB Pihak Terkait
44 Permohonan Mengeluarkan Pemohon an. Yumono Pintadi bertanggal 3 Januari 2023 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2020 pihak lain
45 Permohonan menjadi PT an. DPP PSI, Anthony Winza, August Hamonangan, dan William Aditya bertanggal 10 Januari 2023 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
46 Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2023 1 rangkap Pihak Terkait
47 Keterangan Tertulis PT an. DPP PSI, Anthony Winza, August Hamonangan, dan William Aditya bertanggal 10 Januari 2023 1 rangkap Pihak Terkait
48 DAB PT-01a sd PT-33 1 rangkap Pihak Terkait
49 Bukti Fisik PT-01a sd PT-33 1 rangkap Bukti Fisik PT-01a atau PT-01b belum dileges Pihak Terkait
50 Softcopy Permohonan, Keterangan Tertulis dan DAB 1 folder Pihak Terkait
51 Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n M. Sholeh tanggal 10 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pihak Terkait
52 Daftar Alat Bukti tanggal 10 Januari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-2 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pihak Terkait
53 Bukti PT-1 sd PT-2 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Leges Meterai hanya ada 1 (satu) rangkap saja Pihak Terkait
54 Softcopy Permohonan menjadi PT, KTP, dan DAB 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 10 Januari 2023 pukul 10.32 WIB, 10.33 WIB, dan 10.39 WIB) Pihak Terkait
55 Bukti Fisik P-01b (PT PSI, dkk.) 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Asli materai Pihak Terkait
56 Permohonan sebagai Pihak Terkait (PBB) tanggal 13 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022), Ref No: 015/MK.PBB/I&I/SCBD-BO/I/23 1 rangkap Asli Pihak Terkait
57 Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 1 rangkap Asli Pihak Terkait
58 Permohonan sebagai Pihak Terkait a.n Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon tanggal 13 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
59 Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
60 Keterangan Presiden bertanggal 13 Januari 2023 12 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
61 KTP para Pemohon, beserta KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy Pihak Terkait
62 Daftar Alat Bukti tanggal 13 Januari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-4 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
63 Bukti PT-1 sd PT-4 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
64 Softcopy Permohonan Pengajuan PT, DAB, SKK dan KTP Prinsipal 8 files (JPG, PDF, dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
65 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 19 Desember 2022 1 rangkap Asli materai Pemerintah
66 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 20 Desember 2022 1 rangkap Asli materai Pemerintah
67 Surat Kuasa Mendagri bertanggal 9 Januari 2023 1 rangkap Asli materai Pemerintah
68 Softcopy Keterangan Presiden 2 files (PDF dan Ms Word) Pemerintah
69 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 17 Januari 2023 untuk Bukti P-11 sd P-28 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pemohon
70 Bukti Fisik P-11 sd P-28 1 rangkap Asli Pemohon
71 Keterangan Pihak Terkait (KPU RI) tanggal 17 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Softcopy Keterangan KPU berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
72 Permohonan menjadi Pihak Terkait (Perludem) tanggal 13 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
73 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 1 rangkap Asli. Renvoi pada Tahun 2023 Pihak Terkait
74 Daftar Alat Bukti PT-1 1 rangkap Asli. Renvoi pada kata Perludem Pihak Terkait
75 Bukti PT-1 1 rangkap Asli Pihak Terkait
76 Softcopy Permohonan, Surat Kuasa Khusus, Daftar Alat Bukti, serta Lampiran 7 files (JPG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.46 WIB) Pihak Terkait
77 Permohonan menjadi Pihak Terkait (Jansen S-Partai Demokrat) tanggal 19 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Kuasa Hukum ada yang belum TTD. Pihak Terkait
78 Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Kuasa Hukum ada yang belum TTD. Pihak Terkait
79 KTA dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy. Kuasa Hukum a.n Dinda Wulan Ariani KTA-nya expired Tahun 2021 Pihak Terkait
80 Daftar Alat Bukti tanggal 19 Januari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-5 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Kuasa Hukum ada yang belum TTD. Pihak Terkait
81 Bukti PT-1 sd PT-5 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Pihak Terkait
82 Softcopy Permohonan menjadi PT, Surat Kuasa Khusus, dan DAB 5 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
83 Keterangan DPR tanggal 26 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. DPR
84 Keterangan DPR tanggal 26 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 11 rangkap Copy DPR
85 Keterangan Pihak Terkait (Sarlotha Febiola Mramra) tanggal 24 Januari 2023 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 15.01 WIB) Pihak Terkait
86 Surat tanggal 24 Januari 2023 Ref No: 027/PER.PBB/181/SCBD-BO/I/2023 perihal Permohonan Sidang Online Sebagian (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 17.56 WIB) Pihak Terkait
87 Revisi Keterangan Pihak Terkait (Sarlotha Febiola Mramra, dkk) tanggal 24 Januari 2023 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 18.04 WIB) Pihak Terkait
88 Surat tanggal 24 Januari 2023 (PT-Perludem) perihal Permohonan Sidang Secara Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Rabu, 25 Januari 2023 pukul 08.51 WIB) Pihak Terkait
89 Surat tanggal 24 Januari 2023 (PT-perorangan Golkar) perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 15.49 WIB) Pihak Terkait
90 Surat No: 101/HK.06.2-SD/07/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Ketidakhadiran dalam Sidang Pleno (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Kamis, 26 Januari 2023 pukul 10.30 WIB) Pihak Terkait
91 Surat tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Salinan atau Copy Keterangan Para Pihak (DPR dan Pemerintah) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pemohon
92 Surat Kuasa Tambahan bertanggal 2 Februari 2023 dan BAS 6 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
93 Surat tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Pihak Terkait-DPP Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 6 Februari 2023 pukul 10.52 WIB) Pihak Terkait
94 Surat tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online Sebagian (PT-PBB) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 6 Februari 2023 pukul 16.08 WIB) Pihak Terkait
95 Surat tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Secara Online (PT-Derek, dkk) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 7 Februari 2023 pukul 11.30 WIB) Pihak Terkait
96 Surat tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT- M. Sholeh) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 7 Februari 2023 pukul 15.45 WIB) Pihak Terkait
97 Surat tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 7 Februari 2023 pukul 16.08 WIB) Pihak Terkait
98 Keterangan Pihak Terkait (M. Fathurrahman JS, dkk) tanggal 6 Februari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Renvoi pada nama Kuasa Hukum di halaman 1 dan halaman 8 a.n Adit menjadi Adittia (sesuai SKK Substitusi tanggal 8 Februari 2023). Pihak Terkait
99 Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 8 Februari 2023 1 rangkap Asli Pihak Terkait
100 KTA dan BAS (Penerima Kuasa Substitusi) a.n M. Ade Septiawan Putra 1 rangkap Copy Pihak Terkait
101 Keterangan Tertulis PT an. Asnawi, dkk 3 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 2 rangkap. Mohon mengirimkan softcopy dlm bentuk word dan pdf via email Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 114/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon : Demas Brian Wicaksono
Yuwono Pintadi
Fahrurrozi
Ibnu Rachman Jaya
Riyanto
Nono Marijono
Kuasa Hukum : Sururudin
Iwan Maftukhan
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-11-23 10:47:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2022-12-07 10:13:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2022-12-20 09:14:00 Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU (III) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 44/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Habiburokhman, S.H., M.H. Tracking
2 53/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Idaman, dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah Tracking
3 59/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si Tracking
4 60/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni Tracking
5 61/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kautsar dan Samsul Bahri Tracking
6 62/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Perindo, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq Tracking
7 66/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I. Tracking
8 67/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno Tracking
9 70/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.M. Tracking
10 71/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Tracking
11 72/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mas Soeroso, S.E. dan Wahyu Naga Pratala, S.E. Tracking
12 73/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Tracking
13 75/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos., dan Chairul Muchlis Tracking
14 86/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hermansyah Pagala, S.E., dan Asran Lasahari, S.Pd. Tracking
15 20/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Tracking
16 30/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz Tracking
17 31/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erik Fitriadi, S.H.; Miftah Farid; A. Wahab Suneth, S.H.; Iwan Setiyono, S.P.; Akbar Khadafi, S.Pd.; Turki, S.H.; Mu`ammar; Habloel Mawadi, S.H., M.H. Tracking
18 33/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
19 36/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Muhammad Hafidz; 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dalam hal ini diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah; 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Abda Khair Mufti Tracking
20 38/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor F. Sjair, S.Pi Tracking
21 40/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Syaiful Bahari, S.H. dan Aryo Fadlian Tracking
22 48/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni Tracking
23 49/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Muhammad Busyro Muqoddas; 2. Muhammad Chatib Basri; 3. Faisal Batubara; 4. Hadar Nafis Gumay; 5. Bambang Widjojanto; 6. Rocky Gerung; 7. Robertus Robet; 8. Angga Dwimas; 9. Feri Amsari; 10. Hasan; 11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak; 12. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
24 50/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nugroho Prasetyo Tracking
25 53/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim Tracking
26 54/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel Tracking
27 58/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Dandy Tracking
28 60/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Persatuan Indonesia Tracking
29 61/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum dan Dianul Hayezi, S.E. sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
30 67/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dorel Almir, S.H, M.H. Tracking
31 71/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz Tracking
32 81/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah Tracking
33 83/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. sebagai Ketua Umum dan Bambang Hermanto, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
34 92/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Deri Darmawansyah Tracking
35 93/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Palaloi, S.H., Melianus Laoli, Abdul rasyid, S.H., Sitefano Gulo, dan Alex Tracking
36 10/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ahmad Syauqi; 2. Ammar Saifullah; 3. Taufiqurrahman Arief; 4. Khairul Hadi; 5. Yun Frida Isnaini; 6. Zhillan Zhalilan. Tracking
37 19/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga Tracking
38 20/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini; 2. Hadar Nafis Gumay; 3. Feri Amsari; 4. Augus Hendy; 5. A. Murogi Bin Sabar; 6. Muhamad Nurul Huda; dan 7. Sutrisno. Tracking
39 21/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. Tracking
40 23/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lucky Andriyani Tracking
41 24/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), dalam hal ini diwakili oleh Sunarto Tracking
42 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
43 26/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor F. Sjair, S.Pi., dan Ir. Johanna Joice Julita Lololuan Tracking
44 29/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Heriyanto, S.H., M.H. dan Ramdansyah, S.H. Tracking
45 36/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Tracking
46 37/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Arjuna Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Badrul Kohir dan Adib Hadi Permana; 2. Pena Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan Dian Mukti; 3. Mar`atul Mukminah; 4. M. Faesal Zuhri; 5. Nurhadi; 6. Sharon Clarins Herman; dan 7. Ronaldo Heinrich Herman Tracking
47 38/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; 2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK); 3. Iwan Kurniawan, S.Sy.; 4. Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; 5. Yeperson, S.H.; 6. Mustika Yanto, S.H.; 7. Asutra Ulesko, S.H.; 8. Turiman, S.H.; 9. Novrian, S.H.; dan 10. Abdul Jafar, S.H., M.H. Tracking
48 39/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M; 2. Antonius Cahyadi, S.H., LL.M; dan 3. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
49 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
50 47/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Syamsul Bachri Marasabessy; 2. Yoyo Effendi; 3. Djefri Tuanany; 4. Adi Sucipto; dan 5. Sulastri Tracking
51 52/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alamsyah Panggabean Tracking
52 55/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
53 74/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Tracking
54 29/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
55 35/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Ki Gendeng Pamungkas Tracking
56 48/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem Tracking
57 55/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri Tracking
58 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno Tracking
59 16/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 1. Akhid Kurniawan; 2. Dimas Permana Hadi; 3. Heri Darmawan; 4. Subur Makmur. Tracking
60 32/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP, selaku Pemohon I; 2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA, selaku Pemohon II. Tracking
61 39/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 1. Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 2. Evarini Uswatun Khasanah, S.E. Tracking
62 44/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Martondi, sebagai Pemohon I; 2. Naloanda, sebagai Pemohon II; 3. M. Gontar Lubis, sebagai Pemohon III; dan 4. Muhammad Yasid, sebagai Pemohon IV Tracking
63 48/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Partai Bulan Bintang (PBB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. Tracking
64 50/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
65 66/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ferry Joko Yuliantono., S.E., A.K., M.Si Tracking
66 68/PUU-XIX/2021 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum H. Bustami Zainudin S.pd., M.H. dan H. Fachrul Razi, M.I.P. Tracking
67 70/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gatot Nurmantyo Tracking
68 1/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Tracking
69 5/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lieus Sungkharisma Tracking
70 6/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Tamsil Linrung, sebagai Pemohon I; 2. Fahira Idris, SE., M.H., sebagai Pemohon II; dan 3. Edwin Pratama Putra, S.H., M.H., sebagai Pemohon III. Tracking
71 7/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ikhwan Mansyur Situmeang Tracking
72 8/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, Safur Baktiar, Padma Anwar, Christcisco Komari, Krisna Yudha, Eni Garniasih Kusnadi, Novi Karlinah, Nurul Islah, Faisal Aminy, Mohammad Maudy Alvi, Marnila Buckingham, Deddy Heyder Sungkar, Rahmatiah, Mutia Saufni Fisher, Karina Ratana Kanya, Winda Oktaviana, Tunjiah Binti Dul Warso, Muji Hasanah, Agus Riwayanto, Budi Satya Pramudia, Jumiko Sakarosa, Ratih Ratna Purnami, Fatma Lenggogeni, Edwin Syafdinal Syafril, dan Agri Sumara Tracking
73 11/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ridho Rahmadi dan A. Muhajir, S.H., M.H. Tracking
74 13/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim Tracking
75 16/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jaya Suprana Tracking
76 20/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, dan Marwan Batubara Tracking
77 21/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ajbar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman Thaha, SH., MH. Tracking
78 26/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Djudjur Prasasto Tracking
79 35/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (PARTAI GELORA INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh H. M Anis Matta, Lc (Ketua Umum) dan Drs. Mahfuz Sidik, M.Si (Sekretaris Jenderal) Tracking
80 42/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Doktorandus DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV). Tracking
81 52/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II Tracking
82 57/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang diwakili oleh Agus Priyono (selaku Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (selaku Sekretaris Jenderal) Tracking
83 64/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal Tracking
84 68/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Partai Garuda dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Partai Garuda Tracking
85 73/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Pemohon I) dan Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura (Pemohon II) Tracking
86 78/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal Tracking
87 80/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Tracking
88 87/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Leonardo Siahaan, S.H Tracking
89 101/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029 Tracking
90 117/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Muchdi Purwopranjono (selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat) dan Fauzan Rachmansyah (selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat) dari Partai Berkarya Tracking
91 120/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bahrain, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Luqman Hakim selaku Ketua dan Maula Dzikril Hakim selaku Bendahara (Pemohon II) Tracking
92 4/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
93 12/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Tracking
94 16/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal) Tracking