Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | 01-08-2024 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 107/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 | Permohonan AP3 dan DKPP |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
3 | - | Perbaikan Permohonan | - |
4 | 20-08-2024 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 114/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 114/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2024 | ARPK |
5 | 21-08-2024 | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 123.114/PUU/PAN.MK/SP/08/2024 | |
6 | 02-09-2024 14:30 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Jadwal Sidang |
7 | 17-09-2024 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | Perbaikan Permohonan |
8 | 18-09-2024 14:00 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) |
Jadwal Sidang |
10 | 16-10-2024 10:00 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
Jadwal Sidang File Putusan |
11 | 17-10-2024 | Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 157.114/PUU/PAN.MK/SPts/10/2024 |
|
Berkas
1 | Permohonan (pdf) | 1 | Pemohon | |
2 | Permohonan (doc/docx) | 1 | Pemohon | |
3 | Daftar Alat Bukti (pdf) | 1 | Pemohon | |
4 | Daftar Alat Bukti (doc/docx) | 1 | Pemohon | |
5 | Alat Bukti | 1 | Pemohon | |
6 | Surat Kuasa | 1 | Pemohon | |
7 | Permohonan Bertanggal 1 Agustus 2024 | 1 rangkap | Asli | Pemohon |
8 | Surat Kuasa bertanggal 31 Juli 2024 | 1 rangkap | Asli | Pemohon |
9 | Daftar Alat Bukti | 1 rangkap | DAB P-1 sd P-24 | Pemohon |
10 | Alat Bukti | 1 rangkap | P-1 sd P-24 Leges | Pemohon |
11 | Perbaikan Permohonan bertanggal 17 September 2024 | 1 rangkap | Asli | Pemohon |
12 | Perbaikan Daftar Alat Bukti P-1 s.d P-28 bertanggal 17 September 2024 | 1 rangkap | Asli | Pemohon |
13 | Alat Bukti Fisik P-4, P-9, P-21, dan P-22 | 1 rangkap | Asli dan leges | Pemohon |
14 | Softcopy Alat Bukti P-1 s.d P-28 | 1 rangkap | diterima via email pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 12.38 WIB | Pemohon |
15 | Softcopy Daftar Alat Bukti P-1 s.d P-28 (ms word dan pdf ttd) | 1 rangkap | diterima via email pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 14.05 WIB | Pemohon |
16 | Softcopy Perbaikan Permohonan bertanggal 17 September 2024 (ms word dan pdf) | 1 rangkap | diterima via email pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 14.20 WIB | Pemohon |
17 | Perbaikan Permohonan bertanggal 17 September 2024 | 1 file | diterima via e-mail. (word dan PDF) | Pemohon |
Detail Perkara
No Perkara | : | 114/PUU-XXII/2024 |
Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
Pemohon | : | Antonius Nicholas Stephanus Kosasih |
Kuasa Hukum | : | Martchel A. F., S.H. Vicky Alexander Arifin, S.H. Helmi Bostam, S.H. Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H. Richard Christian Simon Arry Pasaribu, S.H. Alex Argo Hernowo, S.H. Cynthia Aghata Belinda Alma, S.H. Sonia Ayu Maharani Puteri, S.H. Mutia Zalika Asdianti, S.H. Diastika Fajar Anggraeni, S.H. Chrismotarofa Baeha, S.H. Adam Andriantama Bayu, S.H. Rafisya Rahma Fathanaila, S.H. |
Risalah Sidang
AUDIO |
---|
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 003/PUU-IV/2006 | Tindak Pidana Korupsi | Tracking | |
2 | 20/PUU-VI/2008 | Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara | Tracking | |
3 | 3/PUU-IX/2011 | Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) | Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat | Tracking |
4 | 16/PUU-X/2012 | Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. | Tracking |
5 | 8/PUU-XI/2013 | Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) | H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi | Tracking |
6 | 21/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Drs. Setya Novanto | Tracking |
7 | 7/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Khaeruddin, S.H., S.Sy. | Tracking |
8 | 8/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. | Tracking |
9 | 4/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, | Tracking |
10 | 27/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. | Tracking |
11 | 32/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah | Tracking |
12 | 29/PUU-XIX/2021 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 | H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. | Tracking |
13 | 28/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | M. Yasin Djamaludin | Tracking |
14 | 57/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Maria Goretty Batlayeri | Tracking |
15 | 64/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Marion | Tracking |
16 | 157/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Michael Munthe, dkk. | Tracking |
17 | 142/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Ir. Syahril Japarin, dkk. | Tracking |
18 | 161/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Hotasi D.P Nababan | Tracking |