Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tracking Perkara
01-08-2024
1
2
3
20-08-2024
4
21-08-2024
5
02-09-2024
6
17-09-2024
7
18-09-2024
8
9
16-10-2024
10
17-10-2024
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 01-08-2024 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 107/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 20-08-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 114/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 114/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2024 ARPK
5 21-08-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 123.114/PUU/PAN.MK/SP/08/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 02-09-2024
14:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 17-09-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 18-09-2024
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 16-10-2024
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 17-10-2024 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 157.114/PUU/PAN.MK/SPts/10/2024
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti (pdf) 1 Pemohon
4 Daftar Alat Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Surat Kuasa 1 Pemohon
7 Permohonan Bertanggal 1 Agustus 2024 1 rangkap Asli Pemohon
8 Surat Kuasa bertanggal 31 Juli 2024 1 rangkap Asli Pemohon
9 Daftar Alat Bukti 1 rangkap DAB P-1 sd P-24 Pemohon
10 Alat Bukti 1 rangkap P-1 sd P-24 Leges Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 17 September 2024 1 rangkap Asli Pemohon
12 Perbaikan Daftar Alat Bukti P-1 s.d P-28 bertanggal 17 September 2024 1 rangkap Asli Pemohon
13 Alat Bukti Fisik P-4, P-9, P-21, dan P-22 1 rangkap Asli dan leges Pemohon
14 Softcopy Alat Bukti P-1 s.d P-28 1 rangkap diterima via email pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 12.38 WIB Pemohon
15 Softcopy Daftar Alat Bukti P-1 s.d P-28 (ms word dan pdf ttd) 1 rangkap diterima via email pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 14.05 WIB Pemohon
16 Softcopy Perbaikan Permohonan bertanggal 17 September 2024 (ms word dan pdf) 1 rangkap diterima via email pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 14.20 WIB Pemohon
17 Perbaikan Permohonan bertanggal 17 September 2024 1 file diterima via e-mail. (word dan PDF) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 114/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon : Antonius Nicholas Stephanus Kosasih
Kuasa Hukum : Martchel A. F., S.H.
Vicky Alexander Arifin, S.H.
Helmi Bostam, S.H.
Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H.
Richard Christian Simon Arry Pasaribu, S.H.
Alex Argo Hernowo, S.H.
Cynthia Aghata Belinda Alma, S.H.
Sonia Ayu Maharani Puteri, S.H.
Mutia Zalika Asdianti, S.H.
Diastika Fajar Anggraeni, S.H.
Chrismotarofa Baeha, S.H.
Adam Andriantama Bayu, S.H.
Rafisya Rahma Fathanaila, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 003/PUU-IV/2006 Tindak Pidana Korupsi Tracking
2 20/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara Tracking
3 3/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat Tracking
4 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
5 8/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi Tracking
6 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
7 7/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. Tracking
8 8/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Tracking
9 4/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, Tracking
10 27/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Tracking
11 32/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Tracking
12 29/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tracking
13 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
14 57/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maria Goretty Batlayeri Tracking
15 64/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Marion Tracking
16 157/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Michael Munthe, dkk. Tracking
17 142/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ir. Syahril Japarin, dkk. Tracking
18 161/PUU-XXII/2024 Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hotasi D.P Nababan Tracking