Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tracking Perkara
14-11-2022
1
2
3
16-11-2022
4
16-11-2022
5
23-11-2022
6
06-12-2022
7
07-12-2022
8
23-05-2023
9
15-06-2023
10
15-06-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-11-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 16-11-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 16-11-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 114/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 114/PUU/PAN.MK/ARPK/11/2022 ARPK
5 16-11-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 112.114/PUU/PAN.MK/SP/11/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 23-11-2022
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 06-12-2022 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 07-12-2022
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 20-12-2022
09:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait KPU (III)
Jadwal Sidang
  17-01-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait KPU (IV)
Jadwal Sidang
  26-01-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait KPU (V)
Jadwal Sidang
  09-02-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait KPU, Pihak Terkait M. Fathurrahman dkk, Pihak Terkait Sarlotha Febiola dkk, Pihak Terkait Asnawi dkk (VI)
Jadwal Sidang
  16-02-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda, Pihak Terkait Hermawi Taslim, Pihak Terkait Wibi Andrino (VII)
Jadwal Sidang
  23-02-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP PKS, Pihak Terkait DPP PSI, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, dan Wiliam Aditya Sarana, dan Pihak Terkait Muhammad Sholeh (VIII)
Jadwal Sidang
  08-03-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Ket. Pihak Terkait DPP PBB, dan Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk (IX)
Jadwal Sidang
  16-03-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Ket. Pihak Terkait Perludem dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon (X)
Jadwal Sidang
  29-03-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (XI)
Jadwal Sidang
  05-04-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (XII)
Jadwal Sidang
  12-04-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (XIII)
Jadwal Sidang
  09-05-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem (XIV)
Jadwal Sidang
  15-05-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Derek Loupatty (XV)
Jadwal Sidang
  23-05-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Partai Garuda dan Partai Nasdem (XVI)
Jadwal Sidang
10 15-06-2023
09:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-06-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 74.114/PUU/PAN.MK/SPts/06/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Termohon
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Aditia Prima Danny, dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Zainudin Paru, S.H., M.H., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait
  9. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk Sebagai Kuasa Hukum Para Pihak Terkait
  10. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H., dkk Sebagai Pihak Terkait PBB
  11. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Yudi Rijali Muslim, S.H. Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Asnawi
  12. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN, dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Jansen Sitindaon
  13. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-29 Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Perludem
  14. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Wibi Andrino
  15. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Francine Widjojo, S.H., M.H., dkk Sebagai Kuasa Hukum Para Pihak Terkait
  16. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Hermawi Taslim
  17. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 Muhammad Sholeh, S.H.
  18. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait
  19. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-114 La Ode Risman, dkk Sebagai Kuasa Hukum Para Pihak Terkait
  20. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 1 November 2022 8 rangkap 1 asli, 7 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 27 Oktober 2022 3 rangkap 1 asli, 2 rangkap Pemohon
8 DAB dan Bukti Fisik P-1 sd P-2 1 rangkap Asli materai Pemohon
9 Identitas Para Pemohon (KTP) 1 rangkap Pemohon
10 Softcopy Permohonan, SK, DAB, dan Scan Alat Bukti 1 folder Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Desember 2022 5 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 4 rangkap Pemohon
12 Softcopy Perbaikan 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
13 DAB dan Bukti Fisik P-3 sd P-10 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022. Asli materai. Mohon softcopy DAB diserahkan via email Pemohon
14 Permohonan menjadi Pihak Terkait an. M. Fathurrahman Js., dkk 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
15 Surat Kuasa bertanggal 10 Desember 2022 1 rangkap Asli Materai. Copy KTA dan BAS an. Aditya. Mohon menyerahkan KTP, KTA, dan BAS kuasa yang belum. Pihak Terkait
16 Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
17 Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2022 1 rangkap Pihak Terkait
18 Surat Penundaan Jadwal Sidang bertanggal 19 Desember 2022 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pemerintah
19 Surat Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pemerintah
20 Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait/Pemohon Intervensi (No: 07/YUDI RIJALI MUSLIM & ASSOCIATES ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT/PERMOHONAN/XII/2022) tanggal 15 Desember 2022 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
21 Permohonan Intervensi Perkara No 114/PUU-XX/2022 (tanpa tanggal) (No: 09/YUDI RIJALI MUSLIM & ASSOCIATES ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT/PERMOHONAN INTERVENSI/XII/2022) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
22 Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 serta lampiran KTA dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Asli (SKK) dan Copy Pihak Terkait
23 Permohonan DPP Partai Garuda sebagai Pihak Terkait tanggal 29 Desember 2022 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF (ber-TTD) dikirim ke email: [email protected]. Pihak Terkait
24 Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pihak Terkait
25 KTA dan BAS para Kuasa Hukum 4 rangkap Copy Pihak Terkait
26 Daftar Alat Bukti tanggal 29 Desember 2022 untuk Bukti P-1 sd P-2 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF (ber-TTD) dikirim ke email: [email protected]. Pihak Terkait
27 Bukti Fisik P-1 sd P-2 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pihak Terkait
28 Keterangan Pihak Terkat DPP Partai Garuda 4 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 3 rangkap. Mohon softcopy diserahkan via email Pihak Terkait
29 DAB dan Bukti Fisik PT-3 sd PT-18 4 rangkap Mohon softcopy DAB diserahkan via email Pihak Terkait
30 Permohonan PT an Hermawi Taslim bertanggal 05 Januari 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
31 Surat Kuasa bertanggal 04 Januari 2023 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap Pihak Terkait
32 Daftar Alat Bukti PT-1 sd PT-3 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap Pihak Terkait
33 Bukti Fisik PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli materai Pihak Terkait
34 Softcopy Permohonan PT, SK, dan DAB 1 folder Pihak Terkait
35 Permohonan menjadi PT an Wibi Andrino bertanggal 05 Januari 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
36 Surat Kuasa bertanggal 4 Januari 2022 4 rangkap 1 asli,3 rangkap. Beserta KTA dan BAS Pihak Terkait
37 DAB dan Bukti Fisik PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli materai Pihak Terkait
38 Softcopy Permohonan, SK, dan DAB 1 folder Pihak Terkait
39 Permohonan bertanggal 9 Januari 2023 6 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 5 rangkap Pihak Terkait
40 Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2023 6 rangkap Beserta KTA dan BAS para kuasa Pihak Terkait
41 Daftar Alat Bukti PT-1 sd PT-5 6 rangkap Pihak Terkait
42 Bukti Fisik PT-1 sd PT-5 1 rangkap Asli Materai Pihak Terkait
43 Softcopy Permohonan, SKK, dan DAB 1 USB Pihak Terkait
44 Permohonan Mengeluarkan Pemohon an. Yumono Pintadi bertanggal 3 Januari 2023 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2020 pihak lain
45 Permohonan menjadi PT an. DPP PSI, Anthony Winza, August Hamonangan, dan William Aditya bertanggal 10 Januari 2023 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
46 Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2023 1 rangkap Pihak Terkait
47 Keterangan Tertulis PT an. DPP PSI, Anthony Winza, August Hamonangan, dan William Aditya bertanggal 10 Januari 2023 1 rangkap Pihak Terkait
48 DAB PT-01a sd PT-33 1 rangkap Pihak Terkait
49 Bukti Fisik PT-01a sd PT-33 1 rangkap Bukti Fisik PT-01a atau PT-01b belum dileges Pihak Terkait
50 Softcopy Permohonan, Keterangan Tertulis dan DAB 1 folder Pihak Terkait
51 Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n M. Sholeh tanggal 10 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pihak Terkait
52 Daftar Alat Bukti tanggal 10 Januari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-2 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pihak Terkait
53 Bukti PT-1 sd PT-2 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Leges Meterai hanya ada 1 (satu) rangkap saja Pihak Terkait
54 Softcopy Permohonan menjadi PT, KTP, dan DAB 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 10 Januari 2023 pukul 10.32 WIB, 10.33 WIB, dan 10.39 WIB) Pihak Terkait
55 Bukti Fisik P-01b (PT PSI, dkk.) 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Asli materai Pihak Terkait
56 Permohonan sebagai Pihak Terkait (PBB) tanggal 13 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022), Ref No: 015/MK.PBB/I&I/SCBD-BO/I/23 1 rangkap Asli Pihak Terkait
57 Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 1 rangkap Asli Pihak Terkait
58 Permohonan sebagai Pihak Terkait a.n Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon tanggal 13 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
59 Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
60 Keterangan Presiden bertanggal 13 Januari 2023 12 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
61 KTP para Pemohon, beserta KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy Pihak Terkait
62 Daftar Alat Bukti tanggal 13 Januari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-4 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
63 Bukti PT-1 sd PT-4 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy Pihak Terkait
64 Softcopy Permohonan Pengajuan PT, DAB, SKK dan KTP Prinsipal 8 files (JPG, PDF, dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
65 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 19 Desember 2022 1 rangkap Asli materai Pemerintah
66 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 20 Desember 2022 1 rangkap Asli materai Pemerintah
67 Surat Kuasa Mendagri bertanggal 9 Januari 2023 1 rangkap Asli materai Pemerintah
68 Softcopy Keterangan Presiden 2 files (PDF dan Ms Word) Pemerintah
69 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 17 Januari 2023 untuk Bukti P-11 sd P-28 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pemohon
70 Bukti Fisik P-11 sd P-28 1 rangkap Asli Pemohon
71 Keterangan Pihak Terkait (KPU RI) tanggal 17 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Softcopy Keterangan KPU berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
72 Permohonan menjadi Pihak Terkait (Perludem) tanggal 13 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
73 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 1 rangkap Asli. Renvoi pada Tahun 2023 Pihak Terkait
74 Daftar Alat Bukti PT-1 1 rangkap Asli. Renvoi pada kata Perludem Pihak Terkait
75 Bukti PT-1 1 rangkap Asli Pihak Terkait
76 Softcopy Permohonan, Surat Kuasa Khusus, Daftar Alat Bukti, serta Lampiran 7 files (JPG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.46 WIB) Pihak Terkait
77 Permohonan menjadi Pihak Terkait (Jansen S-Partai Demokrat) tanggal 19 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Kuasa Hukum ada yang belum TTD. Pihak Terkait
78 Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Kuasa Hukum ada yang belum TTD. Pihak Terkait
79 KTA dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy. Kuasa Hukum a.n Dinda Wulan Ariani KTA-nya expired Tahun 2021 Pihak Terkait
80 Daftar Alat Bukti tanggal 19 Januari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-5 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Kuasa Hukum ada yang belum TTD. Pihak Terkait
81 Bukti PT-1 sd PT-5 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Pihak Terkait
82 Softcopy Permohonan menjadi PT, Surat Kuasa Khusus, dan DAB 5 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
83 Keterangan DPR tanggal 26 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. DPR
84 Keterangan DPR tanggal 26 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 11 rangkap Copy DPR
85 Keterangan Pihak Terkait (Sarlotha Febiola Mramra) tanggal 24 Januari 2023 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 15.01 WIB) Pihak Terkait
86 Surat tanggal 24 Januari 2023 Ref No: 027/PER.PBB/181/SCBD-BO/I/2023 perihal Permohonan Sidang Online Sebagian (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 17.56 WIB) Pihak Terkait
87 Revisi Keterangan Pihak Terkait (Sarlotha Febiola Mramra, dkk) tanggal 24 Januari 2023 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 18.04 WIB) Pihak Terkait
88 Surat tanggal 24 Januari 2023 (PT-Perludem) perihal Permohonan Sidang Secara Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Rabu, 25 Januari 2023 pukul 08.51 WIB) Pihak Terkait
89 Surat tanggal 24 Januari 2023 (PT-perorangan Golkar) perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 24 Januari 2023 pukul 15.49 WIB) Pihak Terkait
90 Surat No: 101/HK.06.2-SD/07/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Ketidakhadiran dalam Sidang Pleno (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Kamis, 26 Januari 2023 pukul 10.30 WIB) Pihak Terkait
91 Surat tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Salinan atau Copy Keterangan Para Pihak (DPR dan Pemerintah) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pemohon
92 Surat Kuasa Tambahan bertanggal 2 Februari 2023 dan BAS 6 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
93 Surat tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Pihak Terkait-DPP Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 6 Februari 2023 pukul 10.52 WIB) Pihak Terkait
94 Surat tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online Sebagian (PT-PBB) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 6 Februari 2023 pukul 16.08 WIB) Pihak Terkait
95 Surat tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Secara Online (PT-Derek, dkk) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 7 Februari 2023 pukul 11.30 WIB) Pihak Terkait
96 Surat tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT- M. Sholeh) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 7 Februari 2023 pukul 15.45 WIB) Pihak Terkait
97 Surat tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 7 Februari 2023 pukul 16.08 WIB) Pihak Terkait
98 Keterangan Pihak Terkait (M. Fathurrahman JS, dkk) tanggal 6 Februari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Renvoi pada nama Kuasa Hukum di halaman 1 dan halaman 8 a.n Adit menjadi Adittia (sesuai SKK Substitusi tanggal 8 Februari 2023). Pihak Terkait
99 Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 8 Februari 2023 1 rangkap Asli Pihak Terkait
100 KTA dan BAS (Penerima Kuasa Substitusi) a.n M. Ade Septiawan Putra 1 rangkap Copy Pihak Terkait
101 Keterangan Tertulis PT an. Asnawi, dkk 3 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 2 rangkap. Mohon mengirimkan softcopy dlm bentuk word dan pdf via email Pihak Terkait
102 Surat No: 151/HK.06.2-SD/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Pemberitahuan (Pihak Terkait-KPU RI) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 8 Februari 2023 pukul 22.13 WIB) Pihak Terkait
103 Surat Pemberitahuan KPU bertanggal 8 Februari 2023 1 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
104 Soft copy 1 file (PDF) Pihak Terkait
105 Surat No: 041/PER.PBB/I&I/SCBD-BO/II/23 tanggal 9 Februari 2023 perihal Permohonan Salinan Keterangan Pihak Terkait (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 10 Februari 2023 pukul 14.17 WIB) Pihak Terkait
106 Surat No: 060/Permohonan/DPP-BAHU NasDem/MK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Permintaan Salinan Keterangan Pihak Terkait (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
107 Surat tanggal 14 Februari 2023 perihal Permohonan salinan atau copy Keterangan Para Pihak (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 14 Februari 2023 pukul 13.00 WIB) Pemohon
108 Surat No: 044/PER.PBB/I&I/SCBD-BO/II/23 tanggal 14 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PBB-PT) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 14 Februari 2023 pukul 14.27 WIB) Pihak Terkait
109 Surat tanggal 14 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 14 Februari 2023 pukul 16.35 WIB) Pihak Terkait
110 Surat tanggal 15 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 15 Februari 2023 pukul 12.03 WIB) Pihak Terkait
111 Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda tanggal 15 Februari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Softcopy berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim via email: [email protected] Pihak Terkait
112 Keterangan Tertulis PT an Hermawi Taslim dan Wibi Andrino bertanggal 16 Februari 2023 3 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 2 rangkap Pihak Terkait
113 Softcopy Keterangan Tertulis Hermawi Taslim dan Wibi Andrino 2 USB Mohon ttd di softcopy dilengkapi Pihak Terkait
114 Surat Permohonan Permintaan Berkas PT PKS bertanggal 21 Februari 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
115 Surat tanggal 21 Februari 2023 (PT-Derek Loupatty, dkk) perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 21 Februari 2023 pukul 10.03 WIB) Pihak Terkait
116 Surat No: 012/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 21 Februari 2023 pukul 12.20 WIB) Pihak Terkait
117 Surat tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-PKS) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 21 Februari 2023 pukul 12.42 WIB) Pihak Terkait
118 Surat tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Fathurrahman,dkk) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 21 Februari 2023 pukul 12.15 WIB) Pihak Terkait
119 Surat No: 056/PER.PBB/I&I/SCBD-BO/II/23 tanggal 21 Februari 2023 (PT-PBB) perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 21 Februari 2023 pukul 15.56 WIB) Pihak Terkait
120 Softcopy Keterangan tertulis, DAB, dan scan alat bukti 1 folder Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
121 Surat tanggal 21 Februari 2023 (PT-Demokrat) perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 21 Februari 2023 pukul 20.39 WIB) Pihak Terkait
122 Keterangan Tertulis PT PKS bertanggal 23 Februari 2023 6 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 5 rangkap Pihak Terkait
123 DAB PT-1 sd PT-6 6 rangkap Pihak Terkait
124 Bukti Fisik PT-6 6 rangkap Pihak Terkait
125 Softcopy Keterangan, DAB, dan Scan Alat Bukti 1 USB Pihak Terkait
126 Perbaikan Keterangan (PT-PSI) No: 015/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 22 Februari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022), DAB Tambahan P-34, Bukti P-34 (tanpa leges meterai) 4 files (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 22 Februari 2023 pukul 14.02 WIB) Pihak Terkait
127 Surat No: 012/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
128 Perbaikan Keterangan (PT-PSI) No: 015/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 22 Februari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Harap dikirim file Ms-Word ke email: [email protected] Pihak Terkait
129 DAB Tambahan No: 016/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 22 Februari 2023 untuk Bukti P-34 dan Bukti Fisik P-34 1 rangkap Asli. Harap dikirim file Ms-Word ke email: [email protected] Pihak Terkait
130 Keterangan Tambahan DPR tanpa tanggal 12 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Mohon softcopy diserahkan via email DPR
131 Surat tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Sabtu, 4 Maret 2023 pukul 19.01 WIB) Pihak Terkait
132 Permohonan mengikuti Sidang Daring bertanggal 6 Maret 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
133 Keterangan Pihak Terkait PBB tanggal 8 Maret 2023 dan DAB PT tanggal 8 Maret 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-9 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 27 Maret 2023 pukul 14.10 WIB) Pihak Terkait
134 Keterangan Pihak Terkait (PBB) tanggal 8 Maret 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
135 Daftar Alat Bukti tanggal 8 Maret 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-9 1 rangkap Asli. Renvoi pada Kode Bukti tertulis P (Pemohon) menjadi PT (Pihak Terkait). Harap dikirim softcopy perbaikan DAB ke email: [email protected] Pihak Terkait
136 Bukti PT-1 sd PT-9 1 rangkap Asli Pihak Terkait
137 Surat No: 061/PER.PBB/I&I/SCBD-BO/III/23 tanggal 7 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PBB-PT) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 7 Maret 2023 pukul 10.36 WIB) Pihak Terkait
138 DAB versi Revisi Kode Bukti (PT-PBB) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 7 Maret 2023 pukul 10.40 WIB) Pihak Terkait
139 Surat tanggal 7 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 7 Maret 2023 pukul 11.21 WIB) Pihak Terkait
140 Surat tanggal 7 Maret 2023 perihal Konfirmasi Kehadiran Dalam Sidang (PT-Nasdem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Selasa, 7 Maret 2023 pukul 14.24 WIB) Pihak Terkait
141 Keterangan PT Derek Loupatty dkk 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
142 Surat tanggal 8 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Sholeh) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang MK (Rabu, 8 Maret 2023 pukul 09.03 WIB) Pemohon
143 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 21 Februari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemerintah
144 Softcopy Keterangan Tambahan 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 8 Maret 2023 pukul 09.38 WIB) Pemerintah
145 Keterangan Tertulis PT Derek Loupatty bertanggal 8 Maret 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
146 Keterangan DPR (Perkara No 108 & 110, 111, 112, dan 114/PUU-XX/2022) 5 files (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 8 Maret 2023 pukul 10.57 WIB) DPR
147 Surat tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Salinan atau Copy Keterangan Para Pihak (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 10 Maret 2023 pukul 11.40 WIB) Pemohon
148 Keterangan PT Jansen Sitindaon (Partai Demokrat) bertanggal 13 Maret 2023 12 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
149 Softcopy Keterangan PT Jansen Sitindaon (Partai Demokrat) 2 files (PDF dan Ms Word) Pihak Terkait
150 Surat tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 13 Maret 2023 pukul 16.05 WIB) Pihak Terkait
151 Surat tanggal 14 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Fathurrahman,dkk) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 15 Maret 2023 pukul 08.03 WIB) Pihak Terkait
152 Keterangan DPR RI tanggal 26 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap Pandangan Fraksi PDI-P halaman 25 s.d. halaman 60. Asli. Harap softcopy berupa Ms-Word dapat dikirim ke email: [email protected] DPR
153 Keterangan DPR RI tanggal 26 Januari 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 20 Maret 2023 pukul 13.08 WIB) DPR
154 Permohonan (Keterangan Tertulias) Pihak Terkait an. Sachrial 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 pihak lain
155 Softcopy Permohonan, Lampiran, dan KTP 1 folder pihak lain
156 Surat tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 27 Maret 2023 pukul 14.38 WIB) Pihak Terkait
157 Surat No: 100.4/435/Biro Hukum tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 28 Maret 2023 pukul 10.11 WIB) Pemerintah
158 KTP, CV, ST Ahli Pemohon masing-masing a.n Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 5 files (JPEG, PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 28 Maret 2023 pukul 10.42 WIB) Pemohon
159 Surat tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Ahli) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 28 Maret 2023 pukul 10.57 WIB) Pemohon
160 Surat tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 28 Maret 2023 pukul 11.41 WIB) Pihak Terkait
161 ST dan Keterangan Ahli a.n Agus Riwanto serta Keterangan Ahli a.n Fritz E. Siregar (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima via WA Jurpang (Rabu, 29 Maret 2023 pukul 04.44 WIB) Pemohon
162 CV dan Keterangan Ahli masing-masing a.n Agus Riwanto dan Fritz E. Siregar (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 10 rangkap Print Out Pemohon
163 Surat tanggal 3 April 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 3 April 2023 pukul 08.26 WIB) Pihak Terkait
164 Surat tanggal 5 April 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via WA Jurpang (Rabu, 5 April 2023 pukul 07.49 WIB) Pihak Terkait
165 Keterangan Ahli, KTP, dan CV an. Hafid Abbas bertanggal 12 April 2023 1 file (PDF) Perkara 114/PUU-XX/2022. Diterima via email pada Minggu, 9 April 2023, pada pk. 16.07 WIB Pemohon
166 Keterangan Tertulis, CV, dan KTP an. Mada Sukmajati bertanggal 10 April 2023 1 file Ms Word Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Diterima via email pada Senin, 10 April 2023, pk 05.42 WIB Pemohon
167 Keterangan Tertulis, CV dan KTP Ahli Pemohon an Hafid Abbas dan Mada Sukma 10 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 9 rangkap Pemohon
168 Softcopy Keterangan Ahli dan CV Ahli 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
169 Surat tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Sidang Online Ahli (Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, MPP) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 10 April 2023 pukul 13.59 WIB) Pemohon
170 Surat tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 10 April 2023 pukul 14.08 WIB) Pihak Terkait
171 Surat tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Sidang Online (PT-ASNAWI,dkk) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (Ms Word) Diterima via WA Jurpang MK (Rabu, 12 April 2023 pukul 10.09 WIB) Pihak Terkait
172 Permohonan Pengajuan Ahli PT Derek Loupaty, dkk bertanggal 13 April 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
173 Permohonan Pengajuan Ahli yang diajukan oleh PT Derek Loupatty, dkk bertanggal 13 April 2023 3 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
174 Softcopy Permohonan 1 file (PDF) Pihak Terkait
175 Surat Pemberitahuan Menghadirkan Ahli PT Garuda bertanggal 17 April 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
176 Surat No: 102/Informasi/DPP-BAHU NasDem/MK/IV/2023 tanggal 18 April 2023 perihal pengajuan Ahli a.n I Gusti Putu Artha (PT Nasdem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email Panitera MK (Jumat, 28 April 2023 pukul 10.50 WIB). Dokumen KTP, CV, ST, dan Ket Ahli belum terlampir dalam email Pihak Terkait
177 ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Firman Noor dan Charles Simabura, serta Surat tanggal 7 Mei 2023 perihal Permohonan Sidang Online Ahli a.n Firman Noor (PT=Perludem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 7 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Jumat, 5 Mei 2023 pukul 14.11 WIB) Pihak Terkait
178 Surat tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Minggu, 7 April 2023 pukul 20.39 WIB) Pihak Terkait
179 Surat Penyampaian Ahli PT Derek Loupatty, dkk bertanggal 11 Mei 2023 3 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 2 rangkap Pihak Terkait
180 Keterangan Tertulis dan CV Ahli an Zainal Arifin, Khairul Fahmi, Titi Anggraini 3 rangkap Pihak Terkait
181 Softcopy Keterangan dan CV Ahli 3 file (PDF) Mohon menyerahkan pdf dan juga ST - KTP Ahli Pihak Terkait
182 Scan KTP Titi Anggraini dan Khairul Fahmi, serta ST Khairul Fahmi dan Zainal Arifin 4 file pdf Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
183 ST Ahli dari PT Derek, dkk. an. Titi Anggraini 1 file (PDF) Perkara 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
184 Surat tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 12 Mei 2023 pukul 20.44 WIB) Pihak Terkait
185 Surat tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Inzage (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
186 KTP dan Surat Tugas para Ahli a.n Zainal Arifin, Khairul Fahmi, Titi Anggraini 1 rangkap Print Out Pihak Terkait
187 PPT dari Ahli a.n Titi Anggraini 1 file (PPT) Diterima via Petugas Sidang (Supriyanto, hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 10.42 WIB) Pihak Terkait
188 ST, CV Ahli an. Nicholay Aprilindo & Pengesahan Pendirian PEDPHI Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, dkk 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
189 Surat Pengantar Ahli, KTP, CV, dan Keterangan Ahli a.n I Gusti Putu Artha (PT-Nasdem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 files (JPEG dan PDF) Diterima via email Panitera MK (Jumat, 19 Mei 2023 pukul 10.25 WIB) Pihak Terkait
190 Surat Pengantar Ahli, KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Abdul Chair Ramadhan (PT-Garuda) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 4 files (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 19 Mei 2023 pukul 13.14 WIB) Pihak Terkait
191 Surat Pengantar Ahli, KTP, CV, dan Keterangan Ahli a.n I Gusti Putu Artha (PT-Nasdem) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli (Surat Pengantar dan Keterangan Ahli) dan Copy. Diterima dengan Tanda Terima Berkas Perkara (Sementara). Harap dikirim Ms-Word Keterangan Ahli via email: [email protected] Pihak Terkait
192 Surat tanggal 19 Mei 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) (Tambahan ke 98) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 19 Mei 2023 pukul 14.00 WIB) Pihak Terkait
193 Surat Permohonan Meminta klarifikasi tanda tangan bertanggal 22 Mei 2023 3 rangkap Perkara No 114/PUU-XX/2022. 1 Asli 2 copy Pihak Terkait
194 Surat tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Klarifikasi terkait TTD Kuasa di Dokumen Permohonan dan Perbaikan Permohonan (Perkara No 114/PUU-XX/2022) serta Copy Lampiran Permohonan Awal dan Perbaikan Permohonan serta Copy SKK 8 rangkap 1 Asli, 7 Copy (Surat Klarifikasi). Softcopy berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
195 Surat Permohonan Klarifikasi dan Perbandingan TTD (PT-Demokrat) 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 22 Mei 2023 pukul 13.57 WIB) Pihak Terkait
196 Surat Permohonan PT Perludem Mengikuti Sidang secara Online bertanggal 22 Mei 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
197 Surat Permohonan PT Asnawi dkk Mengikuti Sidang Online bertanggal 22 Mei 2023 1 file Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
198 Surat Permohonan PT M. Fathurrahman JS, dkk untuk Mengikuti Sidang Online bertanggal 22 Mei 2023 1 file Ms Word Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
199 Surat tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Klarifikasi Keaslian TTD Kuasa Hukum Pemohon di Hadapan Persidangan (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 22 Mei 2023 pukul 08.08 WIB) Pihak Terkait
200 KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli PT Garuda an. Abdul Chair Ramadhan 4 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 3 copy Pihak Terkait
201 Softcopy KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli PT Garuda an. Abdul Chair Ramadhan 1 folder Diterima via email Jumat, 19 Mei 2023, Pk. 13.14 WIB Pihak Terkait
202 Kesimpulan PT Partai Demokrat bertanggal 29 Mei 2023 11 rangkap Perkara 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 10 rangkap Pihak Terkait
203 Softcopy Kesimpulan 1 file Ms Word Pihak Terkait
204 Kesimpulan PT.Garuda bertanggal 29 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Mohon softcopy dikirim via email Pihak Terkait
205 Kesimpulan (PT-PKS) tanggal 30 Mei 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 7 rangkap Asli Pihak Terkait
206 Softcopy Kesimpulan 2 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
207 Kesimpulan Pemohon tanggal 30 Mei 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 30 Mei 2023 pukul 13.15 WIB) Pemohon
208 Kesimpulan (PT-Derek, dkk) tanggal 30 Mei 2023 dan Lampiran Naskah Rapat Paripurna PUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 3 rangkap 1 Asli, 2 Copy. Renvoi pada halaman 2 Pihak Terkait
209 Softcopy Kesimpulan 2 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Kuasa Hukum PT Pihak Terkait
210 Kesimpulan (PT-Nasdem) No: 116/Kesimpulan/DPP-BAHU NasDem/MK/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Kesimpulan PT-Partai Nasdem (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email Panitera (Rabu, 31 Mei 2023 pukul 09.44 WIB) Pihak Terkait
211 Kesimpulan PT. Perludem bertanggal 30 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
212 Soft Copy Kesimpulan PT.Perludem 1 file Ms Word Pihak Terkait
213 Kesimpulan (PT-Sarlotha) tanggal 31 Mei 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Softcopy Kesimpulan berupa Ms-Word harap dikirim via email: [email protected] Pihak Terkait
214 Kesimpulan Pemerintah bertanggal 30 Mei 2023 10 Rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 Asli, 9 Rangkap Pemerintah
215 Softcopy Pemerintah 1 file Ms Word Pemerintah
216 Kesimpulan (PT-PSI) tanggal 31 Mei 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
217 Softcopy Kesimpulan 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 31 Mei 2023 masing-masing pukul 10.19 WIB dan pukul 10.33 WIB) Pihak Terkait
218 Kesimpulan DPR tanggal 31 Mei 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 6 Juni 2023 pukul 13.56 WIB) DPR
219 Kesimpulan DPR tanggal 31 Mei 2023 (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Softcopy versi Ms-Word harap dikirimkan ke email: [email protected] DPR
220 Keterangan Amicus Curae bertanggal 8 Juni 2023 5 rangkap Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 1 asli, 4 rangkap. Mohon softcopy diserahkan via email pihak lain
221 Surat tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Menghadiri Sidang Pleno (PT-Partai Demokrat) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 12 Juni 2023 pukul 15.46 WIB) Pemohon
222 Surat Pengantar tanggal 12 Juni 2023 perihal Perbaikan Lembar Turut Menyetujui Amicus Curiae (Perkara No 114/PUU-XX/2022) dan halaman 7 terkait Perbaikan 1 rangkap Asli. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF dari Keterangan Amicus Curiae dapat dikirim ke email: [email protected] pihak lain
223 Keterangan Amicus Curiae 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 13 Juni 2023 pukul 11.32 WIB) pihak lain
224 Surat No: 014/AC_PP/PAHAM-Ind/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pendapat Hukum Konstitusionalis Konsekuensi Pergeseran Sistem Terbuka (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim ke email: [email protected] pihak lain
225 Surat No: 619/HK.06.2-SD/07/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Permohonan Sidang Daring (PT-KPU) (Perkara No 114/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 14 Juni 2023 pukul 14.26 WIB) Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 114/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon : Demas Brian Wicaksono
Yuwono Pintadi
Fahrurrozi
Ibnu Rachman Jaya
Riyanto
Nono Marijono
Kuasa Hukum : Sururudin
Iwan Maftukhan
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-11-23 10:47:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2022-12-07 10:13:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2022-12-20 09:14:00 Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU (III) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 44/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Habiburokhman, S.H., M.H. Tracking
2 53/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Idaman, dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah Tracking
3 59/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si Tracking
4 60/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni Tracking
5 61/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kautsar dan Samsul Bahri Tracking
6 62/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Perindo, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq Tracking
7 66/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I. Tracking
8 67/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno Tracking
9 70/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.M. Tracking
10 71/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Tracking
11 72/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mas Soeroso, S.E. dan Wahyu Naga Pratala, S.E. Tracking
12 73/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Tracking
13 75/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos., dan Chairul Muchlis Tracking
14 86/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hermansyah Pagala, S.E., dan Asran Lasahari, S.Pd. Tracking
15 20/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Tracking
16 30/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz Tracking
17 31/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erik Fitriadi, S.H.; Miftah Farid; A. Wahab Suneth, S.H.; Iwan Setiyono, S.P.; Akbar Khadafi, S.Pd.; Turki, S.H.; Mu`ammar; Habloel Mawadi, S.H., M.H. Tracking
18 33/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
19 36/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Muhammad Hafidz; 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dalam hal ini diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah; 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Abda Khair Mufti Tracking
20 38/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor F. Sjair, S.Pi Tracking
21 40/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Syaiful Bahari, S.H. dan Aryo Fadlian Tracking
22 48/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni Tracking
23 49/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Muhammad Busyro Muqoddas; 2. Muhammad Chatib Basri; 3. Faisal Batubara; 4. Hadar Nafis Gumay; 5. Bambang Widjojanto; 6. Rocky Gerung; 7. Robertus Robet; 8. Angga Dwimas; 9. Feri Amsari; 10. Hasan; 11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak; 12. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
24 50/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nugroho Prasetyo Tracking
25 53/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim Tracking
26 54/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel Tracking
27 58/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Dandy Tracking
28 60/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Persatuan Indonesia Tracking
29 61/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum dan Dianul Hayezi, S.E. sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
30 67/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dorel Almir, S.H, M.H. Tracking
31 71/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz Tracking
32 81/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah Tracking
33 83/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. sebagai Ketua Umum dan Bambang Hermanto, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
34 92/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Deri Darmawansyah Tracking
35 93/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Palaloi, S.H., Melianus Laoli, Abdul rasyid, S.H., Sitefano Gulo, dan Alex Tracking
36 10/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ahmad Syauqi; 2. Ammar Saifullah; 3. Taufiqurrahman Arief; 4. Khairul Hadi; 5. Yun Frida Isnaini; 6. Zhillan Zhalilan. Tracking
37 19/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga Tracking
38 20/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini; 2. Hadar Nafis Gumay; 3. Feri Amsari; 4. Augus Hendy; 5. A. Murogi Bin Sabar; 6. Muhamad Nurul Huda; dan 7. Sutrisno. Tracking
39 21/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. Tracking
40 23/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lucky Andriyani Tracking
41 24/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), dalam hal ini diwakili oleh Sunarto Tracking
42 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
43 26/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor F. Sjair, S.Pi., dan Ir. Johanna Joice Julita Lololuan Tracking
44 29/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Heriyanto, S.H., M.H. dan Ramdansyah, S.H. Tracking
45 36/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Tracking
46 37/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Arjuna Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Badrul Kohir dan Adib Hadi Permana; 2. Pena Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan Dian Mukti; 3. Mar`atul Mukminah; 4. M. Faesal Zuhri; 5. Nurhadi; 6. Sharon Clarins Herman; dan 7. Ronaldo Heinrich Herman Tracking
47 38/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; 2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK); 3. Iwan Kurniawan, S.Sy.; 4. Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; 5. Yeperson, S.H.; 6. Mustika Yanto, S.H.; 7. Asutra Ulesko, S.H.; 8. Turiman, S.H.; 9. Novrian, S.H.; dan 10. Abdul Jafar, S.H., M.H. Tracking
48 39/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M; 2. Antonius Cahyadi, S.H., LL.M; dan 3. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
49 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
50 47/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Syamsul Bachri Marasabessy; 2. Yoyo Effendi; 3. Djefri Tuanany; 4. Adi Sucipto; dan 5. Sulastri Tracking
51 52/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alamsyah Panggabean Tracking
52 55/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
53 74/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Tracking
54 29/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
55 35/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Ki Gendeng Pamungkas Tracking
56 48/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem Tracking
57 55/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri Tracking
58 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno Tracking
59 16/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 1. Akhid Kurniawan; 2. Dimas Permana Hadi; 3. Heri Darmawan; 4. Subur Makmur. Tracking
60 32/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP, selaku Pemohon I; 2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA, selaku Pemohon II. Tracking
61 39/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 1. Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 2. Evarini Uswatun Khasanah, S.E. Tracking
62 44/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Martondi, sebagai Pemohon I; 2. Naloanda, sebagai Pemohon II; 3. M. Gontar Lubis, sebagai Pemohon III; dan 4. Muhammad Yasid, sebagai Pemohon IV Tracking
63 48/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Partai Bulan Bintang (PBB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. Tracking
64 50/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
65 66/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ferry Joko Yuliantono., S.E., A.K., M.Si Tracking
66 68/PUU-XIX/2021 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum H. Bustami Zainudin S.pd., M.H. dan H. Fachrul Razi, M.I.P. Tracking
67 70/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gatot Nurmantyo Tracking
68 1/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Tracking
69 5/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lieus Sungkharisma Tracking
70 6/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Tamsil Linrung, sebagai Pemohon I; 2. Fahira Idris, SE., M.H., sebagai Pemohon II; dan 3. Edwin Pratama Putra, S.H., M.H., sebagai Pemohon III. Tracking
71 7/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ikhwan Mansyur Situmeang Tracking
72 8/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, Safur Baktiar, Padma Anwar, Christcisco Komari, Krisna Yudha, Eni Garniasih Kusnadi, Novi Karlinah, Nurul Islah, Faisal Aminy, Mohammad Maudy Alvi, Marnila Buckingham, Deddy Heyder Sungkar, Rahmatiah, Mutia Saufni Fisher, Karina Ratana Kanya, Winda Oktaviana, Tunjiah Binti Dul Warso, Muji Hasanah, Agus Riwayanto, Budi Satya Pramudia, Jumiko Sakarosa, Ratih Ratna Purnami, Fatma Lenggogeni, Edwin Syafdinal Syafril, dan Agri Sumara Tracking
73 11/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ridho Rahmadi dan A. Muhajir, S.H., M.H. Tracking
74 13/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim Tracking
75 16/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jaya Suprana Tracking
76 20/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, dan Marwan Batubara Tracking
77 21/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ajbar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman Thaha, SH., MH. Tracking
78 26/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Djudjur Prasasto Tracking
79 35/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (PARTAI GELORA INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh H. M Anis Matta, Lc (Ketua Umum) dan Drs. Mahfuz Sidik, M.Si (Sekretaris Jenderal) Tracking
80 42/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Doktorandus DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV). Tracking
81 52/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II Tracking
82 57/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang diwakili oleh Agus Priyono (selaku Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (selaku Sekretaris Jenderal) Tracking
83 64/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal Tracking
84 68/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Partai Garuda dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Partai Garuda Tracking
85 73/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Pemohon I) dan Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura (Pemohon II) Tracking
86 78/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal Tracking
87 80/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Tracking
88 87/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Leonardo Siahaan, S.H Tracking
89 101/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029 Tracking
90 117/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Muchdi Purwopranjono (selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat) dan Fauzan Rachmansyah (selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat) dari Partai Berkarya Tracking
91 120/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bahrain, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Luqman Hakim selaku Ketua dan Maula Dzikril Hakim selaku Bendahara (Pemohon II) Tracking
92 4/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
93 12/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Tracking
94 16/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal) Tracking
95 29/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum I. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon I; II. Anthony Winza Probowo, sebagai Pemohon II; III. Danik Eka Rahmaningtyas, sebagai Pemohon III; IV. Dedek Prayudi, sebagai Pemohon IV; V. Mikhail Gorbachev Dom, sebagai Pemohon V Tracking
96 31/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
97 32/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Viktor Santoso Tandiasa Tracking
98 34/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Suryadin Tracking
99 51/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) Tracking
100 55/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Erman Safar (Pemohon I), Pandu Kesuma Dewangsa (Pemohon II), Emil Elestianto Dardak (Pemohon III), Ahmad Muhdlor (Pemohon IV), dan Muhammad Albarraa (Pemohon V) Tracking
101 56/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPP Partai Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal Tracking
102 65/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Handrey Mantiri sebagai Pemohon I dan Ong Yenny sebagai Pemohon II Tracking
103 74/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Osea Petege Tracking
104 80/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon I); Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II); dan Wiratno Hadi (Pemohon III) Tracking
105 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Almas Tsaqibbirru Re A Tracking
106 91/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Arkaan Wahyu Re A Tracking
107 92/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Melisa Mylitiachristi Tarandung Tracking
108 93/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Guy Rangga Boro, S.H. Tracking
109 96/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Riko Andi Sinaga Tracking
110 98/PUU-XXI/2023 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Andi Redani Suryanata Tracking
111 100/PUU-XXI/2023 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Hite Badenggan Lumbantoruan, sebagai Pemohon I dan Marson Lumbanbatu, sebagai Pemohon II Tracking
112 102/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum I. Rio Saputro, sebagai Pemohon I; II. Wiwit Ariyanto, sebagai Pemohon II; III. Rahayu Fatika Sari, sebagai Pemohon III Tracking
113 104/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gulfino Guevarrato Tracking
114 105/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Soefianto Soetono, sebagai Pemohon I dan Imam Hermanda, sebagai Pemohon II Tracking
115 107/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Rudy Hartono Tracking
116 116/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Tracking
117 124/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum dan A. Muhajir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
118 128/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhamad Syeh Sultan (Pemohon I), A. Fahrur Rozi (Pemohon II), dan Tri Rahma Dona (Pemohon III) Tracking
119 129/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
120 136/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yunus Nuryanto Tracking
121 141/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Brahma Aryana Tracking
122 142/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jonatan Ferdy, S.H. Tracking
123 145/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Denny Indrayana; Zainal Arifin Mochtar Tracking
124 146/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ir. Heri Purwanto, Bambang Barata Aji Tracking
125 147/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dr. H. Marion, S.H., M.H. Tracking
126 148/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Fatikhatus Sakinah; Gunadi Rachmad Widodo, S.H. Tracking
127 150/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lamria Siagian, S.H., M.H., dkk. Tracking
128 154/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., M.M.; Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H. Tracking
129 156/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jovi Andrea Bachtiar, dkk. Tracking
130 159/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yuliantoro Tracking
131 160/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Saiful Salim, S.H. Tracking
132 166/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
133 167/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum M. Robby Chandra Tracking
134 18/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Otniel Raja Maruli Situmorang Tracking
135 21/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Fathul Hadie Utsman dan AD. Afkar Rara Tracking
136 28/PUU-XXII/2024 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, sebagai Pemohon I dan Cecep Khaerul Anwar, sebagai Pemohon II Tracking