Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tracking Perkara
Tracking Perkara
28-08-2023
1
2
3
06-09-2023
4
06-09-2023
5
02-10-2023
6
12-10-2023
7
16-10-2023
8
9
29-11-2023
10
29-11-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 28-08-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 109/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 06-09-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 06-09-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 114/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 114/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2023 ARPK
5 06-09-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 152.114/PUU/PAN.MK/SP/09/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 02-10-2023
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 12-10-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 16-10-2023
09:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
10 29-11-2023
11:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 29-11-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 142.114/PUU/PAN.MK/SPts/11/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 P-1 1 Pemohon
5 P-2 1 Pemohon
6 P-3 1 Pemohon
7 P-4 1 Pemohon
8 Permohonan bertanggal 30 Agustus 2023 1 rangkap Pemohon
9 DAB P-1 sd P-4 1 rangkap Pemohon
10 Bukti Fisik P-1 sd P-4 1 rangkap Pemohon
11 Softcopy Permohonan, DAB dan Scan Bukti 1 folder Pemohon
12 Softcopy Permohonan tanggal 30 Agustus 2023 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 16.29 WIB) Pemohon
13 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023 bertanggal 11 Oktober 2023 1 rangkap Asli. Mohon softfile pdf dan word disampaikan melalui email: [email protected]. Pemohon
14 Perbaikan Daftar Bukti P-4 1 rangkap Asli. Mohon softfile pdf dan word disampaikan melalui email: [email protected]. Pemohon
15 Bukti fisik P-4 (perbaikan) 1 rangkap Dinazegelen. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 114/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon : Leonardo Siahaan, S.H
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 43/PUU-VIII/2010 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tracking
2 57/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saipul Jamil Tracking
3 3/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. PT.Tunas Jaya Pratama. 2. PT. Multi Prima Universal. 3. PT. Marga Maju Mapan. Tracking
4 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tracking
5 41/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M. Ridwan Thalib, S.H., B.Bus., B.A., LL.M dan R. Artha Wicaksana, S.H., C.L.A Tracking
6 67/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drh. Khairul Daulay Tracking
7 78/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha Tracking
8 97/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi Tracking
9 23/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Toyota Soluna Community, dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen; dan 2. Reza Aditya, S.H. Tracking
10 41/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Said Iqbal, M.E., Yudi Arianto, Rusli, dkk Tracking
11 64/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Rahmani dan Marganti Tracking
12 8/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan Tracking
13 14/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 1. Marcell Kurniawan, S.DKV.; 2. Roslianna Ginting, S.H. Tracking
14 15/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 1. Novan Lailathul Rizky; 2. Indah Aprilia; 3. Carotama Rusdiyan; 4. Anidya Octavia Khoirunisa; 5. Munawir. Tracking
15 98/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Irfan Kamil Tracking
16 42/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Arifin Purwanto, S.H. Tracking
17 43/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Arifin Purwanto, S.H. Tracking
18 73/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Leon Maulana Mirza Pasha Tracking
19 56/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Taufik Idharudin Tracking
20 174/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Achmad Syiva Salsabila Tracking
21 186/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Muhammad Yahya Azaria Tracking
22 126/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Henky Setia Budhi Tracking
23 132/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robby Abbas Tracking
24 76/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forkorus Yaboisembut, S.Pd. Tracking
25 77/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
26 18/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap UUD 1945 Muhamad Taufiq, S.Kom. Tracking
27 24/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Risky Kurniawan (Pemohon I) dan Michael Munthe (Pemohon II) Tracking
28 52/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
29 63/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Utari Sulistiowati sebagai Pemohon I dan Edwin Dwiyana sebagai Pemohon II Tracking
30 78/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) Tracking
31 1/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Abdul Hakim Tracking
32 2/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Sopan Santun Duha Tracking
33 5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 H. Elvan Gomes, S.H. Tracking
34 9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 Adoni Y. Tanesab Tracking
35 36/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Moh. Qusyairi Tracking
36 115/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking