Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Tracking Perkara
09-08-2024
1
2
3
27-08-2024
4
27-08-2024
5
09-09-2024
6
23-09-2024
7
24-09-2024
8
9
16-10-2024
10
16-10-2024
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-08-2024 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 111/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 27-08-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 116/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 116/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2024 ARPK
5 27-08-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 126.116/PUU/PAN.MK/SP/08/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 09-09-2024
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 23-09-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 24-09-2024
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 16-10-2024
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 16-10-2024 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 152.116/PUU/PAN.MK/SPts/10/2024
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti (pdf) 1 Pemohon
4 Daftar Alat Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Surat Kuasa 1 Pemohon
7 Permohonan bertanggal 5 Agustus 2024 1 rangkap 1 asli. Pemohon
8 Daftar Alat Bukti 1 lembar 1 asli. Pemohon
9 Alat Bukti 1 rangkap 1 asli leges. P-1 s.d. P-9. Pemohon
10 Surat Kuasa bertanggal 5 Agustus 2024 1 lembar 1 copy. Pemohon
11 Surat Kuasa 1 rangkap Asli Pemohon
12 DAB 1 rangkap P-10 Pemohon
13 Alat Bukti 1 rangkap P-10 Leges Pemohon
14 Softcopy Alat Bukti P-1 s.d P-10 1 rangkap diterima via email pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pemohon
15 Daftar Nama bertanggal 9 September 2024 1 rangkap Perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024 Pemohon
16 Permohonan bertanggal 10 Agustus 2024 1 rangkap asli Pemohon
17 Tambahan Daftar Alat BUkti P-11 dan P-12 1 rangkap asli (ada renvoi urutan bukti) Pemohon
18 Tambahan Alat Bukti P-11 dan P-12 1 rangkap asli dan leges Pemohon
19 Daftar Nama Yang Hadir di Persidangan pada tanggal 9 September 2024 1 rangkap asli Pemohon
20 Softcopy Permohonan bertanggal 10 Agustus 2024 1 rangkap ms word dan pdf, diterima via email pada hari Jumat, 6 September 2024 Pemohon
21 Softcopy Alat Bukti P-11 dan P-12 1 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 6 September 2024 Pemohon
22 Softcopy Daftar Alat Bukti P-11 dan P-12 1 rangkap ms word dan pdf, diterima via email pada hari Jumat, 6 September 2024 Pemohon
23 Surat Kuasa Bertanggal 10 September 2024 1 rangkap 1 asli. Pemohon
24 Perbaikan Permohonan Bertanggal 20 September 2024 1 rangkap 1 asli. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 116/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pemohon : HARMIATI
Kuasa Hukum : YASRIZAL
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 50/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 1.Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), 2.Serikat Petani Indonesia (SPI), 3.Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), 4.Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 5.Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 6.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 7.Aliansi Petani Indonesia (API)8.Sawit Watch 9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan 11. Yayasan Pusaka 12.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 13. Institute Keadilan Global dan 14.Budi Laksana Tracking
2 42/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 ayat (10) tentang Ganti Kerugian Bagi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum R. Soedarno, Zulhasril Nasir, Soetopo Ronodiharjo, Benggol Martonohadi, Purwoko, Pekik Denjatmiko, Surya Gunawan, dan Hidayat. Tracking
3 88/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dr. Heru Cahjono Tracking
4 137/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indra Anjani Tracking
5 20/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Fince Sondakh Tracking
6 54/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materi Terhadap Penerapan Pasal 35 tentang, Hak Guna Bangunan untuk Mendirikan dan Mempunyai Bangunan jo Pasal 27 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1990 Tentang Pokok Agraria Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 atas Putusan Perkara No. 5/ Pdt. G/1986 PN Kdr jo Put Banding Pengadilan Tinggi Jawa TImur No. 562/Pdt/1988/PTSrby, Jo Put. Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 3116/K/Pdt/1989 Wira Dharma Putra Tracking
7 105/PUU-X/2012 Pengujian Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Raden Bung Hatta Tracking
8 62/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Bambang Sudibjo, Cholil, Drs. H. Suhardi, Hardimin, dan Harijono Tracking
9 66/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Drs. Budiyono, SH Tracking
10 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
11 101/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oltje J,K Pesik Tracking
12 78/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdullah M. Bamatraf Tracking
13 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Achdiat Adiwinata Tracking
14 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Achdiat Adiwinata Tracking
15 12/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945 Rega Felix Tracking