Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tracking Perkara
16-11-2022
1
2
3
24-11-2022
4
24-11-2022
5
05-12-2022
6
7
19-12-2022
8
9
31-01-2023
10
31-01-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 16-11-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 110/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 24-11-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 24-11-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 116/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 116/PUU/PAN.MK/ARPK/11/2022 ARPK
5 24-11-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 116.116/PUU/PAN.MK/SP/11/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 05-12-2022
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 19-12-2022
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 31-01-2023
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 31-01-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 21.116/PUU/PAN.MK/SPts/01/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 BUKTI P-2 1 Pemohon
6 BUKTI P-3 1 Pemohon
7 BUKTI P-4 1 Pemohon
8 BUKTI P-5 1 Pemohon
9 BUKTI P-6 1 Pemohon
10 BUKTI I-1 1 Pemohon
11 BUKTI I-2 1 Pemohon
12 BUKTI I-3 1 Pemohon
13 BUKTI I-4 DAN I-5 1 Pemohon
14 BUKTI I-6 1 Pemohon
15 Permohonan (revisi) bertanggal 22 November 2022 1 rangkap Pemohon
16 Permohonan (awal) bertanggal 16 November 2022 1 rangkap Pemohon
17 DAB P-1 sd P-12 1 rangkap Pemohon
18 Bukti Fisik P-1 sd P-12 1 rangkap Asli materai Pemohon
19 Softcopy 1 folder Mohon menyerahkan Permohonan dan DAB dalam bentuk word via email Pemohon
20 Permohonan (revisi) tanggal 22 November 2022 dan DAB 2 files (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 23 November 2022 pukul 08.27 WIB) Pemohon
21 Surat Penghentian/Pencabutan Perkara 1 file (PDF) Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 116/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemohon : Bonatua Silalahi
PT. Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-12-05 14:40:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2022-12-19 11:07:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 92/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tracking
2 104/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Syamsuddin Haris, Dr. Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Titi Anggraini,Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Refly Harun, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, Sulastio, Pipit Apriani, Yusfitriadi, Abdullah,Feri Amsari, SH, MH, King Faisal Sulaiman SH, LLM, Tracking
3 68/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
4 86/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa, SH., Denny Rudini,SH., Kurniawan (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) Tracking
5 59/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. YudiLatif, Adhie M. Massardi, Ratna Sarumpaet, Eka Gumilar, dan Trijono Hardjono Tracking
6 82/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah Tracking
7 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
8 77/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Tracking
9 8/PUU-XXI/2023 Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Trijono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, Abdul Ghofur, dan Fredikus Patu Tracking
10 66/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal Tracking