Konstitusionalitas Pengaturan Poligami
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | - | Pengajuan Permohonan | - |
7 | - | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
4 | 04-01-2016 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 12/PUU-V/2007 | - |
5 | - | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan | - |
6 | 10-05-2007 11:00 WIB |
Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan |
Jadwal Sidang |
7 | 31-05-2007 11:00 WIB |
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan | Jadwal Sidang |
27-06-2007 10:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR | Jadwal Sidang | |
23-08-2007 10:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan/atau Pemerintah (IV) | Jadwal Sidang | |
8 | - | Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan | - |
9 | - | Rapat Permusyawaratan Hakim | - |
10 | 03-10-2007 10:00 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
File Putusan |
11 | - | Telah diterbitkan salinan Putusan | - |
Berkas
tidak ada data |
Detail Perkara
No Perkara | : | 12/PUU-V/2007 |
Pokok Perkara | : | Konstitusionalitas Pengaturan Poligami |
Pemohon | : | M. Insa, SH. |
Kuasa Hukum | : |
Risalah Sidang
AUDIO | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2007-05-12 09:26:00 | Pemeriksaan Pendahuluan (I) | - | |
2 | 2007-05-31 11:19:00 | Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) | - | |
3 | 2007-06-27 10:00:00 | Mendengarkan Keterangan Pemerintah & DPR-RI (III) | - | |
4 | 2007-08-23 10:00:00 | Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) | - | |
5 | 2007-10-03 10:00:00 | Pengucapan Putusan | - |
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 46/PUU-VIII/2010 | Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) | Tracking | |
2 | 38/PUU-IX/2011 | Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 | Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil | Tracking |
3 | 30/PUU-XII/2014 | Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 | Zumrotin | Tracking |
4 | 68/PUU-XII/2014 | Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, | Tracking |
5 | 74/PUU-XII/2014 | Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), | Tracking |
6 | 69/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Ike Farida | Tracking |
7 | 22/PUU-XV/2017 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah | Tracking |
8 | 40/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. | Tracking |
9 | 24/PUU-XX/2022 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | E. Ramos Petege | Tracking |
10 | 146/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) | Tracking |