Konstitusionalitas Pengaturan Poligami
Tracking Perkara
1
2
3
04-01-2016
4
5
10-05-2007
6
7
8
23-08-2007
9
03-10-2007
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 - Pengajuan Permohonan -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2016 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 12/PUU-V/2007 -
5 - Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 10-05-2007
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan
Jadwal Sidang
7 31-05-2007
11:00 WIB
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Jadwal Sidang
  27-06-2007
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR Jadwal Sidang
  23-08-2007
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan/atau Pemerintah (IV) Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 03-10-2007
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
tidak ada data
Detail Perkara
No Perkara : 12/PUU-V/2007
Pokok Perkara : Konstitusionalitas Pengaturan Poligami
Pemohon : M. Insa, SH.
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2007-05-12 09:26:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2007-05-31 11:19:00 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2007-06-27 10:00:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah & DPR-RI (III) PDF -
4 2007-08-23 10:00:00 Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF -
5 2007-10-03 10:00:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
2 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
3 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
4 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
5 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
6 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
7 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
8 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking