Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tetang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
14-03-2014
3
04-02-2014
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 17-01-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 14-03-2014 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 04-02-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tetang Telekomunikasi 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 Rangkap Pemohon
3 Fotocopy kartu/identitas Advokat 12 Rangkap Pemohon
4 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-8 12 Rangkap Pemohon
5 softcopy Permohonan Pemohon dan daftar Bukti ada Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 Rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
7 Daftar Bukti dan Bukti Fisik Pemohon P-3, P-9, P-10,P-11, P-12, P-13 12 Rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
8 Daftar Bukti dan Alat Bukti Tambahan Pemohon P-015, P-02 12 Rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
9 Daftar Saksi dan ahli Pemohon 12 Rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
10 CV Ahli Pemohon 12 Rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
11 Ktp saksi Pemohon ada Pemohon
12 Keterangan Presiden (tidak disertai softcopy) 12 rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemerintah
13 Keterangan ahli An DR Mustaqim, SH M.Si 12 rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
14 Keterangan ahli An Ni'matul Huda 12 rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
15 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap 12/PUU-XII/2014 Pemohon
16 Keterangan Tertulis Dari Pemerintah 12 rangkap Soft Copy belum diserahkan Pemerintah
17 Keterangan DPR RI 12 rangkap Perkara Nomor : 12/PUU-XII/2014 DPR
18 Surat Perihal Permohonan Memutus dan Membacakan Dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum Perkara Nomor 12/PUU-XII/2014 1 rangkap Perkara Nomor 12/PUU-XII/2014 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 12/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tetang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon : 1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)(Semuel Abrijani Pangerapan, Atmaji Sapto Anggoro,)2. Ahmad Suwandiidri
Kuasa Hukum : R. Heri Sukrisno, SH., MH Hedy Christiyono Nugroho, SH., MH Daru Supriyono, SH Pradnanda Berbudy, SH., MH Achmad Deva Permana , SH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-03-04 14:14:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2014-03-17 13:44:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
3 2014-04-10 11:10:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) PDF AUDIO
4 2014-04-30 11:10:00 Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (IV) PDF -
5 2014-07-22 11:10:00 Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (V) PDF AUDIO
6 2015-03-19 14:10:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 4/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT. Gresik Migas Tracking
2 79/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sowanwitno Lumadjeng dan T. Yosef Subagio Tracking
3 8/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rusdi dan Arifin Nur Cahyono Tracking
4 94/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sadikin Arifin Tracking