Tracking Perkara - MKRI

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

21-12-2018

1

2

08-02-2019

3

21-01-2019

4

5

30-01-2019

6

7

8

9

26-03-2019

10

11

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	21-12-2018	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP	Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
7	08-02-2019	Penyerahan Perbaikan Permohonan
4	21-01-2019	Permohonan sudah di Registrasi	Permohonan
5		Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan	-
6	30-01-2019 11:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	26-03-2019 13:30 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

BERKAS
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN	PIHAK
1	Permohonan bertanggal 12 Desember 2018	12 rangkap		Pemohon
2	Revisi Permohonan bertanggal 12 Desember 2018, tindaklanjut setelah dikeluarkannya Akta Kekuranglengkapan Berkas Permohonan bertanggal 10 Januari 2019	1 file	Permohonan diterima melalui email	Pemohon
3	Daftar Bukti P-1 s.d P-3	1 berkas		Pemohon
4	Bukti P-1 , P-3	12 rangkap	1 leges asli, 11 copy	Pemohon
5	Bukti P-3	12 rangkap		Pemohon
6	Softcopy perbaikan permohonan	1 file	Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019. Diterima via email 8 Feb 2019 pukul 22.37 WIB.	Pemohon
7	Softcopy daftar bukti dan bukti tambahan	3 files	Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019. Diterima via email 10 Feb 2019 pukul 21.16 WIB.	Pemohon
8	Perbaikan permohonan	12 rangkap	Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019.	Pemohon
9	Daftar bukti P-4 sd P-10	12 rangkap		Pemohon
10	bukti P-4 sd P-10	12 rangkap	Copy semua. belum dileges semua.	Pemohon

No Perkara	:	12/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara	:	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Rochmadi Sularsono
Kuasa Hukum	:

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	RISALAH SIDANG
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	PDF	AUDIO
1	2019-01-30 11:01:00	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)	PDF	AUDIO
2	2019-02-12 13:37:00	PERBAIKAN PERMOHONAN (II)	PDF	AUDIO

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	125/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Edward Dewaruci, SH.,MH dan Doni Istyanto Hari Mahdi	Tracking
2	7/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Partai Hati Nurani Rakyat (diwakili oleh Ketua Umum dan Sekjen) 2. Partai Amanat Nasional, (diwakili oleh Ketua Umum ) 3. Mat Suron. 4. Zuharman.	Tracking
3	136/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Drs. Kasman Lassa, S.H.	Tracking
4	137/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dkk	Tracking
5	28/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Apolos Paulus Sroyer, Paulus Agustinus Kafiar, Thomas Rumbiak, Filep Y., Mathias Komegi, dan Edy Kawab	Tracking
6	30/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muh. Samanhudi Anwar	Tracking
7	31/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Drs. Bambang Soenarko, Enny Ambarsari, S.H., Radian Jadid, Widji Lestari, S.Psi	Tracking
8	56/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin, Totok Ristiyono	Tracking
9	66/PUU-XIV/2016	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, Kurniawan, Okta Heriawan, Syaugi Pratama, Lintar Fauzi	Tracking
10	87/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dendy Prayitno, Hendrik Bode, Kadari, Sutrisno,Soewandi, Yoppi Mamesah, Sunowo, Mochammad Subekti, M. Sholikin, Usman, Adi Susanto, Wagiman Hadi Prajitno, dan Moch. Sarbini	Tracking
11	3/PUU-XV/2017	Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	Suhaelah, Reni Setiawati, dan Susi Marfia	Tracking
12	34/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Makmun Ibnu Fuad, S.E., Fadhilah Budiono, Drs. H. Achmad Syafii, M.Si., Dr. KH. A. Busyro Kari M., M.Si., Imron Rosyadi, S.E., M.Si., KH. Imam Ubaidillah, S.Pd., Halili, H. Herman Dali Kusuma, M.H., KH. Ali Karror Shinhaji, KH. M. Nurudin A. Rachman, S.H., dan H. Achmad Zaini	Tracking
13	31/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	H. Hasanuddin, S. HUT	Tracking
14	60/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Johannes Rettob, S.Sos., M.M.	Tracking
15	88/PUU-XXI/2023	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Sefriths Eduard Dener Nau sebagai Pemohon I; 2. Misban Ratmaji sebagai Pemohon II; dan 3. Kardinal sebagai Pemohon III	Tracking
16	38/PUU-XI/2013	Permohonan Uji Materiil terhadap ketentuan dalam Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang- undang Dasar 1945.	Prof. Dr. Din Syamsudin dan Prof. Dr. H. A. Syafiq Mughni, MA (PIMPINAN PUSAT PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH )	Tracking
17	13/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rochmadi Sularsono	Tracking