Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Tracking Perkara
Tracking Perkara
07-12-2022
1
2
3
08-12-2022
4
08-12-2022
5
13-12-2022
6
26-12-2022
7
11-01-2023
8
06-03-2023
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 07-12-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 115/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 07-12-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 08-12-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 121/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 121/PUU/PAN.MK/ARPK/12/2022 ARPK
5 08-12-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 121.121/PUU/PAN.MK/SP/12/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 13-12-2022
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 26-12-2022 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 11-01-2023
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 02-02-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait (III)		 Jadwal Sidang
  15-02-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait (IV)		 Jadwal Sidang
  06-03-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Presiden (Kemenpan RB) (V)		 Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 7 Desember 2022 1 rangkap asli Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 202 1 rangkap asli Pemohon
8 Daftar Alat Bukti P1-P28 1 rangkap asli Pemohon
9 Alat Bukti P1, P2, P5 dan P8 1 rangkap asli Pemohon
10 Bukti fisik: P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-9 s.d. P-28 1 rangkap Asli Pemohon
11 Softcopy Bukti P-1 s.d. P-28 1 file Pemohon
12 Perbaikan Permohonan tanggal 26 Desember 2022 (Perkara No 121/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pemohon
13 Daftar Alat Bukti tanggal 26 Desember 2022 untuk Bukti P-1 sd P-37 1 rangkap Asli. Catatan pada Bukti P-28 tidak tercantum tahun Perpresnya Pemohon
14 Bukti Fisik P-1 sd P-37 1 rangkap Asli Pemohon
15 Softcopy Perbaikan Permohonan, DAB, dan Scan Alat Bukti 3 Folders Dicopy dari flashdisk kuasa hukum Pemohon Pemohon
16 Surat No: PPE.PP.06.01-176 tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang Perkara No 121/PUU-XX/2022 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 31 Januari 2023 pukul 10.48 WIB) Pemerintah
17 Surat No: 988/2000/PP.00/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal Penyampaian Keterangan Tertulis Pihak Terkait (Asisten Ahli Hakim Konstitusi) Perkara No 121/PUU-XX/2022 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pihak Terkait
18 Surat Tugas No: 987/2000/PP.00/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pihak Terkait
19 Keterangan Pihak Terkait Asisten Ahli Hakim Konstitusi (Perkara No 121/PUU-XX/2022) 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pihak Terkait
20 Lampiran Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pihak Terkait
21 Softcopy Surat Panggilan, Surat Tugas, Surat Penyampaian Keterangan PT, Keterangan Pihak Terkait, dan Lampiran 8 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah Flashdisk Pihak Terkait
22 Surat Kuasa Khusus Presiden tanggal 11 Januari 2023 1 rangkap Asli Pemerintah
23 Keterangan Presiden tanggal 15 Februari 2023 (Perkara No 121/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Harap softcopy Ms-Word dikirim ke email: [email protected] Pemerintah
24 Softcopy Keterangan Presiden 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 13 Februari 2023 pukul 11.54 WIB) Pemerintah
25 Keterangan Pihak Terkait tanggal 27 Februari 2023 (Perkara No 121/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
26 Daftar Alat Bukti tanggal 28 Februari 2023 untuk Bukti PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli Pihak Terkait
27 Bukti PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli Pihak Terkait
28 Keterangan Pihak Terkait, DAB, dan Alat Bukti 7 files (JPEG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 28 Februari 2023 pukul 14.02) Pihak Terkait
29 Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi 1 rangkap diterima via email Pihak Terkait
30 Kesimpulan Pemohon tanggal 13 Maret 2023 (Perkara No 121/PUU-XX/2022) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 14 Maret 2023 pukul 12.14 WIB) Pemohon
31 Keterangan DPR tanggal 15 Februari 2023 (Perkara No 121/PUU-XX/2022) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy DPR
32 Softcopy Keterangan DPR 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 11 April 2023 pukul 14.47 WIB) DPR
Detail Perkara
No Perkara : 121/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon : Triyono Edy Budhiarto
Syamsudin Noer
Kuasa Hukum : Muhammad Zen Al Faqih, SH, SS.,M.Si
Mochamad Adhi Tiawarman
Moh. Agung Wiyono
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-12-13 14:49:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 90/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. Tracking
2 96/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Tracking
3 97/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 1. Suhardi, S.H.; 2. Linda Yendrawati Puspa, S.H. Tracking
4 100/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Raden Violla R.H., S.H., M. Ihsan Maulana, S.H., Rahmah Mutiara M, S.H., dkk Tracking
5 101/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional dan Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal; dkk. Tracking
6 56/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. Tracking
7 72/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Pemohon I), Fardiaz Muhammad, S.H. (Pemohon II), dan Resti Fujianti Paujiah, S.H. (Pemohon III) Tracking
8 103/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Tracking
9 17/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Tracking