Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-04-2016
1
2
24-11-2015
3
30-10-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-04-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 24-11-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 30-10-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Softcopy Permohonan, Softcopy Daftar Bukti, dan Copy Identitas Pemohon mohon diserahkan. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 13 Oktober 2015 12 rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 s.d. P5 12 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 s.d. P5 12 rangkap Pemohon
5 Softcopy permohonan 1 file Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Diterima via email tgl 11 Nov 2015 Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015 Pemohon
7 Softcopy Perbaikan 1 file Pemohon
8 CV Ahli Pemerintah an Anshari Ritonga 12 rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Berkas diserahkan di persidangan. Pemerintah
9 Surat Kuasa Khusus Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015 Pemerintah
10 Surat Kuasa Khusus Kemenkumham 12 rangkap Pemerintah
11 Keterangan Presiden 12 rangkap Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
12 Keterangan Ahli Pemerintah 12 rangkap Berkas diserahkan di persidangan. Pemerintah
13 Surat Kuasa Substitusi Kemenkeu No. SKU-112/MK.01/2016 12 rangkap Berkas diserahkan pasca sidang. Pemerintah
14 Surat Kuasa Substitusi Kemenkeu No. SKU-1360/PJ/2016 12 rangkap Berkas diserahkan pasca sidang. Pemerintah
15 Keterangan Tambahan Presiden 12 rangkap Berkas diserahkan pasca sidang. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
16 Surat Nomor 09/B&C/IV/2016 perihal Surat Permohonan Menghadirkan dan/atau Menyampaikan Keterangan Saksi Ahli secara Tertulis dari Pemohon 1 rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Pemohon
17 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. DPR
18 Softcopy keterangan DPR 1 file DPR
19 Kesimpulan Presiden 12 Rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemerintah
20 Kesimpulan Pemohon 12 Rangkap Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemohon
21 Softcopy tambahan keterangan presiden 1 file Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Diterima via email tgl 19 April 2016. Pemerintah
22 Softcopy kesimpulan Pemohon 1 file Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015. Diterima via email tgl 26 April 2016. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 133/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Ir. Nizarman Aminuddin
Kuasa Hukum : M. Said Bakhrie, S.Sos., S.H., M.H., Habiburokhman, S.H., M.H., dan Munathsir Mustaman, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-11-11 15:12:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2015-11-25 13:38:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-04-18 14:22:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PRESIDEN, DAN PIHAK TERKAIT (IV) PDF AUDIO
4 2017-01-11 13:27:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 004/PUU-II/2004 Kedudukan Pengadilan Pajak Tracking
2 011/PUU-IV/2006 Ketentuan Melakukan Banding Di Pengadilan Pajak Tracking
3 23/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Agus Subagio. SE.MM Tracking
4 6/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI), diwakili oleh Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo, Dr. Machfud Sidik, M.Sc., Dr. Tjip Ismail, SH., MBA., MM., Dr. Darminto Hartono, SH., L.LM., dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. Tracking
5 27/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak Cuaca, S.H., M.H. Tracking
6 78/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT. Autoliv Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Junius M. S. Tampubolon Tracking
7 10/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M; 2. Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak., M.M., M.Hum.; 3. Redno Sri Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. Tracking
8 57/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Tracking
9 51/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak PT. Sainath Realindo, dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar yang bertindak selaku Direktur Utama Tracking
10 26/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Nurhidayat (Pemohon I), Allan Fatchan Gani Wardhana (Pemohon II), dan Yuniar Riza Hakiki (Pemohon III) Tracking
11 33/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak PT. Adonara Bakti Bangsa, dll. Tracking
12 168/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Surianingsih Tracking
13 3/PUU-VI/2008 Kewenangan Bpk Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terhadap Informasi Pajak Atas Harta Benda Wajib Pajak Tracking
14 30/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. PT. Hutahaean Tracking
15 104/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Perkasa Kentjana Putra Tracking
16 13/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Edi Pramono Tracking
17 10/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Harapan Sinar Abadi Tracking
18 68/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo Tracking
19 41/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945 Taufik Surya Dharma Tracking
20 30/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Puguh Suseno Bin Sumarsono Tracking
21 168/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Surianingsih Tracking
22 10/PUU-VIII/2010 Kekuasaan Kehakiman Tracking
23 16/PUU-VIII/2010 Kekuasaan kehakiman Tracking
24 64/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang Tracking
25 10/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Liem Marita Alias Aling Tracking
26 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
27 78/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Muhamad Zainal Arifin, S.H. Tracking
28 36/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana I Made Sudana Tracking
29 97/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Victor Santosa Tandiasa, SH , Okta Heriawan,. SH, Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, Landipa Nada Atmaja., Joko widart, SH .MH, Achmad Saifudin Firdaus. Tracking
30 39/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ina Mutmainah Tracking
31 45/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhamad Zainal Arifin, SH Tracking
32 94/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 I Made Sudana, S.H. Tracking
33 52/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
34 105/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Unndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI), diwakili oleh Zenuri Makhrodji, S.H. dan Dr. (can) Saiful Anam, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tracking
35 108/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abd. Rahman C DG.Tompo' berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi bertanggal 29 Agustus 2016. Tracking
36 1/PUU-XV/2017 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 I Gede Gatot Binawarta Tracking
37 23/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro, Mariana Sulindro, Jeannette Sulindro, Marcela Sulindro, Elisabeth Sulindro, dan Margaretha Sulindro Tracking
38 85/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Tracking
39 22/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Guntoro Tracking
40 28/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
41 71/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 R.M. Punto Wibisono Tracking
42 3/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Ihda Misla Tracking
43 121/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Meidiantoni, S.E., M.M. Tracking
44 7/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Adoni Y. Tanesab Tracking
45 102/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement Oei Halim Wibisono Tracking
46 133/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Justino Halamoan Sinaga Tracking