KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERPU YANG MENGATUR MEKANISME PENGGANTIAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Tracking Perkara
1
2
3
04-01-2016
4
5
28-10-2009
6
7
8
16-11-2009
9
08-02-2010
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 - Pengajuan Permohonan -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2016 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 138/PUU-VII/2009 -
5 - Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 28-10-2009
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 16-11-2009
11:00 WIB
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan(II) Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 08-02-2010
14:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
tidak ada data
Detail Perkara
No Perkara : 138/PUU-VII/2009
Pokok Perkara : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERPU YANG MENGATUR MEKANISME PENGGANTIAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemohon : SAOR SIAGIAN, S.H.; MANGAPUL SILALAHI, S.H.; DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.; SANDI EBENEZER SITUNGKIR, S.H.; CARREL TICUALU, S.E., S.H.;PIETERSON TANOS, S.H.;SAMARUDDIN R. MANULLANG, S.H.; VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H.; JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.; YANRINO HB. SIBUAE, S.H.; BRODUS, S.H.; HENDRI D. SITOMPUL, S.H.; ROBERTHUS BAIT KEYTIMU, S.H.
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2009-10-28 10:55:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2009-11-16 11:00:00 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 121/PUU-VII/2009 - Tracking
2 25/PUU-VIII/2010 Wilayah Pertambangan Rakyat Tracking
3 30/PUU-VIII/2010 Perlakuan diskriminatif terhadap badan usaha (kecil) yang tidak berbadan hukum terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tracking
4 32/PUU-VIII/2010 Penentuan Wilayah Pertambangan oleh negara, dan pendiskriminasiaan seseorang sebagai "penghalang" sesuai kehendak penguasa Tracking
5 10/PUU-X/2012 Permohonan Pengunjian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 29, angka 30 dan angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, PAsal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 terhadap UUD 1945 H.Isran Noor, M.Si Tracking
6 113/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Drs. H. Hazil Ma’ruf, MH Tracking
7 10/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa, Koperasi “TKBM KENDAWANGAN MANDIRI”, PT. LANANG BERSATU, PT. Tanjung Air Berani, PT. Labai Tekhnik Metal, PT. PUNDI BHAKTI KHATULISTIWA, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Patriot Cinta Nusantara. Tracking
8 108/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PT. Pukuafu Indah (diwakili Oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA) Tracking
9 81/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem Tracking
10 58/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk. Tracking