Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Tracking Perkara
20-11-2023
1
2
3
04-12-2023
4
04-12-2023
5
20-12-2023
6
02-01-2024
7
17-01-2024
8
9
31-01-2024
10
01-02-2024
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 20-11-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 159/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 04-12-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 04-12-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 165/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 165/PUU/PAN.MK/ARPK/12/2023 ARPK
5 04-12-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 203.165/PUU/PAN.MK/SP/12/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 20-12-2023
11:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 02-01-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 17-01-2024
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 31-01-2024
10:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 01-02-2024 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 41.165/PUU/PAN.MK/SPts/02/2024
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Permohonan bertanggal 20 November 2023 1 rangkap Pemohon
4 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-11 1 rangkap Pemohon
5 Bukti Fisik P-1 sd P-11 1 rangkap Asli Nazegelen Pemohon
6 Softcopy Permohonan 2 files (PDF dan Ms Word) Mohon softcopy DAB dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email Pemohon
7 Softcopy revisi Permohonan bertanggal 20 November 2023 (Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023). 1 pdf Bertandatangan. Diterima via email pada hari Rabu, 6 Desember 2023 Pkl. 10.30 WIB. Pemohon
8 Softcopy revisi Permohonan 1 word Diterima via email pada hari Selasa, 5 Desember 2023 Pkl. 12.52 WIB. Pemohon
9 Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2023 1 rangkap Asli Pemohon
10 Softcopy Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2023 2 rangkap word dan pdf Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 165/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon : ANISITUS AMANAT, SH
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 009/PUU-III/2005 Jabatan Notaris Tracking
2 014/PUU-III/2005 Jabatan Notaris Tracking
3 135/PUU-VII/2009 KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS Tracking
4 52/PUU-VIII/2010 pembatasan jabatan notaris Tracking
5 49/PUU-X/2012 Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris Kant Kamal Tracking
6 5/PUU-XII/2014 Pengujian undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Muhammad Thoha, SH., MKn Tracking
7 63/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republuk Indonesia Tahun 1945. Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, SH.,SpN, M.H., MKn., H Teddy Anwar , S.H ., SpN, HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA Tracking
8 22/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Guntoro Tracking
9 14/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Yualita Widyadhari, dkk. Tracking
10 34/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sunyoto (Pemohon I) dan Jaka Fiton (Pemohon II) Tracking
11 84/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Anisitus Amanat, S.H. Tracking