Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
01-12-2023
1
2
3
04-12-2023
4
05-12-2023
5
21-12-2023
6
03-01-2024
7
22-01-2024
8
17-07-2024
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 01-12-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 167/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 04-12-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 04-12-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 168/PUU/PAN.MK/ARPK/12/2023 ARPK
5 05-12-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 206.168/PUU/PAN.MK/SP/12/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 21-12-2023
08:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 03-01-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 22-01-2024
16:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 04-03-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  14-03-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  08-07-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  17-07-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR serta Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon (VI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 1 Desember 2023 1 rangkap Asli. Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus Partai Buruh bertanggal 27 November 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
8 Surat Kuasa Khusus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bertanggal 27 November 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
9 Surat Kuasa Khusus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bertanggal 27 November 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bertanggal 27 November 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
11 Surat Kuasa Khusus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bertanggal 27 November 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
12 Surat Kuasa Khusus a.n. Mamun dan Ade Triwanto bertanggal 27 November 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
13 Salinan KTA dan BAS kuasa Hukum. 1 rangkap copy. Mohon lengkapi kartu identitas kuasa a.n. Said Salahudin, M.H. (bukan advokat). Pemohon
14 Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-32 bertanggal 1 Desember 2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
15 Bukti fisik bertanda P-1 s.d. P-18, P-20 s.d. P-32. 1 rangkap Asli, dinazegelen. Bukti P-19 belum ada. Pemohon
16 KTP para Kuasa 1 rangkap Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 Pemohon
17 Anggaran Dasar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia 1 rangkap Pemohon
18 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor: 168/PUU-XXI/2023 bertanggal 2 Januari 2024 1 rangkap Asli Pemohon
19 Softcopy Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023. 1 Dalam format pdf (berttd) dan word. DIterima melalui email pada hari Rabu, 3 Januari 2024 Pkl. 13.30 WIB. Diadministrasi pada hari Kamis, 18 Januari 2024. Pemohon
20 Softcopy surat Pemohon bertanggal 19 Januari 2024, Perihal: Daftar Hadir Pemohon dan Kuasa Hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada Agenda Sidang Perbaikan Permohonan Tanggal 22 Januari 2024. 1 pdf Diterima via email pada hari Jumat, 19 Januari 2024 Pkl.14.27 WIB. Pemohon
21 Permohonan Penundaan Penyampaian Keterangan Presiden dalam Permohonan Uji Materiil Register Perkara 168/PUU-XXI/2023 1 lembar asli Pemerintah
22 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 19 Januari 2024 1 rangkap Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 Pemerintah
23 Surat Kuasa Khusus Menkumham bertanggal 6 Februari 2024 1 rangkap Pemerintah
24 Surat Kuasa Subsitusi bertanggal 23 Januari 2024 1 rangkap Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 Pemerintah
25 Surat Kuasa Substitusi Pemerintah, Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2024 bertanggal 22 Februari 2024 4 rangkap 1 asli, 3 copies Pemerintah
26 Softcopy SKK bertanggal 22 Februari 2024 1 via email dalam format pdf, diterima tanggal 4 Maret 2024 jam 11:24 WIB Pemerintah
27 Keterangan Presiden bertanggal 13 Maret 2024 12 rangkap Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
28 Softcopy Ketpres 2 files (PDF dan Ms Word) Pemerintah
29 Keterangan Tambahan Presiden Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 bertanggal 28 Juni 2024 11 rangkap 1 asli, 10 copies. (softcopy dikirim melalui email pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 08:24) Pemerintah
30 KTP Ahli Pemohon Perkara 168/PUU-XXI/2023 a.n. Amalinda Savirani 1 file 1 copy (via email pada tanggal 4 Juli 2024 Pukul 23:47 WIB) Pemohon
31 CV Ahli Pemohon 1 rangkap 1 copy (word) Pemohon
32 Surat Tugas Ahli Pemohon 1 file 1 copy (PDF) Pemohon
33 Keterangan Ahli 1 file 1 copy (PDF) Pemohon
34 Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023. 1 file diterima via e-mail pada tanggal 5 Juli 2024 Pukul 13:13 WIB. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 168/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : PARTAI BURUH Diwakili AGUS SUPRIYADI & FERRI NUZARLI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) diwakili oleh: RIDEN HATAM AZIZ & SABILAR ROSYAD
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) diwakili oleh FREDY SEMBIRING & MUSTOPO
KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh ILHAMSYAH & DAMAR PANCA MULYA
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) diwakili oleh AGUS SARJANTO & RAMIDI
MAMUN
ADE TRIWANTO
Kuasa Hukum : M IMAM NASEF, SH., MH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
6 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
7 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
8 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
9 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
10 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking