Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
17-02-2020
1
2
18-03-2020
3
19-02-2020
4
5
05-03-2020
6
7
8
9
23-06-2020
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 17-02-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 18-03-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 19-02-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 05-03-2020
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 23-06-2020
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 17 Februari 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Di ttd Lengkap Pemohon
2 Daftar Bukti P-1 s.d P-30 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Di ttd lengkap Pemohon
3 Bukti P-1 s.d P-30 12 rangkap Di leges meterai Pemohon
4 Surat Kuasa bertanggal 12 Februari 2020 a.n Mr. Gi Man Song 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Di ttd lengkap Pemohon
5 Surat Kuasa bertanggal 12 Februari 2020 a.n Mrs. Su Youn Kim 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Di ttd lengkap Pemohon
6 Softcopy Permohonan bertanggal 17 Februari 2020 dan Daftar Bukti P-1 s.d P-30 2 files Disimpan dalam 1 (satu) buah unit flashdisk Pemohon
7 Kartu Tanda Anggota Advokat a.n Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., Rene Putra Tantrajaya, S.H., LL.M, dan Yulius Effendy, S.H. 12 rangkap 12 Rangkap Pemohon
8 Keterangan Presiden bertanggal 20 Februari 2020 untuk Perkara No 83/PUU-XVII/2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD tidak lengkap Pemerintah
9 Surat Kuasa Substitusi MenkumHAM bertanggal 21 Januari 2020 1 rangkap 1 Asli. Di ttd lengkap Pemerintah
10 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 8 Januari 2020 1 rangkap Hasil Scan, surat kuasa Asli sedang dalam proses dilengkapi TTD Pemerintah
11 Softcopy Keterangan Presiden bertanggal 20 Februari 2020 untuk Perkara No 83/PUU-XVII/2019 1 file Diterima melalui email MKRI Pemerintah
12 Perbaikan Permohonan Perkara No 17/PUU-XVIII/2020 bertanggal 17 Februari 2020 2 files (Ms. Word dan PDF) Diterima melalui email MKRI di softcopy@mkri.id pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 pukul 08.36 AM/08.36 WIB Pemohon
13 Perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI di softcopy@mkri.id pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 pukul 08.36 AM/08.36 WIB Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 17/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon : 1. Mr. Gi Man Song; 2. Mrs. So Youn Kim
Kuasa Hukum : Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-03-05 13:06:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-05-11 09:13:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-06-23 10:20:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 071/PUU-II/2004 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
2 001/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
3 002/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
4 015/PUU-III/2005 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kesalahan Atau Kelalaiannya Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit Tracking
5 2/PUU-VI/2008 Kedudukan Pekerja Dalam Perusahaan Pailit Yang Berada Di Bawah Kreditor Separatis Tracking
6 18/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Peletakan Hak Buruh Setelah Hak Kreditor Separatis Dalam Kasus Kepailitan Tracking
7 19/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Kurator Dalam Hal Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara Tracking
8 144/PUU-VII/2009 Kepailitan Tracking
9 78/PUU-VIII/2010 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H. Tracking
10 26/PUU-IX/2011 Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 2224 ayat (3) dan (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayt (1) Undang_undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945 Ir. Febrimansyah Lubis Tracking
11 21/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Dionisius A Siu Go (UD. Surya Mandiri) Tracking
12 22/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Olivia Yulianti Widya (Direktur Utama dari PT.Sinar Dewi Flores Indah) Tracking
13 58/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 2 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin; 5. CV. Pemuda Mandiri Sejati Tracking
14 109/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PT. Daya Radar Utama Tracking
15 50/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tato Suwarto Tracking
16 88/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Ashvin Bayudewa, Aryo Bryanto Kamajaya, Ir. Febyawan Chandra Wardhana, MBA., dkk Tracking
17 8/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H. Tracking
18 23/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad Tracking
19 24/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Calvin Bambang Hartono Tracking
20 38/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha Tracking
21 11/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Umar Husin (Pemohon I), Zentoni (Pemohon II), Sahat Tambunan (Pemohon III), dan Paulus Djawa (Pemohon IV). Tracking