Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
3
04-01-2016
4
5
04-06-2008
6
7
8
08-07-2008
9
04-08-2008
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 - Pengajuan Permohonan -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2016 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 17/PUU-VI/2008 -
5 - Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 04-06-2008
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 08-07-2008
10:00 WIB		 Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, serta Ahli dari Pemohon dan Pemerintah Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 04-08-2008
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan (V)		 File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
tidak ada data
Detail Perkara
No Perkara : 17/PUU-VI/2008
Pokok Perkara : Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah
Pemohon : Drs. H. Shachroedin ZP, SH. Gubernur Lampung Periode 2004-2009
Kuasa Hukum : Susi Tur Andayani, SH., R. Sugiri Probokusumo, SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2008-06-04 10:37:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2008-07-09 10:00:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, serta Ahli dari Pemohon (II) PDF -
3 2008-08-04 10:00:00 Pengucapan Putusan (V) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 13/PUU-VII/2009 Kewenangan Pelaksanaan Cara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran Kedua Tracking
2 103/PUU-VII/2009 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Koalisi Pencalonan Ketua Dan Wakil Ketua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
3 120/PUU-VII/2009 IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN Tracking
4 141/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
5 4/PUU-VIII/2010 Pemerintah Daerah Tracking
6 18/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
7 29/PUU-VIII/2010 Pemerintahan daerah Tracking
8 31/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
9 36/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
10 44/PUU-VIII/2010 Pemerintah Daerah Tracking
11 80/PUU-VIII/2010 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Fahuwusa Laia, S>H., M.H. Tracking
12 73/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Feri Amsari, SH.M.H, Drs. Teten Masduki., Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch Tracking
13 83/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah H.Imam Buchori Tracking
14 75/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 30 yat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Zainal Arifin Mochtar, SH.,LL.M., Feri Amsari, SH.,MH dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
15 85/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Mohammad Umar Halimuddin, S.H. dan Siti Hidayawati, S.H. Tracking
16 89/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian/Penafsiran Terhadap Undang-Undang Pilpres No. 42 Tahun 2008 Pasal 5 huruf (m), Undang-Undang Pemilu (Pileg) No.8 Tahun 2012 Pasal 12 huruf (f) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (f), serta Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf b H. Sutan Sukarnotomo. SH.MH Tracking
17 107/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si Tracking
18 97/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Victor Santosa Tandiasa, SH , Okta Heriawan,. SH, Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, Landipa Nada Atmaja., Joko widart, SH .MH, Achmad Saifudin Firdaus. Tracking
19 29/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah H. Aziz Bestari, ST.,MM Tracking
20 36/PUU-XII/2014 Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis Tracking
21 38/PUU-XII/2014 Permohonanan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha Tracking
22 71/PUU-XII/2014 Pengujian Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Ir . H Isran Noor , Msi dan Drs H . Rachmat yasin, MM Tracking
23 90/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Refki Saputra, Roni Saputra, Raysha Rahma, Carolus L Tindra Matunino K, Kiki Pranasari Tracking
24 072/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
25 073/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
26 005/PUU-III/2005 Persyaratan Memperoleh Kursi Di DPRD Untuk Mengajukan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
27 006/PUU-III/2005 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
28 010/PUU-III/2005 Syarat Perolehan Suara Partai Politik Untuk Mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
29 024/PUU -III/2005 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD Tracking
30 001/PUU-IV/2006 Pengujian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Depok Tracking
31 017/PUU-IV/2006 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
32 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
33 5/PUU-V/2007 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
34 9/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
35 14/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
36 15/PUU-V/2007 Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
37 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
38 8/PUU-VI/2008 Pembatasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama Tracking
39 11/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Otonomi Daerah Di Tingkat Provinsi Pada Provinsi Dki Jakarta Tracking
40 22/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah Tracking
41 147/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
42 33/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
43 40/PUU-VIII/2010 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Tracking
44 53/PUU-VIII/2010 Pemberhentian Kepala Daerah Tracking
45 75/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian materiil Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1. H. Sugianto Sabran; 2. H. Eko Soemarno, S.H; Tracking
46 76/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 Huruf O dalam Frasa "dalam Jabatan yang Sama" 1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M 2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum. 3. H.M. Kamdani 4. Drs. Abdullah Nur 5. Heri Subagyo, S.H. 6. Bambang Sutikno BSc.S.H. Tracking
47 11/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA Tracking
48 44/PUU-IX/2011 permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk Tracking
49 50/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Windu Wijaya., dkk Tracking
50 66/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 110 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Frans Delu Tracking
51 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
52 6/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dr. Salim Alkatiri Tracking
53 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
54 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dareah Mosez Kallem, SH Tracking
55 60/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1, pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Drs. H. Zain Alkim Tracking
56 67/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Tafsir Pasal 59 Ayat (5) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Tracking
57 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah Drs. Obednego Depparinding. MH Tracking
58 87/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Wawan dan Kasiyono Tracking
59 72/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elwen Roy Pattiasina, SE.MM. Tracking
60 34/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Erwin Erfian Rifkinnanda Tracking