Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelengara Pemilu, Undang undang Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
21-03-2014
3
18-02-2014
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-02-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 21-03-2014 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 18-02-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pemohon 12 Rangkap Pemohon
2 Daftar Bukti Dan Bukti Fisik P-1 s/d P-14 1 Rangkap Pemohon
3 Surat Kuasa 12 Rangkap Pemohon
4 Kartu advokat 12 Rangkap Pemohon
5 Melengkapi Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-14 11 Rangkap Bukti asli nazegel sudah diserahkan Pemohon
6 Perbaikan permohonan 12 Rangkap Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 17/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelengara Pemilu, Undang undang Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
Pemohon : Sumiarto
Kuasa Hukum : Sunggul Hamonangan Sirait, SH, Freddy Alex Damanik , SH, Silas Dutu, SH., Sidik, S.H.I
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-03-25 13:42:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2014-05-22 15:54:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 80/PUU-IX/2011 : Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (LN 2011 No 101, TLN No 5246) Terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) serta Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tugiman Tracking
2 81/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Indonesian Parliamentary Center (IPC), Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Soegeng Sarjadi, Center for Electoral Reform (CETRO), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR), Komite Pemantau Legislatif (Legislatve Watch Cimmittee) Sulawesi, Kebijakan dan Reformasi Hukum (SKRUM) Makassar, Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Lembaga Studi Kebijakan Publik, Centre of Society Development for Democracy (COSDEC), Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Trade Union Care Center (TUCC), The Aceh Institute, Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Aceh, Forum Komunikasi Laki-Laki dan Perempuan (FORKOLAPAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Sukardi Rinakit, Muhammad Dahlan, Ridho Imawan Hanafi, August Mellaz, Wahyu Dinata, Erik Kurniawan, Desiana Samosir, Danardono Siradjudin, Ratri Suspandriarsih, Desi Anggraeni, Ahmad Hanafi, Arbain, Nur Asiah Jamil, Josep Kristiadi, Reza Syawawi, Risfa Neltasia, Teguh Setiono, Vidya Dyasanti, Heni Yulianto, Rivan Prahasya, S.Hut, Iis Yuni Lestari, Soraya, Suci Ayuningtyas, Wawan Heru Suyatmiko, Agus Sarwono, Dwipoto Kusumo, Frenky Simanjuntak, Lia Toriana, Syefrianti Aulia E, Utut Aryo Saputro, Ir. Utami Nurul Hayati, Abdullah STP, Ade Irawan, Adnan Topan Husodo, Dra. Ani Soetjipto MA, Lolly Suhenty, Topo Santoso, SH, MH., Yuda Kusumaningsih / Yuda irlang, Refly Harun, Thomas A. Legowo, Drs Syamsuddin Haris, Moch. Fadjroel Rachman SE, Didik Supriyanto, Teten Masduki, Purnomo Satrio P, Said Salahudin, Efriza S.Ip, Dra. Evie Ariadne Shinta Dewi, Hendi Tri Wahyano, Nengah Sukardika, Heru Gutomo, Jatmiko Wiwoho, Sri Wahyu Ananingsih, SH, M.Hum, Turunan Gulo, SP. MSP, pipit Apriani, Charles Simabura, Feri Amsari, SH, MH, Miko Kamal, Nurul Firmansyah, Muhammad Fauzan Azim, Ardizal, SH, Rianda Seprasia. SH, Wahono S.sos, Jamin, Maskuri SH, Setyono, Endang Sri Rahayu, Siti Saptarini Kusumaningsih, Mamik Indarwati, Harun Prasetyo, Mustadjab, Hadi Setyanto, Abdul Hari, Lasmo, Mochtar Mn, SP, edy susanto, eko sulono st., siti apuah, sutar, Safi'an, Ali Mustofa, Suyatno SE, M. Nurrosyidin, S.Ag, Sugiyo, Dr. H. Mahfudz Ali, SH, Msi, Ferry Sataryanto, SH, Eko Haryanto, SH, Windy Setyawan Putra, SH, Khandori Sh, Dwi Saputra, Sh, Wiwit Aprilia, Ronny Maryanto, Qonik Hajah Masfuah, Bayu Samodra, Galih Hartanto Putro, Rahardan Fajar Nugroho, Olyviana Agustine, Gita Santika Ramadhani, Edi Pranoto, SH, M.Hum, Agus Suprihanto, SH, Msi, Arif Hidayat, SH, MH, Putrawan, Yance Arizona, Antonius Benny Susetyo, Ngatoilah, Willi Sumarlin, Yulianto, Yuristinus Oloan, Yoes Irwan baTubara, Rahmi Sosiawaty, Lia Wulandari, y. Ari Nurcahyo, Cecep Effendi. Tracking
3 8/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1). Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2). Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M 3. Charles Simabura, S.H., M.H. 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Tracking
4 10/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H Tracking
5 31/PUU-XI/2013 Pengujian Meteriil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ramdansyah, SS, SSos, SH., MKM Tracking
6 45/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materilpasal 8 ayat [1] huruf c Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 16 ayat [1] huruf c dan pasal 16 ayat [3] Undang undang Nomor 2 tahun 2008sebagaimana di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sefriths E. D. Nau, Haeril, SE, MSI, Abady, Uksam B.Selan, S.Pi,MA, Drs. Syarifuddin, MH, Jusuf Dominggus Lado, SE, MM, Arifin L. Betty, S.Tp, Soleman Seu, SE, Wa Ode Usnia, S.Sos, Christian Yulius Pay, BA, Andi Wadeng, H.M. Tahir Arifin, SH, MM, MH. Tracking
7 74/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Meyce Dwi Waryuni, SH Tracking
8 36/PUU-XII/2014 Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis Tracking
9 101/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Titi Anggraini, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
10 48/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdul Bahar Tracking
11 65/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H. dan Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, diwakili oleh Andi Hugeng Tracking
12 90/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdul Bahar Tracking
13 102/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Fedhli Faisal Tracking
14 19/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Siti Warsilah, S.E., M.Si Tracking
15 51/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Pemilu yang tidak dilakukan secara bersamaan dan ambang batas minimal Perolehan Kursi dari suara sah nasional Tracking
16 52/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Pemilu yang tidak dilakukan secara bersamaan dan ambang batas minimal Perolehan Kursi dari suara sah nasional Tracking
17 56/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Tertutupnya Calon Independen di luar Pasangan caleg yang diusulkan oleh Parpol Tracking
18 59/PUU-VI/2008 Perolehan Kursi Tracking
19 26/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik Tracking
20 98/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik Tracking
21 99/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Pembatasan Dalam Pemberitaan Dan/Atau Penyiaran Atas Ancaman Sanksi Pidana Tracking
22 102/PUU-VII/2009 Penggunaan KTP Dan Paspor Bagi WNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2009 Tracking
23 104/PUU-VII/2009 KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PAJAK BAGI SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA Tracking
24 25/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Hofni Ajoi, Maurits Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo, SH., Stevanus Syufi Tracking
25 38/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Moh. Tanwir. Abdur Rahman Tracking
26 89/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian/Penafsiran Terhadap Undang-Undang Pilpres No. 42 Tahun 2008 Pasal 5 huruf (m), Undang-Undang Pemilu (Pileg) No.8 Tahun 2012 Pasal 12 huruf (f) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (f), serta Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf b H. Sutan Sukarnotomo. SH.MH Tracking
27 101/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Habiburokhman, S.H., dkk Tracking
28 118/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Deni Aulia Ahmad, S.H.Bisma Mauria, S.H., M.H.Purwanto. Achmad Djunaidi Tracking
29 4/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 9, pasal 10 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Sri Sudarjo Tracking
30 14/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D.,MPS ID, MSi. Tracking
31 46/PUU-XI/2013 Permohonan UjiMateri Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9,dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 TentangPemilhan Umum Presiden dan Wakil PresidenTerhadap Pasal 28 C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. M.Farhat Abbas,SH,MH dan Iwang Piliang Tracking
32 56/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tracking
33 61/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Taufiq Hasan Tracking
34 108/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Norma Pasal 3 ayat (4) , Pasal 9 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidan Dan Wakil Presiden (LN 2008 No. 176, Tln 4924) Terhadap Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945 Prof Dr Yusril Ihza Mahendra , SH. M.Sc Tracking
35 13/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Habiburokhman, S.H., M.H. Tracking
36 22/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 Ifdhal Kasim, S.H.dan Supriyadi Widodo Eddyono, SH Tracking
37 39/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Taufiq Hasan Tracking
38 48/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materil Pasal 5 huruf o Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 syah abdul aziis Tracking
39 49/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sri Sudarjo, S.Pd., S.H., M.H. Tracking
40 50/PUU-XII/2014 Permohonan PengujianUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008tentangPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2. Heru Widodo, S.H.,M.Hum., 3. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H., 4. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., 5. Al Latifah Fardhiyah, S.H., 6. M. Jodi Santoso, S.H., 7. Samsul Huda, S.H.,M.H., 8. Dorel Almir, S.H., M.Kn., 9. Daniel Tonapa Masiku, S.H., 10. Samsudin, S.H., 11. Dhimas Pradana, S.H., Tracking
41 51/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)2. Rahmi Sosiawaty 3. Khoirunnisa Nur Agustyati, Tracking
42 52/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yonas Risakotta dan Baiq Oktavianty, S.H, M.H Tracking
43 53/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 159 Angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Pasal 1 Angka (3) dan Pasal 28 (D) Undang-Undang Dasar 1945 1. Sunggul Hamonangan Sirait, SH 2. Haposan Situmorang Tracking
44 69/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Antonius Ratumakin, Budi Permono, Lili Hayanto, Bahrulhadi Nursyamsul, Wije, Ahmad Yanuana Samantho, Izharry Agusjya Moenzir, Syarbini AG, Mario Purwanto, Mirzan Insani, Andreas harut Ramses Desemberata Arwan Tracking
45 78/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, SH.MH, Abdurrahman Tardjo, SH, MH, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, Edward Alfons Theorupun, SH , Agustiar, SH ,Mahfudin, SH Tracking
46 14/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H. Tracking
47 74/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Septriwahyudi Tracking
48 51/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 1.Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2.Yayasan Soegeng Sarjadi 3. Yuda Kusumaningsih 4. Wahyu Dinata 5. Lia Wulandari 6. Rahmi Sosiawaty 7. Khoirunnisa Nur Agustyati 8. Devi Darmawan 9. Yuristinus Oloan 10. Adriana Venny Aryani Tracking
49 52/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 1.Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); 2. Partai Bulan Bintang (PBB); 3. Partai Damai Sejahtera (PDS); 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 5. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 6. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); 8. Partai Persatuan Nasional (PPN); 9. Partai Patriot; Partai Matahari Bangsa (PMB); 11. Partai PElopor; 12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI); 13. Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 14. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme); 15. Partai Buruh; 16. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 17. Partai Merdeka; 18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); 19. Partai Pemuda Indonesia (PPI); 20. Partai Kedaulatan; 21. Partai Serikat Indonesia (PSI); 22. Partai Republik Nusantara (PRN); 23.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Tracking
50 54/PUU-X/2012 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Front Banteng Lima)1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 2. Dra. Noviantika Nasution 3. Max Lau Siso 4. Badinkenita Sitepu 5. Lasmidara, SH Tracking
51 55/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 H. PATRICE RIO CAPELLA, S.H., AHMAD ROFIQ, S.T., Tracking
52 89/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian/Penafsiran Terhadap Undang-Undang Pilpres No. 42 Tahun 2008 Pasal 5 huruf (m), Undang-Undang Pemilu (Pileg) No.8 Tahun 2012 Pasal 12 huruf (f) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (f), serta Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf b H. Sutan Sukarnotomo. SH.MH Tracking
53 94/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) t e r h a d a p Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jamaludin dan Andriyani Tracking
54 96/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Perkumpulan Indonesian Parliamentary (IPC) Tracking
55 106/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai Bulan Bintang (PBB)., dkk Tracking
56 108/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Antonius Iwan Dwi Laksono dan Moch Syaiful, SH Tracking
57 109/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Hadi Setiadi, SE Tracking
58 2/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. PRIYO PUJI WASONO, 2. DEYANTONO KOK YOUNG, 3. ILHAMSYAH ABDUL MANAN, 4. NIRA BAGOES, 5. FIFY MANAN, 6. RENNY DAMAYANTI MALLON 7. DUTA MARDIN UMAR, 8. RUDY OCTAVIUS SIHOMBING , 9. MUHAMAD AL ARIF, 10. RIZKI NUGRAHA HAMIM PENNA, 11. SYAMSIAH HADY, 12. AMIN HADY, 13. SANTA IMELDA PAULINA TENYALA, 14. ISMAIL UMAR, 15. ARIEF AMIHARYANTO, 16. DALIANA SURYAWINATA, 17. HERMANSYAH, 18. TONY THAMSIR, 19. FIRMAN MANGASA SIMANJUNTAK, 20. DANNY TANDELA, 21. ANDRY ANTONI, 22. KASUMA JUNIARNI 23. JOKO MULYONO SLAMET, 24. CHARLES BONAR PARDOMUAN, 25. ETTY PRIHARTINI THERESIA, 26. ROSALIA ADYWARMAN ARBY, 27. AIFAH ADYWARMAN ARBY, 28. BENYAMIN RASYAD, 29. ELI WARTI MALIKI, 30. HERI SUNARLI HANSUANA, 31. RIZALDI FADILLA Tracking
59 6/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mursyid, Anwar, Nazri Adlani, Erry Sofyan, Selamat, Ali Muamar, Kasmawati, Syaddam Natuah, Mulyadi Tracking
60 11/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Tracking
61 12/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag; 2. Zainal Ilmi, S.Ag. M.Pd Tracking
62 15/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Drs. H. Muslim Kasim, Akt., MM., Ir. M. Shadiq Pasadigoe., Drs. H. Syamsu Rahim, MM., Drs. H. Nasrul Abit, MBA. Tracking
63 20/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215b Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik. 2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)3. Yayasan LBH APIK Jakarta.4. Lembaga Partisipasi Perempuan.5. Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), 6. Wanita Katolik Republik Indonesia, (WKRI),7. Yayasan Institute Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Masyarakat (Institute for Policy and Community Development Studies - IPCOS),8. Women Research Institute (WRI), 9. Yayasan MELATI ‘83’,10. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia, 11. Suhartini Hadad, Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia,12. Nursyahbani Katjasungkana, S.H.,13. Soelistijowati Soegondo, SH.14. Sjamsiah Achmad, M.A., 15. Atashendartini Habsjah, 16. Titi Anggraini, 17. Kentjana Indrishwari S, 18. Magdalena Helmina M.S., 19. Dr. Marwah M Yunus Bandie, MM., 20. Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H.,21. Gusti Kanjeng Ratu Hemas. 22. Eni Khairani, 23. Hj. Hairiah, SH, MH., 24.Hana Hasanah Fadel Muhammad.25. Hj. Noorhari Astuti, S. Sos., 26.Nurmawati Dewi Bantilan 27. Poppy Maipauw, 28. Poppy Susanti Dharsono. 29. Vivi Effendy, 30. Dra. Siti Nia Nurhasanah, 31. Wahidah Suaib. Tracking
64 22/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Partai Persatuan Nasional (PPN) Tracking
65 51/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damianus Taufan ( Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen) Tracking
66 56/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tracking
67 57/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 FX Arief Poyuono, SE Tracking
68 59/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Arif Sahudi, SH., MH. Tracking
69 61/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Taufiq Hasan Tracking
70 24/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 247 Ayat (2), (5) Dan (6), Pasal 291 Serta Pasal 317 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Burhanuddin, Grace Natalie Louisa Tracking
71 29/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah H. Aziz Bestari, ST.,MM Tracking
72 31/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilnan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Isman Ismail Asso Tracking
73 35/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan H. Imam Nahrawi Tracking
74 39/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Taufiq Hasan Tracking
75 43/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Koramen haulian Sirait, Dolfijn Max Lawalata, Sampe Hotlan Sitorus dan Ivonne J.V Purba Tracking
76 62/PUU-XII/2014 Pengujian Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Suhendar, S.H , Yayat Ruhiyat, H. Yudi yuspar, Yadi Sophian, Wahyu Hidayat, S.Pd,Putre Wiwoho Tracking
77 114/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. SONG SIP,SH,S.Pd,MH., SUKARWANTO,SH,MH. dan MEGA CHANDRA SERA. Tracking
78 14/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Fathul Hadie Utsman, Drs. Fatahillah, S.H, MM Tracking
79 9/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Nizar Tracking
80 89/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi Tracking
81 14/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H. Tracking
82 74/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI); 2. Yayasan Auriga Nusantara; 3. Oce Madril, S.H., M.A.; 4. Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H. Tracking
83 74/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Septriwahyudi Tracking