Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tracking Perkara
05-01-2024
1
2
3
18-01-2024
4
18-01-2024
5
20-02-2024
6
04-03-2024
7
04-03-2024
8
11-07-2024
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 05-01-2024 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 18-01-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 19/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 19/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 18-01-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 59.19/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 20-02-2024
15:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 04-03-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 04-03-2024
15:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 11-07-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 3 Januari 2024 1 rangkap Asli Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2024 atas nama margaretha maria valentina lianywati batihalim, dkk 21 orang 1 rangkap Asli, bermeterai Pemohon
8 Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2024 atas nama Wulan Maharani Tilaar 1 rangkap Asli, bermeterai Pemohon
9 Daftar Alat Bukti P-1 dan P-2 1 rangkap Asli Pemohon
10 Alat Bukti P-1 dan P-2 1 rangkap Asli, leges Pemohon
11 Softcopy Permohonan bertanggal 3 Januari 2024 2 rangkap word dan pdf Pemohon
12 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 bertanggal 1 Maret 2024 4 rangkap 1 asli bertandatangan, 3 salinan Pemohon
13 Daftar Alat Bukti 1 rangkap 1 asli bertandatangan. P-1 s.d. P-29 Pemohon
14 Fisik Alat Bukti Pemohon 1 rangkap asli dinazegelen. P-1 s.d. P-29 Pemohon
15 Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2024 1 rangkap asli bertandatangan Pemohon
16 Pemberitahuan Menghadiri Sidang bertanggal 4 Maret 2024 1 lembar asli bertandatangan. Pemohon
17 Softcopy Perbaikan Permohonan, dan DAB. 1 dalam format word dan pdf Pemohon
18 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 1 Februari 2024 1 file diterima via e-mail pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 14:59 WIB. Pemerintah
19 Keterangan Presiden bertanggal 11 Juli 2024 1 file via e-mail Pemerintah
20 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 1 Februari 2024 1 rangkap 1 asli Pemerintah
21 Surat Kuasa Menteri Keuangan Republik Indonesia Bertanggal 3 Mei 2024 1 rangkap 1 asli Pemerintah
22 Keterangan Presiden Bertanggal 11 Juli 2024 6 rangkap 1 asli 5 copies Pemerintah
23 Ringkasan Keterangan Presiden Perkara 19, 31, dan 32/PUU-XXII/2024 9 rangkap 1 asli 8 copies Pemerintah
24 Daftar Alat Bukti Tambahan 1 Rangkap P30 s.d 34D Pemohon
25 Alat Bukti P30 s.d P34D 1 Rangkap P30 s.d P34D Leges Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 19/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pemohon : Mohammad Asyhadi
Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim
Nyoman Trisia Dewi
ni luh dewi pariani
m dian virdia s
debra maria rumpesak
gusti made parwati
susiana hendro, SE, MM
devi tania coslativa
iska dinarristy
dinawangi agustini
riyanti
komang ely ariawati
ni nengah sutiasmi
anas adrianto
i gusti ketut jayeng saputra
ni made ayu kartika sari
ni wayan ratni
i komang nuraga
i made setiawan
wulan maharani tilaar
dewa gede putra jayantika
Kuasa Hukum : Muhammad Hidayat Permana
Mohammad Ahmadi, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 31/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji Tracking
2 32/PUU-XXII/2024 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dll. Tracking