Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
10-05-2016
1
2
07-03-2016
3
17-02-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 10-05-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 07-03-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 17-02-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-16 12 Rangkap Pemohon
3 Surat Kuasa bertanggal 28 Januari 2016 12 Rangkap Pemohon
4 Bukti P-1 s.d. P-16 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy 2 File Permohonan dan Daftar alat bukti Pemohon
6 Permohonan PUU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) 12 rangkap Revisi Permohonan Awal Pemohon
7 Perbaikan Permohonan 12 Rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemohon
8 Daftar Bukti P17 sd P22 12 Rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P17 sd P22 12 Rangkap Pemohon
10 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 2 File Pemohon
11 Daftar Ahli Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
12 CV Ahli an Andi Hamzah, Chairul Huda, Edward Omar S., 12 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
13 Softcopy daftar ahli pemohon 1 file Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016. Diterima via email tgl 13 April 2016. Pemohon
14 Keterangan Ahli a/n Prof.H.AS. Natabaya, S.H., LL.M. 1 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemohon
15 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemerintah
16 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Pemerintah
17 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 rangkap Pemerintah
18 Surat Pengajuan Ahli Presiden a.n. Dr. Suparji, S.H., M.H. 1 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemerintah
19 CV Ahli dari Pemerintah Dr. Suparji, SH., MH. 1 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemerintah
20 Keterangan Pemerintah 12 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email Pemerintah
21 kesimpulan pemohon 12 Rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemohon
22 softcopy 1 file Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 Pemohon
23 Kesimpulan Pemerintah 12 Rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 21/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Drs. Setya Novanto
Kuasa Hukum : Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH., Syaefullah Hamid, SH., Hafisullah Amin Nasution, SH., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-02-24 11:10:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-03-08 10:10:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-05-03 14:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (V) PDF AUDIO
4 2016-09-07 10:26:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
2 99/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Mardhani Zuhri Tracking
3 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris) Tracking
4 53/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
5 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
6 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 Nelly Rosa Yulhiana Tracking
7 86/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Robiyanto Tracking
8 93/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III) Tracking
9 118/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II) Tracking
10 48/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana M. Jamil Tracking
11 78/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) Tracking
12 20/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Mohammad Riyadi Setyarto Tracking
13 23/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Zulkifly (Pemohon I); Mursil Akhsam (Pemohon II); Andi Athallah Manaf (Pemohon III); Nur Alfiyanita Hasbuddin (Pemohon IV); Risma (Pemohon V); Ira Mayasari (Pemohon VI); Mutiah Dalilah (Pemohon VII); Zhafira Zari (Pemohon VIII); A. Muhammad Haikal Akib (Pemohon IX); Hasnidar (Pemohon X); Lukman Hakim (Pemohon XI); Haeril Anwar (Pemohon XII); dan Nurul Aini Salsabila (Pemohon XIII) Tracking
14 003/PUU-IV/2006 Tindak Pidana Korupsi Tracking
15 20/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara Tracking
16 3/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat Tracking
17 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
18 8/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi Tracking
19 7/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. Tracking
20 8/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Tracking
21 4/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, Tracking
22 27/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Tracking
23 32/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Tracking
24 29/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tracking
25 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
26 57/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maria Goretty Batlayeri Tracking
27 64/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Marion Tracking
28 157/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Michael Munthe, dkk. Tracking