Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
08-09-2021
1
2
24-06-2021
3
 
4
5
15-06-2021
6
01-11-2021
7
8
13-09-2021
9
15-12-2021
10
15-12-2021
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 08-09-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 24-06-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 21/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan

6 15-06-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 08-07-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
  28-07-2021
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
  13-09-2021
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  04-10-2021
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  01-11-2021
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 01-11-2021 Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 15-12-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-12-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 58.21/PUU/PAN.MK/SPts/12/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 24 Mei 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy dikirimkan via email Pemohon
2 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-4 1 rangkap Mohon softcopy dikirimkan via email Pemohon
3 Bukti Fisik P-1 sd P-4 1 rangkap Asli nasegel Pemohon
4 Softcopy Permohonan tanggal 14 Mei 2021 dan Daftar Alat Bukti tanggal 24 Mei 2021 untuk Bukti P-1 sd P-4 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 24 Mei 2021 masing-masing pada pukul 14.37 dan 14.40 WIB) Pemohon
5 Perbaikan Permohonan bertanggal 24 Juni 2021 4 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021. 1 asli, 3 rangkap. Softcopy Perbaikan dan Daftar Alat Bukti mohon diserahkan via email Pemohon
6 KTP dan KTM Para Pemohon 2 rangkap Pemohon
7 Bukti Fisik P-5 1 rangkap Asli. Fisik DAB tambahan mohon diserahkan. Pemohon
8 Surat No: PPE.7.PP.06.01-175 tanggal 7 September 2021 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 21/PUU-XIX/2021) 1 file (JPG) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 8 September 2021 pukul 12.38 WIB). Pemerintah
9 Keterangan Presiden (tanpa tanggal) bulan Oktober 2021 (Perkara No 21/PUU-XIX/2021)-belum ada TTD Menteri 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 4 Oktober 2021 pukul 11.11 WIB) Pemerintah
10 Keterangan Presiden tanggal ... Oktober 2021 (Perkara No 21/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 5 Oktober 2021 pukul 11.20 WIB) Pemerintah
11 Keterangan, CV dan Surat Tugas Ahli an. Beniharmoni Harefa 1 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021 Pemohon
12 Softcopy Keterangan 1 folder Pemohon
13 Keterangan DPR tanggal 4 Oktober 2021 (Perkara No 21/PUU-XIX/2021)-belum ada TTD 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 1 November 2021 pukul 09.53 WIB) DPR
14 Keterangan DPR tanggal 4 Oktober 2021 (Perkara No 21/PUU-XIX/2021) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Hasil Print-out tidak jelas di beberapa bagian halaman DPR
15 Permohonan menjadi Pihak Terkait (PT) bertanggal 2 November 2021 12 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
16 Surat Kuasa bertanggal 29 Oktober 2021 12 rangkap Belum bermaterai Pihak Terkait
17 DAB PT-1 sd PT-8 12 rangkap Pihak Terkait
18 Bukti Fisik PT-1 sd PT-8 12 rangkap Pihak Terkait
19 Softcopy 1 folder Pihak Terkait
20 Keterangan PT tanggal 2 November 2021, Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021, dan Daftar Alat Bukti tanggal 2 November 2021 untuk Bukti PT-1 sd PT-9 3 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 2 November 2021 pukul 14.24 WIB) Pihak Terkait
21 Kesimpulan bertanggal 6 November 2021 2 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021. 1 asli, 1 rangkap Pemohon
22 Softcopy Kesimpulan 1 file Pemohon
23 Kesimpulan Pemerintah tanggal 9 November 2021 (Perkara No 21/PUU-XIX/2021) 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 10 November 2021 pukul 10.33 WIB) Pemerintah
24 Keterangan Presiden bertanggal 3 Oktober 2021 12 rangkap Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021. Mohon menyerahkan Ketpres bertandatangan asli dan softcopy-nya diserahkan via email Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 21/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945
Pemohon : Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-06-15 11:34:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-07-28 11:08:00 PPERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-09-13 11:38:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2021-10-04 11:09:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (IV) PDF AUDIO
5 2021-11-01 11:11:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (V) PDF AUDIO
6 2021-12-15 10:15:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 013/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
2 022/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
3 6/PUU-V/2007 Kritik Atau Pendapat Terhadap Pemerintah Yang Dikualifikasikan Sebagai Delik Atau Tindak Pidana Dalam KUHP Tracking
4 14/PUU-VI/2008 Pasal Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi Tracking
5 42/PUU-VI/2008 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tracking
6 7/PUU-VII/2009 Konstitusional Bersyarat Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materil Tracking
7 21/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
8 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
9 1/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materil Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) H. Alias Wello, Sip. Tracking
10 15/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman pidana mati terhadap Pasal 28 Huruf A dan 28I ayat 1 UUD 1945 Raja Syahrial Alias Herman Alias Wak Ancap dan Raja Fadli Alias Deli Tracking
11 29/PUU-X/2012 Bahwa pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 34 UUD 1945. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal tersebut adalah: Pasal 505 (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan Jelas bertentangan dengan konstitusi Negara republik indonesia debbi agustio pratama Tracking
12 1/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA Tracking
13 31/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Slamet, Komar Raenudin Tracking
14 31/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Lee Yang Hun Tracking
15 71/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim Tracking