Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah
Tracking Perkara
1
2
3
04-01-2016
4
5
16-04-2009
6
7
8
22-10-2009
9
17-11-2009
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 - Pengajuan Permohonan -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2016 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 22/PUU-VII/2009 -
5 - Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 16-04-2009
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 07-05-2009
10:00 WIB
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
  11-09-2009
09:30 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) Jadwal Sidang
  22-10-2009
11:00 WIB
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 17-11-2009
14:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
tidak ada data
Detail Perkara
No Perkara : 22/PUU-VII/2009
Pokok Perkara : Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah
Pemohon : 1. Prof.Dr.drg. I Gede Winasa dan 2. H. Nurdin Basirun, S.Sos.
Kuasa Hukum : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2009-04-16 11:00:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2009-05-08 10:34:00 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2009-09-11 09:30:00 Mendengar Keterangan Pemerintah, Saksi Dan Ahli dari Pemohon (III) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 072/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
2 073/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
3 005/PUU-III/2005 Persyaratan Memperoleh Kursi Di DPRD Untuk Mengajukan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
4 006/PUU-III/2005 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
5 010/PUU-III/2005 Syarat Perolehan Suara Partai Politik Untuk Mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
6 024/PUU -III/2005 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD Tracking
7 001/PUU-IV/2006 Pengujian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Depok Tracking
8 017/PUU-IV/2006 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
9 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
10 5/PUU-V/2007 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
11 9/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
12 14/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
13 15/PUU-V/2007 Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
14 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
15 8/PUU-VI/2008 Pembatasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama Tracking
16 11/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Otonomi Daerah Di Tingkat Provinsi Pada Provinsi Dki Jakarta Tracking
17 17/PUU-VI/2008 Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah Tracking
18 147/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
19 33/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
20 40/PUU-VIII/2010 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Tracking
21 53/PUU-VIII/2010 Pemberhentian Kepala Daerah Tracking
22 75/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian materiil Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1. H. Sugianto Sabran; 2. H. Eko Soemarno, S.H; Tracking
23 76/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 Huruf O dalam Frasa "dalam Jabatan yang Sama" 1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M 2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum. 3. H.M. Kamdani 4. Drs. Abdullah Nur 5. Heri Subagyo, S.H. 6. Bambang Sutikno BSc.S.H. Tracking
24 11/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA Tracking
25 44/PUU-IX/2011 permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk Tracking
26 50/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Windu Wijaya., dkk Tracking
27 66/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 110 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Frans Delu Tracking
28 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
29 6/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dr. Salim Alkatiri Tracking
30 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
31 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dareah Mosez Kallem, SH Tracking
32 60/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1, pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Drs. H. Zain Alkim Tracking
33 67/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Tafsir Pasal 59 Ayat (5) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Tracking
34 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah Drs. Obednego Depparinding. MH Tracking
35 87/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Wawan dan Kasiyono Tracking
36 72/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elwen Roy Pattiasina, SE.MM. Tracking
37 34/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Erwin Erfian Rifkinnanda Tracking