Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
10-02-2015
3
28-01-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 10-02-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 28-01-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 11 ayat (10), ayat(2), ayat(3), ayat(4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (2), ayat(5), ayat(6), ayat(7), ayat(8), dan ayat(9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 12 rangkap beserta softcopy Pemohon
2 surat kuasa 5 rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti dan Alat Bukti P-1 s/d P-4 12 rangkap beserta softcopy Pemohon
4 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemohon
5 Softcopy Perbaikan Permohonan 1 file Pemohon
6 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemerintah
7 Softcopy Ada Pemerintah
8 Surat Perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemohon
9 Daftar Bukti P-13 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015. Softcopy harap segera dikirim via email. Pemohon
10 Bukti fisik P-13 12 rangkap Pemohon
11 Keterangan DPR-RI 12 Rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 DPR
12 Softcopy Ada DPR
13 Softcopy Daftar Bukti Tambahan 1 file Diterima via email tanggal 16 April 2015. Pemohon
14 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemohon
15 Softcopy Kesimpulan Pemohon 1 file Pemohon
16 Kesimpulan Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
17 Softcopy Menyusul via email MK Pihak Terkait
18 Kesimpulan TNI sebagai Pihak Terkait 3 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
19 Keterangan TNI yang Dibacakan dalam Sidang Pleno Tanggal 10 Maret 2015 1 rangkap Pihak Terkait
20 Softcopy Kesimpulan TNI 1 file Pihak Terkait
21 Softcopy kesimpulan Polri sebagai Pihak Terkait 1 file Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 13 Mei 2015. Pihak Terkait
22 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemerintah
23 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 22/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan.
Kuasa Hukum : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-02-18 13:41:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
2 62/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap UUD 1945 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Merlina, S.H. Tracking
3 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Boyamin dan Supriyadi ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Tracking
4 33/PUU-X/2012 Pengujian UU no.2 th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Erik Tracking
5 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
6 37/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil terhadap UU Kepolisisan No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 Sri Royani SS Tracking
7 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
8 24/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Windu Wijaya, SH., MH. Tracking
9 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
10 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tracking
11 60/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Leonardo Siahaan, selaku Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga, selaku Pemohon II Tracking
12 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
13 9/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Mohamad R dan Rasma A.W Tracking
14 31/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
15 62/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Euis Kurniasih, sebagai Pemohon I; Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han), sebagai Pemohon II; Hardiansyah, sebagai Pemohon III; A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., sebagai Pemohon IV; Bayu Widiyanto, sebagai Pemohon V Tracking