Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
10-02-2015
3
28-01-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 10-02-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 28-01-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 11 ayat (10), ayat(2), ayat(3), ayat(4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (2), ayat(5), ayat(6), ayat(7), ayat(8), dan ayat(9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 12 rangkap beserta softcopy Pemohon
2 surat kuasa 5 rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti dan Alat Bukti P-1 s/d P-4 12 rangkap beserta softcopy Pemohon
4 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemohon
5 Softcopy Perbaikan Permohonan 1 file Pemohon
6 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemerintah
7 Softcopy Ada Pemerintah
8 Surat Perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemohon
9 Daftar Bukti P-13 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015. Softcopy harap segera dikirim via email. Pemohon
10 Bukti fisik P-13 12 rangkap Pemohon
11 Keterangan DPR-RI 12 Rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 DPR
12 Softcopy Ada DPR
13 Softcopy Daftar Bukti Tambahan 1 file Diterima via email tanggal 16 April 2015. Pemohon
14 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemohon
15 Softcopy Kesimpulan Pemohon 1 file Pemohon
16 Kesimpulan Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
17 Softcopy Menyusul via email MK Pihak Terkait
18 Kesimpulan TNI sebagai Pihak Terkait 3 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
19 Keterangan TNI yang Dibacakan dalam Sidang Pleno Tanggal 10 Maret 2015 1 rangkap Pihak Terkait
20 Softcopy Kesimpulan TNI 1 file Pihak Terkait
21 Softcopy kesimpulan Polri sebagai Pihak Terkait 1 file Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 13 Mei 2015. Pihak Terkait
22 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pemerintah
23 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 22/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan.
Kuasa Hukum : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-02-18 13:41:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
2 62/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap UUD 1945 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Merlina, S.H. Tracking
3 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Boyamin dan Supriyadi ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Tracking
4 33/PUU-X/2012 Pengujian UU no.2 th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Erik Tracking
5 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
6 37/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil terhadap UU Kepolisisan No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 Sri Royani SS Tracking
7 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
8 24/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Windu Wijaya, SH., MH. Tracking
9 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
10 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tracking
11 60/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Leonardo Siahaan, selaku Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga, selaku Pemohon II Tracking
12 104/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H. Tracking
13 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
14 9/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Mohamad R dan Rasma A.W Tracking
15 31/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
16 62/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Euis Kurniasih, sebagai Pemohon I; Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han), sebagai Pemohon II; Hardiansyah, sebagai Pemohon III; A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., sebagai Pemohon IV; Bayu Widiyanto, sebagai Pemohon V Tracking
17 97/PUU-XXI/2023 Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Kresno Buntoro, S.H., L.LM. Ph.D. (Pemohon I), Sumaryo, S.H. (Pemohon II), Suwardi (Pemohon III), Lasman Nahampun, S.H., M.H. (Pemohon IV), Eko Haryanto, S.H., M.H. (Pemohon V), dan Sumanto (Pemohon VI) Tracking