Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
14-09-2021
1
2
3
 
4
5
17-06-2021
6
30-06-2021
7
29-07-2021
8
22-11-2021
9
15-12-2021
10
15-12-2021
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-09-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 23/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan

6 17-06-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 30-06-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 29-07-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 20-09-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  18-10-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  22-11-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) (V)
Jadwal Sidang
10 15-12-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-12-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 59.23/PUU/PAN.MK/SPts/12/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Mahkamah Agung RI
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
  9. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 6 Mei 2021 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima online melalui aplikasi simpel MKRI (Kamis, 20 Mei 2021 pukul 18.01 WIB) Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus No 139/PoA/HNP-LAW/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 1 file (PDF) Diterima online melalui aplikasi simpel MKRI (Kamis, 20 Mei 2021 pukul 18.01 WIB) Pemohon
3 Daftar Alat Bukti tanggal 7 Mei 2021 untuk bukti P-1 sd P-9 1 file (Ms Word) Diterima online melalui aplikasi simpel MKRI (Kamis, 20 Mei 2021 pukul 18.01 WIB) Pemohon
4 Scan Alat Bukti P-1 sd P-9 1 file (PDF) Leges meterai Pemohon
5 Permohonan bertanggal 6 Mei 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus No 139/PoA/HNP-LAW/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 Daftar Alat Bukti tanggal 7 Mei 2021 untuk bukti P-1 sd P-9 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 1 CD Pemohon
9 Perbaikan Permohonan tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 23/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 30 Juni 2021 pukul 10.26 WIB) Pemohon
10 Perbaikan Permohonan tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 23/PUU-XIX/2021) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
11 Surat No: PPE.7.PP.06.01-183 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 23/PUU-XIX/2021) 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 14 September 2021 pukul 15.08 WIB) Pemerintah
12 Surat No: PPE.7.PP.06.01-183 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 23 dan 24/PUU-XIX/2021) 1 rangkap Asli Pemerintah
13 Softcopy Surat No: PPE.7.PP.06.01-183 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 14 September 2021 pukul 15.08 WIB) Pemerintah
14 Surat Berhalangan Hadir dari DPR tanggal 9 September 2021 (Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021) 1 file (PDF) Diterima melalui WA Jurpang-Kepaniteraan (Senin, 20 September 2021 pukul 07.42 WIB) DPR
15 Keterangan Presiden (tanpa tanggal) bulan Oktober 2021 (ditandatangani oleh Menteri Yasonna H. Laoly) untuk Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 15.53 WIB) Pemerintah
16 Keterangan DPR tanggal 18 Oktober 2021 (Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021) (belum ada TTD) 1 file (Ms Word) Diterima melalui HP/WA Jurpang (Senin, 18 Oktober 2021 pukul 11.03 WIB) DPR
17 Keterangan DPR tanggal 18 Oktober 2021 (Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021)-belum ada TTD 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 1 November 2021 pukul 09.53 WIB) DPR
18 Keterangan DPR tanggal 18 Oktober 2021 (Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. DPR
19 Keterangan PT-IKAPI (Perkara No 23&24/2021) 2 files (PDF) Diterima melalui email MKRI (Senin, 22 November 2021 pukul 11.29 WIB) Pihak Terkait
20 Kesimpulan Pemohon tanggal 29 November 2021 (Perkara No 23/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 29 November 2021 pukul 12.07 WIB) Pemohon
21 kesimpulan Pemohon bertanggal 29 November 2021 12 rangkap Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
22 Softcopy kesimpulan Pemohon 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
23 Keterangan PT MA RI masing-masing bertanggal 26 November 2021 (Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021) 2 files (Ms Word) File Ms Word belum ada TTD. Diterima melalui email MKRI (Selasa, 30 November 2021 pukul 08.50 WIB) Pihak Terkait
24 Surat Kuasa Khusus No: 236/KMA/XI/2021 tanggal 22 November 2021 1 rangkap Asli Pihak Terkait
25 Keterangan MA RI sebagai Pihak Terkait tanggal 26 November 2021 (Perkara No 23/PUU-XIX/2021) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
26 Keterangan Tambahan Pemerintah tanggal 29 November 2021 (Perkara No 23 & 24/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 30 November 2021 pukul 11.44 WIB) Pemerintah
27 Keterangan Tambahan Pihak Terkait bertanggal 22 November 2021 1 file (PDF) Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021. (Via email) Pihak Terkait
28 Keterangan Tambahan Pihak Terkait bertanggal 26 November 2021 1 file Ms Word Belum bertanda tangan Pihak Terkait
29 Keterangan Pihak Terkait bertanggal 22 November 2021 1 file Ms Word Perkara Nomor 23-24/PUU-XIX/2021. Dokumen terdiri dari 16 halaman belum bertanda tangan Pihak Terkait
30 Keterangan Pihak Terkait bertanggal 22 November 2021 1 file Ms Word Dokumen terdiri dari 8 halaman belum bertanda tangan Pihak Terkait
31 Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan pengurusan Indonesia (AKPI) bertanggal 29 November 2021 1 file (PDF) Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 Pihak Terkait
32 Keterangan Tambahan Pemerintah untuk Perkara Nomor 23 dan 24/PUU-XIX/2021 12 eksemplar 1 Asli, 11 fotokopi Pemerintah
33 Keterangan PT - AKPI tanggal 29 November 2021 (Perkara 23/PUU-XIX/2021) 1 file (Ms Word) Diterima via email (Selasa, 14 Desember 2021 pukul 13.56 WIB) Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 23/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon : PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad
Kuasa Hukum : Husendro, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-06-17 14:51:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-07-29 13:36:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-09-20 11:25:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2021-10-18 11:07:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (IV) PDF AUDIO
5 2021-11-22 11:19:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG (MA), ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (AKPI), DAN IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (IKAPI) (V) PDF AUDIO
6 2021-12-15 10:15:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 071/PUU-II/2004 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
2 001/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
3 002/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
4 015/PUU-III/2005 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kesalahan Atau Kelalaiannya Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit Tracking
5 2/PUU-VI/2008 Kedudukan Pekerja Dalam Perusahaan Pailit Yang Berada Di Bawah Kreditor Separatis Tracking
6 18/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Peletakan Hak Buruh Setelah Hak Kreditor Separatis Dalam Kasus Kepailitan Tracking
7 19/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Kurator Dalam Hal Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara Tracking
8 144/PUU-VII/2009 Kepailitan Tracking
9 78/PUU-VIII/2010 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H. Tracking
10 26/PUU-IX/2011 Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 2224 ayat (3) dan (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayt (1) Undang_undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945 Ir. Febrimansyah Lubis Tracking
11 21/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Dionisius A Siu Go (UD. Surya Mandiri) Tracking
12 22/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Olivia Yulianti Widya (Direktur Utama dari PT.Sinar Dewi Flores Indah) Tracking
13 58/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 2 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin; 5. CV. Pemuda Mandiri Sejati Tracking
14 109/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PT. Daya Radar Utama Tracking
15 50/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tato Suwarto Tracking
16 17/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 1. Mr. Gi Man Song; 2. Mrs. So Youn Kim Tracking
17 88/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Ashvin Bayudewa, Aryo Bryanto Kamajaya, Ir. Febyawan Chandra Wardhana, MBA., dkk Tracking
18 8/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H. Tracking
19 24/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Calvin Bambang Hartono Tracking
20 38/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha Tracking
21 11/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Umar Husin (Pemohon I), Zentoni (Pemohon II), Sahat Tambunan (Pemohon III), dan Paulus Djawa (Pemohon IV). Tracking