Pembatasan Kasasi Terhadap Perkara TUN Keputusan Pejabat Daerah
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
3
04-01-2016
4
5
18-09-2007
6
7
8
03-12-2007
9
14-01-2008
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 - Pengajuan Permohonan -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2016 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 23/PUU-V/2007 -
5 - Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 18-09-2007
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 24-10-2007
11:00 WIB		 Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
  21-11-2007
10:00 WIB		 Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR Jadwal Sidang
  03-12-2007
11:00 WIB		 Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 14-01-2008
13:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan (V)		 File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
tidak ada data
Detail Perkara
No Perkara : 23/PUU-V/2007
Pokok Perkara : Pembatasan Kasasi Terhadap Perkara TUN Keputusan Pejabat Daerah
Pemohon : CV. Sursai Bendera diwakili oleh Herdiansyah
Kuasa Hukum : Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2007-09-18 10:00:00 Pemeriksaan Pendahukuan (I) PDF -
2 2007-10-26 10:00:00 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan PDF -
3 2007-11-21 10:00:00 Mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR-RI (III) PDF -
4 2007-12-03 11:30:00 Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon (IV) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 067/PUU-II/2004 pengawasan advokat Tracking
2 007/PUU-IV/2006 Perlindungan Hukum Dalam UU MA Dan UU KY Tracking
3 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
4 129/PUU-VII/2009 Penilaian Materi Norma Kewenangan Yudisial Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tracking
5 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
6 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
7 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
8 45/PUU-XII/2014 Permohonan Uji MateriilPasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang Undang Dasar 1945 Dra Noes Soediono Tracking
9 81/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1985, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Bripda Daniel Liunome Tracking
10 91/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dwi Hertanty Tracking
11 66/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, Kurniawan, Okta Heriawan, Syaugi Pratama, Lintar Fauzi Tracking
12 107/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Karminah Tracking