Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
14-09-2021
1
2
30-06-2021
3
 
4
5
17-06-2021
6
18-10-2021
7
8
19-08-2021
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-09-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 30-06-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 24/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan

6 17-06-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 12-07-2021
14:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
  29-07-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
  20-09-2021
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  18-10-2021
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 18-10-2021 Rapat Permusyawaratan Hakim -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan tanggal 19 Mei 2021 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui online-aplikasi simpel.mkri (Tanda Terima 20/PAN.ONLINE/2021) Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 1 file (PDF) Diterima melalui online-aplikasi simpel.mkri (Tanda Terima 20/PAN.ONLINE/2021) Pemohon
3 Daftar Alat Bukti tanggal 19 Mei 2021 untuk Bukti P-01 sd P-34 1 file (Ms Word) Diterima melalui online-aplikasi simpel.mkri (Tanda Terima 20/PAN.ONLINE/2021) Pemohon
4 Scan Bukti Surat No: E0007/KA-AS/V-2021 tanggal 12 Mei 2021 perihal Permohonan Penjelasan Tertulis Kebenaran Atas Penyitaan Obyek Tanah dan Bangunan 1 file (PDF) Belum leges meterai Pemohon
5 Permohonan tanggal 19 Mei 2021 3 rangkap Asli Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 1 rangkap Asli Pemohon
7 KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum a.n Agoes Soeseno, Suratno, Achemat Yunus, Arief Budiman, dan Thisma Artaha Suzenna 1 rangkap Copy Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 19 Mei 2021 untuk Bukti P-1 s.d P-37 3 rangkap Asli Pemohon
9 Bukti P-1 s.d P-37 1 rangkap Asli. Leges Meterai Pemohon
10 Softcopy Permohonan (perbaikan), Daftar Alat Bukti, dan Surat Kuasa Khusus 6 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Minggu, 30 Mei 2021 pukul 11.07 PM/23.07 WIB) dan 1 (satu) buah CD Pemohon
11 Softcopy KTP a.n Calvin Bambang Hartono (Bukti P-38)-berleges meterai 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Kamis, 3 Juni 2021 pukul 01.16 WIB/01.16 AM) Pemohon
12 Softcopy Daftar Alat Bukti (tambahan) untuk Bukti P-38 dan Scan Bukti P-38 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Minggu, 6 Juni 2021 pukul 08.21 AM/08.21 WIB) Pemohon
13 Daftar Alat Bukti (tambahan) untuk Bukti P-38 3 rangkap Asli Pemohon
14 Bukti P-38 1 rangkap Asli Pemohon
15 Softcopy Daftar Alat Bukti (tambahan) untuk Bukti P-38 dan Scan Bukti P-38 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima dalam 1 (satu) buah CD Pemohon
16 Perbaikan Permohonan tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 30 Juni 2021 pukul 09.01 WIB) Pemohon
17 Surat No: PPE.7.PP.06.01-183 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 14 September 2021 pukul 15.08 WIB) Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 24/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon : Calvin Bambang Hartono
Kuasa Hukum : Agoes Soeseno, SH., M.M., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-06-17 14:51:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-07-29 13:36:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-09-20 11:25:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 071/PUU-II/2004 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
2 001/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
3 002/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
4 015/PUU -III/2005 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kesalahan Atau Kelalaiannya Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit Tracking
5 2/PUU-VI/2008 Kedudukan Pekerja Dalam Perusahaan Pailit Yang Berada Di Bawah Kreditor Separatis Tracking
6 18/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Peletakan Hak Buruh Setelah Hak Kreditor Separatis Dalam Kasus Kepailitan Tracking
7 19/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Kurator Dalam Hal Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara Tracking
8 144/PUU-VII/2009 Kepailitan Tracking
9 78/PUU-VIII/2010 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H. Tracking
10 26/PUU-IX/2011 Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 2224 ayat (3) dan (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayt (1) Undang_undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945 Ir. Febrimansyah Lubis Tracking
11 21/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Dionisius A Siu Go (UD. Surya Mandiri) Tracking
12 22/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Olivia Yulianti Widya (Direktur Utama dari PT.Sinar Dewi Flores Indah) Tracking
13 58/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 2 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin; 5. CV. Pemuda Mandiri Sejati Tracking
14 109/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PT. Daya Radar Utama Tracking
15 50/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tato Suwarto Tracking
16 17/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 1. Mr. Gi Man Song; 2. Mrs. So Youn Kim Tracking
17 88/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Ashvin Bayudewa, Aryo Bryanto Kamajaya, Ir. Febyawan Chandra Wardhana, MBA., dkk Tracking
18 8/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H. Tracking
19 23/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad Tracking