Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
14-09-2021
1
2
3
 
4
5
17-06-2021
6
30-06-2021
7
29-07-2021
8
22-11-2021
9
15-12-2021
10
15-12-2021
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-09-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 24/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan

6 17-06-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 30-06-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 29-07-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 20-09-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  18-10-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  22-11-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) (V)
Jadwal Sidang
10 15-12-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-12-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 60.24/PUU/PAN.MK/SPts/12/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Mahkamah Agung RI
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
  9. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan tanggal 19 Mei 2021 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui online-aplikasi simpel.mkri (Tanda Terima 20/PAN.ONLINE/2021) Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 1 file (PDF) Diterima melalui online-aplikasi simpel.mkri (Tanda Terima 20/PAN.ONLINE/2021) Pemohon
3 Daftar Alat Bukti tanggal 19 Mei 2021 untuk Bukti P-01 sd P-34 1 file (Ms Word) Diterima melalui online-aplikasi simpel.mkri (Tanda Terima 20/PAN.ONLINE/2021) Pemohon
4 Scan Bukti Surat No: E0007/KA-AS/V-2021 tanggal 12 Mei 2021 perihal Permohonan Penjelasan Tertulis Kebenaran Atas Penyitaan Obyek Tanah dan Bangunan 1 file (PDF) Belum leges meterai Pemohon
5 Permohonan tanggal 19 Mei 2021 3 rangkap Asli Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 1 rangkap Asli Pemohon
7 KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum a.n Agoes Soeseno, Suratno, Achemat Yunus, Arief Budiman, dan Thisma Artaha Suzenna 1 rangkap Copy Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 19 Mei 2021 untuk Bukti P-1 s.d P-37 3 rangkap Asli Pemohon
9 Bukti P-1 s.d P-37 1 rangkap Asli. Leges Meterai Pemohon
10 Softcopy Permohonan (perbaikan), Daftar Alat Bukti, dan Surat Kuasa Khusus 6 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Minggu, 30 Mei 2021 pukul 11.07 PM/23.07 WIB) dan 1 (satu) buah CD Pemohon
11 Softcopy KTP a.n Calvin Bambang Hartono (Bukti P-38)-berleges meterai 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Kamis, 3 Juni 2021 pukul 01.16 WIB/01.16 AM) Pemohon
12 Softcopy Daftar Alat Bukti (tambahan) untuk Bukti P-38 dan Scan Bukti P-38 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Minggu, 6 Juni 2021 pukul 08.21 AM/08.21 WIB) Pemohon
13 Daftar Alat Bukti (tambahan) untuk Bukti P-38 3 rangkap Asli Pemohon
14 Bukti P-38 1 rangkap Asli Pemohon
15 Softcopy Daftar Alat Bukti (tambahan) untuk Bukti P-38 dan Scan Bukti P-38 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima dalam 1 (satu) buah CD Pemohon
16 Perbaikan Permohonan tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 30 Juni 2021 pukul 09.01 WIB) Pemohon
17 Surat No: PPE.7.PP.06.01-183 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 14 September 2021 pukul 15.08 WIB) Pemerintah
18 Kesimpulan Pemohon tanggal 29 November 2021 (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 30 November 2021 pukul 08.41 WIB) Pemohon
19 Surat Kuasa Khusus No: 237/KMA/XI/2021 tanggal 22 November 2021 1 rangkap Asli Pihak Terkait
20 Keterangan MA RI sebagai Pihak Terkait tanggal 26 November 2021 (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
21 Keterangan PT - AKPI tanggal 29 November 2021 (Perkara No 24/PUU-XIX/2021) 1 file (Ms Word) Diterima via email (Selasa, 14 Desember 2021 pukul 13.56 WIB) Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 24/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon : Calvin Bambang Hartono
Kuasa Hukum : Agoes Soeseno, SH., M.M., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-06-17 14:51:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-07-29 13:36:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-09-20 11:25:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2021-11-22 11:19:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG (MA), ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (AKPI), DAN IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (IKAPI) (V) PDF AUDIO
5 2021-12-15 10:15:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 071/PUU-II/2004 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
2 001/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
3 002/PUU-III/2005 Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan Tracking
4 015/PUU-III/2005 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kesalahan Atau Kelalaiannya Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit Tracking
5 2/PUU-VI/2008 Kedudukan Pekerja Dalam Perusahaan Pailit Yang Berada Di Bawah Kreditor Separatis Tracking
6 18/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Peletakan Hak Buruh Setelah Hak Kreditor Separatis Dalam Kasus Kepailitan Tracking
7 19/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Kurator Dalam Hal Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara Tracking
8 144/PUU-VII/2009 Kepailitan Tracking
9 78/PUU-VIII/2010 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H. Tracking
10 26/PUU-IX/2011 Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 2224 ayat (3) dan (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayt (1) Undang_undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945 Ir. Febrimansyah Lubis Tracking
11 21/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Dionisius A Siu Go (UD. Surya Mandiri) Tracking
12 22/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Olivia Yulianti Widya (Direktur Utama dari PT.Sinar Dewi Flores Indah) Tracking
13 58/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 2 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin; 5. CV. Pemuda Mandiri Sejati Tracking
14 109/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PT. Daya Radar Utama Tracking
15 50/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tato Suwarto Tracking
16 17/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 1. Mr. Gi Man Song; 2. Mrs. So Youn Kim Tracking
17 88/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Ashvin Bayudewa, Aryo Bryanto Kamajaya, Ir. Febyawan Chandra Wardhana, MBA., dkk Tracking
18 8/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H. Tracking
19 23/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad Tracking
20 38/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha Tracking
21 11/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Umar Husin (Pemohon I), Zentoni (Pemohon II), Sahat Tambunan (Pemohon III), dan Paulus Djawa (Pemohon IV). Tracking