Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Tracking Perkara
04-02-2022
1
2
3
23-02-2022
4
24-02-2022
5
16-03-2022
6
30-03-2022
7
06-04-2022
8
11-07-2022
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-02-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 07-02-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 23-02-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 24/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 24/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2022 ARPK
5 24-02-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 25.24/PUU/PAN.MK/SP/02/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 16-03-2022
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 30-03-2022 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 06-04-2022
09:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 06-06-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  15-06-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait MUI (IV)
Jadwal Sidang
  27-06-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  11-07-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Pihak Terkait Dewan Da~wah Islamiyah (VI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 4 Februari 2022 1 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa 28 Januari 2022 1 rangkap Asli materai Pemohon
8 Daftar Bukti P-1 sd P-4 1 rangkap Pemohon
9 Bukti P-1 sd P-4 1 rangkap Pemohon
10 Softcopy Permohonan dan DAB 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 4 Februari 2022 1 rangkap Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 Pemohon
12 DAB dan Bukti Fisik P-5 1 rangkap Asli materai untuk bukti Pemohon
13 Softcopy Perbaikan dan DAB 1 folder Diterima via email, Rabu, 30 Maret 2022, pk. 10.39 WIB Pemohon
14 Keterangan Presiden bertanggal ... Juni 2022 12 rangkap Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf dikirim via email Pemerintah
15 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 21 Maret 2022 1 rangkap Asli Pemerintah
16 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 23 Maret 2022 1 rangkap Asli Pemerintah
17 Surat Kuasa Substitusi Menag bertanggal 21 April 2022 1 rangkap Asli Pemerintah
18 Permohonan menjadi Pihak Terkait dari MUI bertanggal 30 Mei 2022 9 rangkap Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. 1 asli, 8 rangkap. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email Pihak Terkait
19 Keterangan Pihak Terkait MUI bertanggal 30 Mei 2022 9 rangkap Pihak Terkait
20 Surat Kuasa bertanggal 5 April 2022 9 rangkap Pihak Terkait
21 KTP Pemohon dan Kuasa 9 rangkap Pihak Terkait
22 Surat Keputusan dan Himpunan Keputusan MUI 9 rangkap Pihak Terkait
23 Keterangan DPR tanggal 6 Juni 2022 (Perkara No 24/PUU-XX/2022) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 6 Juni 2022 pukul 10.49 WIB). Keterangan DPR belum ada TTD-nya DPR
24 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 15 Juni 2022 (Perkara No 24/PUU-XX/2022) 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pemerintah
25 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 15 Juni 2022 pukul 11.33 WIB) Pemerintah
26 Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung tanggal 17 Juni 2022 (Perkara No 24/PUU-XX/2022) 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy. Harap dikirim Ms Word dan PDF ke email: [email protected] Pihak Terkait
27 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 1 rangkap Asli Pihak Terkait
28 KTP, KTA, dan BAS masing-masing para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy Pihak Terkait
29 Softcopy Permohonan sebagai PT 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 22 Juni 2022 pukul 15.01 WIB) Pihak Terkait
30 Pengajuan Keterangan Saksi dan Ahli dan Permohonan Persidangan Luring bertanggal 24 Juni 2022 1 rangkap Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. KTP saksi dan ahli mohon diserahkan Pemohon
31 Keterangan Ahli, ST, dan CV an. Risa Permanadeli dan Usman Hamid 1 rangkap Pemohon
32 Softcopy Keterangan Ahli, CV, dan ST 1 folder Diterima via email pada hari Jumat, 24 Juni 2022, pk. 08.36 WIB Pemohon
33 Keterangan PT MUI tanggal 15 Juni 2022 (Perkara No 24/PUU-XX/2022) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 27 Juni 2022 pukul 10.45 WIB) Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 24/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pemohon : E. RAMOS. PETEGE
Kuasa Hukum : Asima Romian Angelina
Hans Poliman
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-03-16 13:33:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2022-04-06 09:36:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
3 2022-06-06 11:21:00 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) PDF AUDIO
4 2022-06-15 11:24:00 Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait MUI (IV) PDF AUDIO
5 2022-06-27 11:12:00 Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
4 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
5 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
6 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
7 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
8 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
9 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking