Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
23-02-2015
3
04-02-2015
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 23-02-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 04-02-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa 12 rangkap Pemohon
3 Daftar Alat Bukti 12 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P-1 s.d. P-11 12 rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan, Daftar Alat Bukti, dan Surat Kuasa 3 file Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 24/PUU-XIII/2015 Pemohon
7 Softcopy Perbaikan Permohonan 1 file Pemohon
8 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 24/PUU-XIII/2015 Pemerintah
9 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 24/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Windu Wijaya, SH., MH.
Kuasa Hukum : Hazmin A. ST. Muda, SH., MH., Handy Wira Utama, SH., Arco Misen Ujung, SH., Dirga Rachman, SH., Fedhli Faisal, SH., dan Pangihutan B. Haloho, SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
2 62/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap UUD 1945 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Merlina, S.H. Tracking
3 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Boyamin dan Supriyadi ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Tracking
4 33/PUU-X/2012 Pengujian UU no.2 th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Erik Tracking
5 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
6 37/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil terhadap UU Kepolisisan No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 Sri Royani SS Tracking
7 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
8 22/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan. Tracking
9 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
10 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tracking
11 60/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Leonardo Siahaan, selaku Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga, selaku Pemohon II Tracking