Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
21-04-2020
1
2
3
20-04-2020
4
5
28-04-2020
6
7
8
9
19-05-2020
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 21-04-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 20-04-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 28-04-2020
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 19-05-2020
11:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 15 April 2020 2 files (versi Ms Word dan PDF) Diterima melalui aplikasi simpel.mkri. Tanda terima Permohonan Online 105/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 13 April 2020 1 file (versi Ms Word) Belum bertanda tangan Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P1 sd P3 2 files (versi Ms Word dan PDF) Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P3 1 file Hanya ada file P1 dan P2, file P3 tidak ada Pemohon
5 Permohonan bertanggal 15 April 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
6 Surat Kuasa bertanggal 13 April 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
7 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-3 bertanggal 15 April 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
8 Bukti Fisik P-1 sd P-3 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Leges Meterai Pemohon
9 Softcopy Permohonan, Surat Kuasa Khusus, dan Daftar Alat Bukti 7 files (versi Ms Word dan PDF) Diterima melalui aplikasi simpel.mkri. Tanda terima Permohonan Online 105/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
10 Surat Pencabutan Perkara No 25/PUU-XVIII/2020 tanggal 11 Mei 2020 1 rangkap softcopy harap dikirim ke [email protected] Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 25/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945
Pemohon : H. Damai Hari Lubis
Kuasa Hukum : Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-04-28 10:07:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-05-14 10:07:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-05-19 11:14:00 PENGUCAPAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 23/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945 Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk. Tracking
2 24/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI); 2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; 3. Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI); 4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); 5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA). Tracking