Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
20-06-2016
1
2
05-04-2016
3
17-03-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 20-06-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 05-04-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 17-03-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Softcopy 1 Rangkap Permohonan dan Daftar Bukti P1 sd P6 Pemohon
3 Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2016 12 Rangkap Pemohon
4 Identitas Kuasa Pemohon 12 Rangkap Pemohon
5 Daftar Bukti P1 sd P6 12 Rangkap Pemohon
6 Bukti Fisik P1 sd P6 12 Rangkap Pemohon
7 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. Pemohon
8 Daftar Bukti P-7 12 rangkap 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. Pemohon
9 Bukti P-7 12 rangkap 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus an Jempin Marbun bertanggal 29 Jan 2016 12 rangkap 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. Pemohon
11 lampiran KTP dan NPWP Pemohon an Jempin Marbun 12 rangkap 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. Pemohon
12 Softcopy perbaikan permohonan dan daftar bukti 2 files Pemohon
13 Daftar ahli pemohon an H.A.S Natabaya, Eddy O.S. Hiariej, dan Indra Perwira 2 Rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pemohon
14 Surat kuasa khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 Pemerintah
15 Surat kuasa substitusi Jaksa Agung 1 rangkap Pemerintah
16 Surat kuasa Menkumham 1 rangkap Pemerintah
17 Daftar Bukti Tambahan 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 Pemohon
18 Bukti Fisik P-8 dan P-9 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon kirim via Email. Pemohon
19 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon di kirim via E-mail Pemerintah
20 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon kirim via Email. Pemerintah
21 Daftar Ahli dan Curriculum Vitae 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Diterima dalam Persidangan. Pemohon
22 Permohonan menjadi pihak terkait a.n.DR. Drs. Yesaya Buiney, MM 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
23 Softcopy 1 file Pihak Terkait
24 Surat kuasa bertanggal 25 Mei 2016 12 rangkap Pihak Terkait
25 Lampiran identitas pihak terkait dan kuasa hukum 12 rangkap Pihak Terkait
26 Bukti fisik PT.1 12 rangkap Daftar bukti mohon diserahkan Pihak Terkait
27 CV ahli a.n. Maruarar Siahaan 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pemohon
28 Keterangan Pihak Terkait 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Diserahkan di persidangan. Pihak Terkait
29 Softcopy Keterangan Pihak Terkait 1 file Pihak Terkait
30 Keterangan Pihak Terkait 12 Rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 Pemohon
31 Daftar Bukti PT 2 s/d PT 5 12 Rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pihak Terkait
32 Bukti Fisik PT 2 s/d PT 5 12 Rangkap Pihak Terkait
33 Softcopy Daftar Bukti 1 File Pihak Terkait
34 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 DPR
35 Softcopy Keterangan DPR 1 file DPR
36 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara No 25/PUU-XIV/2016 Pemohon
37 softcopy kesimpulan pemohon 1 file Pemohon
38 Keismpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
39 Surat Permohonan Pengucapan Putusan 12 Rangkap Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 Pemohon
40 softcopy 1 File Mohon diserahkan Via email Pemohon
41 Surat permohonan pengucapan putusan 12 rangkap Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 25/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH.
Kuasa Hukum : Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., M. Rudjito, S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., Supriyadi, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hartanto, S.H., M. Ikhsan, S.H. Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Prima Rinaldo, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-03-23 09:07:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-04-05 14:10:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-04-21 14:11:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III) PDF AUDIO
4 2016-05-10 14:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2016-05-24 14:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (V) PDF AUDIO
6 2016-06-07 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VI) PDF AUDIO
7 2016-06-20 11:05:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VII) PDF AUDIO
8 2016-07-19 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VIII) PDF AUDIO
9 2017-01-25 13:06:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 26/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. Tracking
2 105/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Doni Istyanto Hari Mahdi Tracking
3 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
4 48/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan Tracking
5 44/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) Tracking