Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | 20-06-2016 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP | Permohonan |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
7 | 05-04-2016 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
4 | 17-03-2016 | Permohonan sudah di Registrasi |
Berkas
1 | Permohonan | 12 Rangkap | Pemohon | |
2 | Softcopy | 1 Rangkap | Permohonan dan Daftar Bukti P1 sd P6 | Pemohon |
3 | Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2016 | 12 Rangkap | Pemohon | |
4 | Identitas Kuasa Pemohon | 12 Rangkap | Pemohon | |
5 | Daftar Bukti P1 sd P6 | 12 Rangkap | Pemohon | |
6 | Bukti Fisik P1 sd P6 | 12 Rangkap | Pemohon | |
7 | Perbaikan Permohonan | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. | Pemohon |
8 | Daftar Bukti P-7 | 12 rangkap | 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. | Pemohon |
9 | Bukti P-7 | 12 rangkap | 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. | Pemohon |
10 | Surat Kuasa Khusus an Jempin Marbun bertanggal 29 Jan 2016 | 12 rangkap | 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. | Pemohon |
11 | lampiran KTP dan NPWP Pemohon an Jempin Marbun | 12 rangkap | 8 rangkap diserahkan sebelum sidang, 4 rangkap diserahkan di persidangan. | Pemohon |
12 | Softcopy perbaikan permohonan dan daftar bukti | 2 files | Pemohon | |
13 | Daftar ahli pemohon an H.A.S Natabaya, Eddy O.S. Hiariej, dan Indra Perwira | 2 Rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. | Pemohon |
14 | Surat kuasa khusus Presiden | 1 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 | Pemerintah |
15 | Surat kuasa substitusi Jaksa Agung | 1 rangkap | Pemerintah | |
16 | Surat kuasa Menkumham | 1 rangkap | Pemerintah | |
17 | Daftar Bukti Tambahan | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 | Pemohon |
18 | Bukti Fisik P-8 dan P-9 | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon kirim via Email. | Pemohon |
19 | Keterangan Presiden | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon di kirim via E-mail | Pemerintah |
20 | Keterangan Presiden | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon kirim via Email. | Pemerintah |
21 | Daftar Ahli dan Curriculum Vitae | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Diterima dalam Persidangan. | Pemohon |
22 | Permohonan menjadi pihak terkait a.n.DR. Drs. Yesaya Buiney, MM | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 | Pihak Terkait |
23 | Softcopy | 1 file | Pihak Terkait | |
24 | Surat kuasa bertanggal 25 Mei 2016 | 12 rangkap | Pihak Terkait | |
25 | Lampiran identitas pihak terkait dan kuasa hukum | 12 rangkap | Pihak Terkait | |
26 | Bukti fisik PT.1 | 12 rangkap | Daftar bukti mohon diserahkan | Pihak Terkait |
27 | CV ahli a.n. Maruarar Siahaan | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. | Pemohon |
28 | Keterangan Pihak Terkait | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Diserahkan di persidangan. | Pihak Terkait |
29 | Softcopy Keterangan Pihak Terkait | 1 file | Pihak Terkait | |
30 | Keterangan Pihak Terkait | 12 Rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 | Pemohon |
31 | Daftar Bukti PT 2 s/d PT 5 | 12 Rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. | Pihak Terkait |
32 | Bukti Fisik PT 2 s/d PT 5 | 12 Rangkap | Pihak Terkait | |
33 | Softcopy Daftar Bukti | 1 File | Pihak Terkait | |
34 | Keterangan DPR | 12 rangkap | Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 | DPR |
35 | Softcopy Keterangan DPR | 1 file | DPR | |
36 | Kesimpulan Pemohon | 12 rangkap | Perkara No 25/PUU-XIV/2016 | Pemohon |
37 | softcopy kesimpulan pemohon | 1 file | Pemohon | |
38 | Keismpulan Presiden | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. | Pemerintah |
39 | Surat Permohonan Pengucapan Putusan | 12 Rangkap | Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 | Pemohon |
40 | softcopy | 1 File | Mohon diserahkan Via email | Pemohon |
41 | Surat permohonan pengucapan putusan | 12 rangkap | Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016. | Pemohon |
Detail Perkara
No Perkara | : | 25/PUU-XIV/2016 |
Pokok Perkara | : | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon | : | Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH. |
Kuasa Hukum | : | Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., M. Rudjito, S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., Supriyadi, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hartanto, S.H., M. Ikhsan, S.H. Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Prima Rinaldo, S.H., M.H. |
Risalah Sidang
AUDIO | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-23 09:07:00 | PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) | AUDIO | |
2 | 2016-04-05 14:10:00 | PERBAIKAN PERMOHONAN (II) | AUDIO | |
3 | 2016-05-10 14:10:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) | AUDIO | |
4 | 2016-05-24 14:12:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (V) | AUDIO | |
5 | 2016-06-07 11:10:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VI) | AUDIO | |
6 | 2016-06-20 11:05:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VII) | AUDIO | |
7 | 2016-07-19 11:10:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VIII) | AUDIO | |
8 | 2017-01-25 13:06:00 | PENGUCAPAN PUTUSAN | AUDIO |
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 26/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. | Tracking |
2 | 105/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 | Doni Istyanto Hari Mahdi | Tracking |
3 | 25/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara | Tracking |
4 | 48/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan | Tracking |
5 | 44/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 | Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) | Tracking |
6 | 69/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | Sandy Yudha Pratama Hulu (Pemohon I) dan Stefanie Gloria (Pemohon II) | Tracking |
7 | 125/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | Heriyanto, S.H.,M.H (Pemohon I), Ramdansyah, S.H., M.H (Pemohon II), dan Raziv Barokah, S.H., M.H (Pemohon III) | Tracking |
8 | 136/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | Syukur Destieli Gulo, S.H. | Tracking |
9 | 137/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | Satrio Anggito Abimanyu (Pemohon I), Sabri Khatami Can (Pemohon II), Siti Iran Badryah (Pemohon III), dkk | Tracking |
10 | 145/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | Herdi Munte, S.H., M.H (Pemohon I), Missiniaki Tommi, S.H., M.H (Pemohon II) | Tracking |