Mahkamah Konstitusi RI
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Detail Proses dan Dokumen
| STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-2016 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP | Permohonan |
| 2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
| 7 | 17-03-2015 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
| 4 | 17-02-2015 | Permohonan sudah di Registrasi |
Berkas
| 1 | Permohonan | 12 rangkap | Pemohon | |
| 2 | Daftar Bukti P-1 s.d. P-3 | 12 rangkap | Pemohon | |
| 3 | Bukti Fisik P-1 s.d. P-3 | 12 rangkap | Pemohon | |
| 4 | Softcopy | 1 CD | Pemohon | |
| 5 | Softcopy Perbaikan Permohonan | 1 CD | Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 | Pemohon |
| 6 | Perbaikan Permohonan | 12 rangkap | Diterima di persidangan (Perkara No. 26/PUU-XIII/2015) | Pemohon |
| 7 | Daftar alat bukti tambahan (P-4 dan P-5) | 12 rangkap | Diterima di persidangan | Pemohon |
| 8 | Bukti P-4 dan P-5 | 12 rangkap | diterima di persidangan | Pemohon |
| 9 | Surat Mohon Percepatan dan Menyatukan Putusan | 1 rangkap | Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015 | Pemohon |
| 10 | Keterangan Ahli an. Wirdyaningsih, MH. | 12 rangkap | Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 Softcopy mohon dikirim via email. | Pemohon |
| 11 | CV an. Widyaningsih, MH. | 12 rangkap | Pemohon | |
| 12 | Keterangan Ahli an. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. | 12 rangkap | Softcopy mohon dikirim via email. | Pemohon |
| 13 | CV an. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. | 12 rangkap | Pemohon | |
| 14 | Softcopy CV Ahli Pemohon a.n. Bambang Cahya E.W. dan Wirdyaningsih | 2 files | Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 3 Juni 2015. | Pemohon |
| 15 | Softcopy Keterangan Ahli Pemohon a.n. Bambang Cahya E.W. dan Wirdyaningsih | 2 files | Diterima via email tanggal 3 Juni 2015. | Pemohon |
| 16 | Surat Kuasa Khusus Presiden | 1 rangkap | Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 | Pemerintah |
| 17 | Surat Kuasa Khusus Menkumham | 1 rangkap | Pemerintah | |
Detail Perkara
| No Perkara | : | 26/PUU-XIII/2015 |
| Pokok Perkara | : | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. |
| Kuasa Hukum | : | - |
Risalah Sidang
Pengujian Undang Undang yang serupa
| 1 | 105/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 | Doni Istyanto Hari Mahdi | Tracking |
| 2 | 25/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH. | Tracking |
| 3 | 25/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara | Tracking |
| 4 | 48/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan | Tracking |
| 5 | 44/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 | Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) | Tracking |