Tracking Perkara - MKRI

Proses pembuatan UU MA tidak sesuai dengan Tatib DPR

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	-	Pengajuan Permohonan	-
7	-	Penyerahan Perbaikan Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
4	04-01-2016	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 27/PUU-VII/2009	-
5	-	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan	-
6	22-04-2009 14:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
7	07-05-2009 14:00 WIB	Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)	Jadwal Sidang
	01-09-2009 10:00 WIB	Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR, (III)	Jadwal Sidang
	08-09-2009 10:00 WIB	Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR, (III)	Jadwal Sidang
	05-11-2009 10:00 WIB	Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)	Jadwal Sidang
	18-11-2009 10:00 WIB	Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon(III)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	25-01-2010 14:00 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	RISALAH SIDANG
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	PDF	AUDIO
1	2009-04-22 14:00:00	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PDF	-
2	2009-05-08 10:30:00	Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)	PDF	-
3	2009-09-08 10:00:00	Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR, (III)	PDF	-
4	2009-10-07 10:13:00	Mendengarkan Keterangan Saksi Ahli dari Pemerintah dan Pemohon (IV)	PDF	-
5	2010-06-16 14:30:00	Pengucapan Putusan	PDF	-

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	44/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung	I Made Sudana, SH	Tracking
2	25/PUU-XI/2013	Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L	Tracking
3	27/PUU-XI/2013	Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945.	DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III	Tracking
4	36/PUU-XI/2013	Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana	I Made Sudana	Tracking
5	30/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin	Tracking
6	39/PUU-XIII/2015	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Ina Mutmainah	Tracking
7	92/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Ketua Umum), dkk.	Tracking
8	53/PUU-XIV/2016	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H	Tracking
9	69/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Donaldy Christian Langgar	Tracking
10	62/PUU-XVI/2018	Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sutrisno Nugroho	Tracking
11	85/PUU-XVI/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	Tracking
12	46/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Marion Kova	Tracking
13	2/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Tracking
14	40/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945	Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu	Tracking
15	43/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Vikash Kumar Dugar	Tracking