Tracking Perkara - MKRI

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	20-03-2019	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP	Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
7	18-04-2019	Penyerahan Perbaikan Permohonan
4	27-03-2019	Permohonan sudah di Registrasi	Permohonan
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	21-05-2019 09:30 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

BERKAS
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN	PIHAK
1	Permohonan bertanggal 20 Maret 2019	12 rangkap		Pemohon
2	Surat Kuasa bertanggal 20 Maret 2019	12 rangkap	asli ttd lengkap	Pemohon
3	Daftar Bukti P-1 s.d P-9	12 rangkap		Pemohon
4	Bukti P-1 s.d P-9	12 rangkap	1 asli leges, 11 copy	Pemohon
5	Softcopy	3 files		Pemohon
6	Perbaikan Permohonan bertanggal 18 April 2019	12 rangkap	Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019. Softcopy dalam format Ms. Word mohon dikirimkan melalui email ke [email protected]	Pemohon
7	Daftar Bukti Tambahan P-10 s.d P-14	12 rangkap	Softcopy dalam format Ms. Word mohon dikirimkan melalui email ke [email protected]	Pemohon
8	Bukti P-14b berupa CD	11 unit	Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019. 11 unit copy leges.	Pemohon
9	Bukti Tambahan P-10 s.d P-14	12 rangkap	1 asli leges, 11 copy kecuali P-14b hanya asli leges	Pemohon

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	RISALAH SIDANG
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	PDF	AUDIO
1	2019-04-08 14:02:00	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)	PDF	AUDIO
2	2019-04-22 13:38:00	PERBAIKAN PERMOHONAN (II)	PDF	AUDIO
3	2019-05-21 09:43:00	PENGUCAPAN PUTUSAN	PDF	AUDIO

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	003/PUU-IV/2006	Tindak Pidana Korupsi		Tracking
2	20/PUU-VI/2008	Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara		Tracking
3	3/PUU-IX/2011	Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2)	Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat	Tracking
4	16/PUU-X/2012	Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H.	Tracking
5	8/PUU-XI/2013	Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140)	H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi	Tracking
6	21/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Drs. Setya Novanto	Tracking
7	7/PUU-XVI/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Khaeruddin, S.H., S.Sy.	Tracking
8	8/PUU-XVI/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H.	Tracking
9	4/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa,	Tracking
10	32/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah	Tracking
11	29/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn.	Tracking