Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
22-07-2021
1
2
3
 
4
5
22-07-2021
6
7
8
9
30-07-2021
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 22-07-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 28/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan

6 22-07-2021
09:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Konfirmasi Penarikan Kembali (pencabutan) perkara oleh Pemohon
Jadwal Sidang
10 30-07-2021
13:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 2 Juni 2021 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Mohon menyerahkan Daftar Alat Bukti (DAB), Bukti Fisik minimal 2 alat bukti dan softcopy Permohonan-DAB Pemohon
2 Permohonan bertanggal 09 Juni 2021 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-31 12 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P-1 sd P-31 1 rangkap 1 ali, 11 rangkap. Bukti Fisik P-26 sd P-27 mohon diserahkan Pemohon
5 Softcopy Permohonan (termasuk DAB) 2 files Pemohon
6 Bukti Fisik P-26 sd P-27 1 rangkap Asli. Ralat Bukti Fisik P-1 sd P-31 selain P-26 sd P-27 hanya 1 rangkap Pemohon
7 Surat tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Pencabutan Perkara No 28/PUU-XIX/2021 1 rangkap Diterima dari Biro Umum - via SIKD Ketua Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 28/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon : Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-07-22 09:40:00 KONFIRMASI PENARIKAN KEMBALI (PENCABUTAN) PERKARA OLEH PEMOHON PDF AUDIO
2 2021-07-30 13:50:00 PENGUCAPAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 59/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Tracking
2 59/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Tracking
3 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
4 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
5 70/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Tracking
6 70/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Tracking
7 71/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
8 73/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricki Martin Sidauruk Tracking
9 77/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Tracking
10 79/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Rahardjo, dkk. Tracking
11 84/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
12 25/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (selaku Koordinator) dan Komaryono (selaku Deputi); 2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (selaku Ketua) dan Kurniawan Adi Nugroho (selaku Wakil Ketua); 3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), yang diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian (selaku Ketua) dan Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian (selaku Sekretaris). Tracking
13 34/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Muh. Yusuf Sahide, S.H. Tracking
14 112/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Tracking
15 25/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking
16 39/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji Tracking
17 68/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Novel, S.I.K, M.H., dkk. Tracking
18 158/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata (Pemohon 1), Lies Kartika Sari (Pemohon 2), dan Maria Fransiska (Pemohon 3) Tracking