Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
20-05-2020
1
2
20-05-2020
3
04-05-2020
4
5
13-05-2020
6
7
8
9
22-07-2020
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 20-05-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 20-05-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 04-05-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 13-05-2020
10:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 22-07-2020
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 27 Maret 2020 2 files (versi Ms Word dan PDF) Softcopy diterima melalui aplikasi online simpel.mkri. dengan Tanda Terima 102/PAN.ONLINE/2020. Permohonan yang telah discan belum ditandatangani Pemohon
2 Daftar Bukti P-1 s.d P-6 1 file (Word) Softcopy diterima melalui aplikasi online simpel.mkri. Pemohon
3 Scan Bukti P-1 (UU 16/2004) 1 file (PDF) Softcopy diterima melalui simpel.mkri. Belum dileges meterai Pemohon
4 Permohonan bertanggal 27 Maret 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
5 Bukti P-1 s.d P-6 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Sudah leges meterai Pemohon
6 Softcopy Permohonan bertanggal 27 Maret 2020, Daftar Bukti P-1 sd P-6, dan Scan Bukti P-1 sd P-6 8 files (versi Ms Word dan PDF) Disimpan dalam 1 unit flashdisk Pemohon
7 Surat Pernyataan bermaterai (tanpa tanggal) 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Berdasarkan BAP memasuki Gedung MKRI bertanggal 22 April 2020 Pemohon
8 Daftar Bukti P-1 s.d. P-6. 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
9 Surat Perubahan Pengujian pasal pada Permohonan PUU a.n. Jack L.V. Kastanya, S.H. 1 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020 Pemohon
10 Perbaikan Permohonan bertanggal 13 Mei 2020 12 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
11 Daftar Bukti P1 sd P11 11 rangkap 1 asli, 10 rangkap Pemohon
12 Bukti Fisik P4, P5, P6, P7, dan P11 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
13 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Bukti 1 USB Pemohon
14 Berkas Perubahan Kedudukan Bukti Surat pada Daftar Bukti 12 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 28/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945
Pemohon : Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H.
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-05-13 10:43:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-06-15 13:05:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-07-22 10:13:00 PENGUCAPAN KETETAPAN & PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
13 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
14 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking