Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tracking Perkara
06-03-2023
1
2
3
13-03-2023
4
13-03-2023
5
29-03-2023
6
11-04-2023
7
12-04-2023
8
18-09-2023
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-03-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 23/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 13-03-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 28/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 28/PUU/PAN.MK/ARPK/03/2023 ARPK
5 13-03-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 65.28/PUU/PAN.MK/SP/03/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 29-03-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 11-04-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 12-04-2023
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 17-05-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  07-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung (IV)
Jadwal Sidang
  14-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Kepolisian RI dan KPK (V)
Jadwal Sidang
  26-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian (VI)
Jadwal Sidang
  11-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)
Jadwal Sidang
  01-08-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Ahli Presiden (VIII)
Jadwal Sidang
  21-08-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli DPR dan Ahli Presiden (IX)
Jadwal Sidang
  04-09-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (X)
Jadwal Sidang
  18-09-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung (XI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 6 Maret 2023 1 rangkap Asli. Nama Pemohon terdapat perbedaan penulisan antara di KTP, KTA dan BAS (Bukti P-1, Bukti P-2A, dan Bukti P-2B) Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2023 1 rangkap Asli Pemohon
8 KTA dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy. Harap dilengkapi untuk KTA dan BAS Kuasa Hukum a.n Naufal Rizky Ramadhan Pemohon
9 Daftar Alat Bukti tanggal 6 Maret 2023 untuk Bukti P-1 sd P-11 1 rangkap Asli. Terdapat renvoi pada penulisan kode bukti P-4 dan bukti P-5 karena tertukar posisi penomoran kode buktinya Pemohon
10 Bukti P-1 sd P-11 1 rangkap Asli Pemohon
11 Perbaikan Permohonan tanggal 11 April 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 11 April 2023 pukul 10.29 WIB) Pemohon
12 Perbaikan Permohonan bertanggal 11 April 2023 4 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023. 1 asli, 3 rangkap Pemohon
13 Softcopy Perbaikan 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
14 Surat No: PPE.PP.06.01 - 769 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 15 Mei 2023 pukul 13.39 WIB) Pemerintah
15 Permohonan menjadi Pihak Terkait tanggal 14 Mei 2023 (Perkara No 28/PUU-XX/2023) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
16 Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 untuk PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli Pihak Terkait
17 KTA dan BAS a.n Frederick dan Ichsan 1 rangkap Copy. Pihak Terkait
18 Daftar Alat Bukti tanggal 15 Mei 2023 untuk Bukti PT-1a s.d P-5c 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word dan PDF harap dikirim ke email: [email protected], Renvoi pada penulisan P menjadi PT. Harap Bukti PT-2b dan Bukti PT-3b disusulkan karena yang disampaikan belum dileges meterai Pihak Terkait
19 Bukti PT-1a s.d P-5c 1 rangkap Asli Pihak Terkait
20 Surat No: PPE.PP.06.01 - 769 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
21 Surat No: B-83/A/Gtn.3/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan menjadi Pihak Terkait (Kejaksaan Agung) (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 16 Mei 2023 pukul 16.03 WIB) Pihak Terkait
22 Permohonan sebagai PT dan DAB PT 2 files (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 16 Mei 2023 pukul 17.50 WIB) Pihak Terkait
23 Bukti Fisik P-2b dan P-3b 1 rangkap Perkara 28/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
24 Keterangan DPR tanggal 17 Mei 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email Panitera MK (Rabu, 17 Mei 2023 pukul 11.22 WIB) DPR
25 Surat No: B-83/A/Gtn.3/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan menjadi Pihak Terkait (Kejaksaan Agung) (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
26 Keterangan Presiden (tanpa) tanggal & bulan 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 5 Juni 2023 pukul 15.32 WIB) Pemerintah
27 SKK No: SK-52/A/JA/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Keterangan PT-Kejaksaan RI tanggal 7 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 5 Juni 2023 pukul 15.42 WIB) Pihak Terkait
28 (Perbaikan) Keterangan PT-PJI tanggal 14 Mei 2023 (tanpa TTD) (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 6 Juni 2023 pukul 09.49 WIB) Pihak Terkait
29 Keterangan Presiden bertanggal 7 Juni 2023 12 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 Pemerintah
30 Softcopy Keterangan Presiden 1 file (PDF) Pemerintah
31 Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia bertanggal 7 Juni 2023 12 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
32 SKK Kejagung bertanggal 24 Mei 2023 12 rangkap Pihak Terkait
33 Softcopy Keterangan Kejaksaan dan Scan SKK 2 file (PDF) Pihak Terkait
34 Keterangan (PT-PJI-dkk) Perbaikan tanggal 6 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
35 Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023, Surat Kuasa Substitusi Menkum HAM RI tanggal 14 April 2023, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung RI No: SK-44/A/JA/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
36 Surat No: 75/SCO-Srt/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Permohonan Salinan Keterangan DPR, Presiden, PT-PJI, dan PT-Kejaksaan Agung (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 12 Juni 2023 pukul 12.16 WIB) Pemohon
37 Surat No: B/4492/VI/HUK.12/2023/Divkum tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 13 Juni 2023 pukul 09.13 WIB) pihak lain
38 Surat Perintah No: Sprin/455/VI/HUK.12./2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Menghadiri Sidang (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 14 Juni 2023 pukul 08.42 WIB) pihak lain
39 Surat Pengantar No: B/3346/HK.01.00/55/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Keterangan KPK dan Keterangan KPK tanggal 14 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 14 Juni 2023 pukul 09.19 WIB) pihak lain
40 Surat Pengantar No: B/3346/HK.01.00/55/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Keterangan KPK 1 rangkap Asli pihak lain
41 Keterangan KPK tanggal 14 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 10 rangkap Asli pihak lain
42 Surat Kuasa Khusus No: 25/HK.06/01-55/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 1 rangkap Asli pihak lain
43 Tambahan Keterangan (PT-PJI) tanggal 13 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Mohon dapat dikirimkan Tambahan Keterangan versi Ms-Word ke email: [email protected] Pihak Terkait
44 Keterangan DPR RI tanggal 17 Mei 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 15 Juni 2023 pukul 17.28 WIB) DPR
45 Keterangan DPR RI bertanggal 17 Mei 2023 12 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap DPR
46 Softcopy Keterangan DPR RI 1 file Ms Word DPR
47 Keterangan (PT-Kepolisian RI) tanggal 26 Juni 2023 dan Daftar Hadir Sidang (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 2 files (Excel dan PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 23 Juni 2023 pukul 17.13 WIB) Pihak Terkait
48 Keterangan (PT-Kepolisian RI) tanggal 26 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Mohon Keterangan vesi Ms-Word dapat dikirimkan via email ke: [email protected] Pihak Terkait
49 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 22 Juni 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 8 rangkap 1 Asli, 7 Copy. Harap softcopy Keterangan Tambahan Presiden berupa Ms-Word dan PDF dapat dikirim ke email: [email protected] Pemerintah
50 Pengajuan Ahli an. Abdul Chair Ramadhan 1 file (PDF) Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 DPR
51 Keterangan Tertulis, CV, KTP, dan ST Ahli an. Jamin Ginting 1 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023. Mohon softcopy diserahkan via email. Pemohon
52 Daftar Hadir Kepolisian RI (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Excel) Diterima via email MKRI (Senin, 10 Juli 2023 pukul 08.40 WIB) Pihak Terkait
53 Keterangan Tambahan tanggal 7 Juli 2023 dan Lampiran Kepolisian RI (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 10 Juli 2023 pukul 13.29 WIB) Pihak Terkait
54 Surat tanggal 11 Juli 2023 perihal Pengantar Keterangan Tambahan KPK dan Keterangan Tambahan KPK RI tanggal 11 Juli 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.04 WIB) pihak lain
55 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Harap diserahkan KTA, BAS, dan KTP para Kuasa Hukum Pihak Terkait
56 Surat tanggal 11 Juli 2023 perihal Pengantar Keterangan Tambahan KPK dan Keterangan Tambahan KPK RI tanggal 11 Juli 2023 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) berikut Lampiran Perpres No 102 Tahun 2020 dan Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI tanggal 20 Mei 2021 10 rangkap Asli. Kecuali Lampiran Copy. Harap berkas Lampiran dikirim via email ke: [email protected] pihak lain
57 Keterangan Tambahan Kepolisian RI tanggal 7 Juli 2023 dan Lampiran Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI tanggal 20 Mei 2021 (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Lampiran berupa Copy Pihak Terkait
58 Keterangan Presiden 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 17 Juli 2023 pukul 11.08 WIB) Pemerintah
59 Surat No: 107/SCO-Srt/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online Saksi Pemohon (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Harap Surat Pengajuan Sidang Online dan Dokumen Pendukung Saksi berupa KTP, KTA, dan Keterangan Saksi berupa PDF dan Ms-Word ke email: [email protected] Pemohon
60 KTP dan Keterangan Saksi tanggal 24 Juni 2023 a.n Johannes Rettob 1 rangkap Asli dan Copy Pemohon
61 KTP, KTA, dan Keterangan Saksi tanggal 24 Juni 2023 a.n Iwan K. Niode 1 rangkap Asli dan Copy Pemohon
62 Daftar Ahli Presiden RI, KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Hibnu Nugroho (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 5 files (PDF dan JPG) Harap Keterangan Ahli Ms-Word dikirim via email: [email protected]. Diterima via email MKRI (Senin, 31 Juli 2023 pukul 10.43 WIB) Pemerintah
63 Surat No: PPE.PP.06.01 - 1422 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Pengajuan Ahli Presiden (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 11 Agustus 2023 pukul 16.20 WIB) Pemerintah
64 Surat No: PPE.PP.06.01 - 1422 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Pengajuan Ahli Presiden (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
65 KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Fachrizal Afandi (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 4 files (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 16 Agustus 2023 pukul 12.53 WIB) Pemerintah
66 KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Abdul Chair Ramadhan (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 4 files (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 16 Agustus 2023 pukul 14.57 WIB) DPR
67 KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Abdul Chair Ramadhan 1 rangkap Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 DPR
68 KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Abdul Chair Ramadhan 1 USB File pdf diterima via email pada Rabu, 16 Agustus 2023, pk. 14.57 WIB DPR
69 Surat tanggal 29 Agustus 2023 perihal Daftar Ahli dan Lampiran, serta KTP, SIM A, Paspor, CV, ST, dan Keterangan Ahli masing-masing a.n Henning R G, Fachrizal Afandi, dan Topo Santoso (Perkara No 28/PUU-XXI/2023) 12 files (JPEG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 22.45 WIB) Pihak Terkait
70 Softcopy Keterangan Ahli Pemohon Perkara PUU Nomor 28/PUU-XXI/2023 an Jamin Ginting 1 word diterima melalui email pada hari Selasa, 12 September 2023 Pkl. 14.23 WIB. Pemohon
71 Sotfcopy Keterangan Tambahan Presiden dalam Perkara Nomor 28/PUU-XII/2023 1 word Diterima melalui email pada hari Rabu, 13 September 2023 Pkl. 09.31 WIB. Pemerintah
72 Daftar Alat Bukti Pihak Terkait Kejaksaan RI Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 PT-1 s.d. PT - 2 bertanggal 13 September 2023. 9 rangkap Asli. Kolom tanda tangan Kuasa Hukum an Ervarin Iswindyarti, S.H. kosong. Mohon softcopy daftar alat bukti disampaikan melalui email [email protected] Pihak Terkait
73 Bukti fisik PT-1 & PT-2. 1 rangkap dinazegelen. Pihak Terkait
74 Softcopy Daftar Alat Bukti Pihak Terkait Kejaksaan RI Perkara PUU Nomor 28/PUU-XXI/2023, bertanggal 13 September 2023. 1 Dalam format .pdf dan word. Diterima melalui email pada hari Rabu, 13 September 2023 Pkl. 11.35 WIB. Pihak Terkait
75 Softcopy Keterangan Ahli Pemohon an Jamin Ginting (Perkara PUU Nomor 28/PUU-XXI/2023) 1 word Diterima melalui email hari Rabu, 13 September 2023 Pkl. 14.16 WIB. Pemohon
76 Softcopy Daftar Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Perkara PUU Nomor 28/PUU-XXI/2023 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
77 Softcopy Keterangan Ahli Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. bertanggal September 2023 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
78 Softcopy KTP an Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
79 Softcopy CV Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
80 Softcopy Surat Tugas Universitas Jenderal Soedirman an Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum bernomor 5569/UN23/RT.01.00/2023 tanggal 6 September 2023 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
81 Softcopy Keterangan Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. bertanggal 10 September 2023 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
82 Softcopy KTP an Suparji 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
83 Softcopy CV Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
84 Softcopy Surat Tugas Universitas Al Azhar Indonesia an Prof. Dr. Suparji, S.H., M.Hum bernomor 117/ST/F.07/UAI/IX/2023 tanggal 11 September 2023 1 pdf Diterima melalui email pada hari Kamis, 14 September 2023 Pkl. 13.18 WIB. Pihak Terkait
85 Softcopy Revisi Keterangan Ahli Pihak Terkait Kejaksaan an Prof. Suparji (Perkara PUU Nomor 28/PUU-XXI/2023) 1 format pdf dan words. Diterima melalui email pad hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 13.24 WIB. Pihak Terkait
86 Softcopy Keterangan Ahli Prof. M. Fauzan 1 word Diterima melalui email pad hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 13.24 WIB. Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 28/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon : M. Yasin Djamaludin
Kuasa Hukum : Imelda
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
13 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
14 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
15 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking
16 30/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar Tracking
17 70/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia I. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri) (Pemohon I); II. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua) (Pemohon II); III. Arkaan Wahyu Re A (Pemohon III) Tracking
18 006/PUU-I/2003 Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk Tracking
19 69/PUU-II/2004 KPTPK (KPK) Tracking
20 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
21 012/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
22 016/PUU-IV/2006 - Tracking
23 019/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
24 19/PUU-V/2007 Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tracking
25 133/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK Tracking
26 37/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
27 39/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
28 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman I Made Sudana, S.H. Tracking
29 60/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hengky Baramuli Tracking
30 5/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
31 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
32 31/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. Tracking
33 80/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang dasar 1945 Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH Tracking
34 81/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 M. Farhat Abbas, SH,MH Tracking
35 49/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang Tracking
36 16/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. Tracking
37 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Tracking
38 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bambang Widjojanto Tracking
39 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
40 110/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
41 109/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
42 70/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tonin Tachta Singarimbun Tracking
43 95/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
44 96/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
45 68/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II) Tracking
46 87/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
47 003/PUU-IV/2006 Tindak Pidana Korupsi Tracking
48 20/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara Tracking
49 3/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat Tracking
50 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
51 8/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi Tracking
52 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
53 7/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. Tracking
54 8/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Tracking
55 4/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, Tracking
56 27/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Tracking
57 32/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Tracking
58 29/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tracking
59 57/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maria Goretty Batlayeri Tracking
60 64/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Marion Tracking