Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tracking Perkara
Tracking Perkara
04-05-2016
1
2
08-04-2016
3
21-03-2016
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-05-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 08-04-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 21-03-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 surat kuasa 12 Rangkap tertanggal 29 februari 2016 Pemohon
3 daftar bukti P-1 sampai P-25 12 Rangkap Pemohon
4 bukti fisik P-1 sampai P-25 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy permohonan dan daftar bukti 1 CD Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Pemohon
7 Daftar Bukti P-26 s.d. P-31 12 rangkap Pemohon
8 Bukti P-26 s.d. P-31 12 rangkap Pemohon
9 Softcopy permohonan dan daftar bukti 1 CD Pemohon
10 Lampiran CV Ahli 12 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Pemohon
11 Surat Pengantar 12 rangkap tertanggal 3 Mei 2016 Pemohon
12 Pengantar CV Ahli 12 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Pemohon
13 CV Ahli Prof. DR. I Gde Pantja Astawa, SH,.MH 12 rangkap softcopy akan dikirim via email Pemohon
14 Keterangan Ahli Pemohon 12 rangkap softcopy akan dikirim via email Pemohon
15 Keterangan dari Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016. softcopy mohon dikirim via email Pemerintah
16 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Pemerintah
17 Keterangan DPR RI 12 Rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 DPR
18 Softcopy 1 File DPR
19 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
20 Kesimpulan Pemerintah 12 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016. mohon softcopy dikirim via email. Pemerintah
21 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Pemerintah
22 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 Rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 29/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon : Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi
Kuasa Hukum : Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H Supriyadi, S.H Hertanto, S.H Sidik, S.H
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-03-30 10:16:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-05-10 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
3 2016-05-24 11:20:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI PRESIDEN (V) PDF AUDIO
4 2016-06-02 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VI & III) PDF AUDIO
5 2017-01-11 13:27:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
12 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
13 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
14 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking
15 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
16 30/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar Tracking
17 70/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia I. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri) (Pemohon I); II. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua) (Pemohon II); III. Arkaan Wahyu Re A (Pemohon III) Tracking
18 6/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking
19 63/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking