Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tracking Perkara
Tracking Perkara
09-03-2023
1
2
3
16-03-2023
4
16-03-2023
5
03-04-2023
6
17-04-2023
7
03-05-2023
8
29-08-2023
9
16-10-2023
10
16-10-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-03-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 24/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 15-03-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 16-03-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 29/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 29/PUU/PAN.MK/ARPK/03/2023 ARPK
5 16-03-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 66.29/PUU/PAN.MK/SP/03/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 03-04-2023
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 17-04-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 03-05-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 01-08-2023
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  08-08-2023
13:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Perludem (untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023) dan Pihak Terkait Gerindra (untuk Perkara 55/PUU-XXI/2023) (IV)		 Jadwal Sidang
  22-08-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (V)		 Jadwal Sidang
  29-08-2023
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem, Keterangan Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, dkk, Keterangan Pihak Terkait Rahyan Fiqi, dkk, Keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala, serta Keterangan Pihak Terkait KIPP dan JPPR (VI)		 Jadwal Sidang
10 16-10-2023
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan 		Jadwal Sidang

File Putusan
11 16-10-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 115.29/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-29,51,55 KIPP dan JPPR
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-29,51,55 Oktavianus Rasubala, S.H.
  9. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-29 Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Perludem
  10. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-29 Rayhan Fiqi Fansuri, S.H. dan Sultan Bagarsyah
  11. Penyampaian Salinan Putusan ke PT-29 Sunandiantoro, S.H., dkk Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Evi Anggita Rahma dkk
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 9 Maret 2023 1 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa Para Pemohon bertanggal 7-8 Maret 2023 1 rangkap Beserta KTA dan BAS Pemohon
8 DAB P-1 sd P-57 1 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-57 1 rangkap P-3b sd P3e: P-15b, P31b sd P31d; P33b sd P33l; P34b; P35b belum dinasegel Pemohon
10 Softcopy Permohonan dan dokumen lainnya 1 USB Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 17 April 2023 1 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Pemohon
12 Daftar Alat Bukti P-58a sd P-70 1 rangkap Pemohon
13 Bukti Fisik P-58a sd P-70 1 rangkap Pemohon
14 Softcopy Permohonan dan DAB 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
15 Surat Nomor: PPE.PP.06.01 - 1321 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 29, 51, & 55/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Kamis, 27 Juli 2023 pukul 16.04 WIB) Pemerintah
16 Permohonan Penundaan Jadwal Sidang bertanggal 27 Juli 2023 1 rangkap Perkara Nomor 29, 51, & 55/PUU-XXI/2023 Pemerintah
17 Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juli 2023 (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email Panitera MK (Senin, 31 Juli 2023 pukul 10.15 WIB) Pemohon
18 Keterangan Presiden tanggal 1 Agustus 2023 (Perkara No 29, 51 & 55/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) (File PDF, Diterima via WA Jurpang MK pada Selasa, 1 Agustus 2023 pukul 08.59 WIB) & (File Ms-Word, Diterima via email MKRI pada Selasa, 1 Agustus 2023 pukul 09.08 WIB) Pemerintah
19 Surat No: 26/SK-Perludem/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Menjadi PT (Perludem) (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 1 Agustus 2023 pukul 11.02 WIB) Pihak Terkait
20 Keterangan Presiden bertanggal 1 Agustus 2023 10 Rangkap Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. 1 Asli, 9 Rangkap. Diterima di dalam Persidangan Pemerintah
21 Softcopy Keterangan Presiden 1 file Ms Word Pemerintah
22 Surat Kuasa Substitusi bertanggal 28 Juli 2023 1 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Pemohon
23 Softcopy Surat Kuasa Substitusi 1 file (PDF) Pemohon
24 Surat Kuasa Khusus (PT-Perludem) tanggal 3 Agustus 2023 (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 11.38 WIB) Pihak Terkait
25 Keterangan Pihak Terkait tertanggal 4 Agustus 2023 2 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. 1 asli 1 rangkap Pihak Terkait
26 Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2023 2 rangkap BAS, KTP,KTA a.n Fadli Ramadhanil dan KTP Kuasa lainnya Pihak Terkait
27 Daftar Alat Bukti PT-1 s.d PT.3 2 rangkap Pihak Terkait
28 Bukti Fisik PT-1 s.d PT.3 2 rangkap Asli Materai Pihak Terkait
29 Softcopy Keterangan Pihak Terkait dan Scan SK 2 files PDF Mohon Softcopy dalam bentuk word diserahkan juga Pihak Terkait
30 Keterangan (PT-Perludem) tanggal 4 Agustus 2023 (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 4 Agustus 2023 pukul 20.46 WIB) Pihak Terkait
31 Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n Evi Anggita Rahma, dkk tanggal 8 Agustus 2023 (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
32 Surat Kuasa Khusus No 20/SK/OLF/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 1 rangkap Copy. Berkas Asli SKK dikirim oleh Kuasa Hukum ke Ketua MK melalui Mailing Room MK pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 15.09 WIB (terlampir Resi Tanda Terima dari Mailing Room MK) Pihak Terkait
33 Daftar Alat Bukti tanggal 8 Agustus 2023 untuk Bukti PT-I sd PT-XII 1 rangkap Asli Pihak Terkait
34 Bukti PT-I sd PT-XII 1 rangkap Asli Pihak Terkait
35 Permohonan menjadi PT, SKK, DAB, Lampiran Dokumen Pemohon dan Kuasa Hukum 2 folders Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
36 Surat tanggal 9 Agustus 2023 perihal Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
37 KTP masing-masing a.n Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah 1 rangkap Copy Pihak Terkait
38 Softcopy Permohonan menjadi Pihak Terkait 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 14.19 WIB). File PDF tidak di-TTD Pihak Terkait
39 Permohonan Menjadi Pihak Terkait a.n Oktavianus tanggal 9 Agustus 2023 (Perkara 29, 51, & 55/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pihak Terkait
40 KTA Pihak Terkait a.n Oktavianus R 1 rangkap Copy Pihak Terkait
41 Daftar Alat Bukti PT untuk Bukti PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli Pihak Terkait
42 Bukti PT-1 sd PT-3 1 rangkap Asli Pihak Terkait
43 Softcopy Permohonan dan DAB PT 4 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah CD-RW Pihak Terkait
44 Permohonan sebagai Pihak Terkait (Rayhan F.F dan Sultan B) tanggal 9 Agustus 2023 (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Softcopy Permohonan PT dan DAB versi Ms-Word dan PDF harap dikirimkan ke email: [email protected] Pihak Terkait
45 Daftar Bukti untuk Bukti PT-1 sd PT-3 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pihak Terkait
46 Bukti PT-1 sd PT-3 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pihak Terkait
47 Permohonan dan DAB 2 files (Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 11.42 WIB) Pihak Terkait
48 Permohonan PT KIPP bertanggal 14 Agustus 2023 12 rangkap Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
49 KTP Para Pihak Terkait 12 rangkap sda Pihak Terkait
50 DAB dan Bukti Fisik PT-1 sd PT-2 12 rangkap sda Pihak Terkait
51 Softcopy Permohonan, DAB, scan KTP dan alat bukti 1 folder Pihak Terkait
52 Surat tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 21 Agustus 2023 pukul 11.16 WIB) Pihak Terkait
53 Surat tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permintaan Salinan Keterangan DPR dan Presiden (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 21 Agustus 2023 pukul 16.48 WIB) Pemohon
54 Surat tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permintaan Salinan Keterangan DPR dan Presiden serta Keterangan Tertulis Pihak Terkait (Perludem dan Gerindra) (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 21 Agustus 2023 pukul 23.34 WIB) Pemohon
55 Keterangan DPR tanggal 1 Agustus 2023 (Perkara No 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via WA Jurpang (Selasa, 1 Agustus 2023 pukul 14.02 WIB) DPR
56 CV, ST, dan Keterangan Ahli (PT-Perludem) a.n Bivitri Susanti (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 09.58 WIB) Pihak Terkait
57 Keterangan (PT-Evi Anggita Rahma, dkk) tanggal 29 Agustus 2023 (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 28 Agustus 2023 pukul 11.31 WIB) Pihak Terkait
58 Keterangan Pihak Terkait bertanggal 29 Agustus 2023 1 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
59 Softcopy Keterangan 1 folder Pihak Terkait
60 Keterangan (PT-Oktavianus R) tanggal 28 Agustus 2023 (Perkara No 29, 51 & 55/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 28 Agustus 2023 pukul 17.35 WIB) Pihak Terkait
61 Keterangan (PT-KIPP & JPPR) tanggal 24 Agustus 2023 (Perkara No 29, 51 & 55/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 28 Agustus 2023 pukul 20.35 WIB) Pihak Terkait
62 Surat No: 059/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Salinan Keterangan Tertulis (Perkara No 29/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 15.20 WIB) Pemohon
63 Surat No: 059/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Salinan Keterangan Tertulis (Perkara No 29, 51, & 55/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB) Pemohon
64 Kesimpulan Pemohon bertanggal 5 September 2023 1 rangkap Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Pemohon
65 Softcopy Kesimpulan 1 file (PDF) Mohon menyerahkan sotcopy dalam bentuk word via email Pemohon
66 Kesimpulan PT KIPP bertanggal 5 September 2023 1 rangkap Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
67 Keterangan Ahli Otong Rosadi bertanggal 5 September 2023 1 rangkap Pihak Terkait
68 Softcopy Kesimpulan dan Keterangan Ahli 1 folder Pihak Terkait
69 Keterangan DPR bertanggal 1 Agustus 2023 12 rangkap Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 copy. DPR
70 Softcopy Keterangan DPR 1 file Ms Word DPR
71 Softcopy Kesimpulan Pemohon 1 rangkap words (diterima melalui email) Pemohon
72 Softcopy Kesimpulan Pihak Terkait KIPP dan JPPR bertanggal 5 September 2023 (Perkara PUU Nomor 29/PUU-XXI/2023) 1 rangkap format .pdf dan words. Diterima melalui email pada hari Selasa, 5 September 2023 Pkl. 11.40 WIB. Pihak Terkait
73 Softcopy Keterangan Ahli Pihak terkait KIPP dan JPPR Otong Risadi (Perkara PUU Nomor 29/PUU-XXI/2023) 1 rangkap format .pdf. Diterima melalui emai pada hari Selasa, 5 September 2023 Pkl. 11.40 WIB. Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 29/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon : Dedek Prayudi
Kuasa Hukum : Michael
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 44/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Habiburokhman, S.H., M.H. Tracking
2 53/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Idaman, dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah Tracking
3 59/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si Tracking
4 60/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni Tracking
5 61/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kautsar dan Samsul Bahri Tracking
6 62/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Perindo, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq Tracking
7 66/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I. Tracking
8 67/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno Tracking
9 70/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.M. Tracking
10 71/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Tracking
11 72/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mas Soeroso, S.E. dan Wahyu Naga Pratala, S.E. Tracking
12 73/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Tracking
13 75/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos., dan Chairul Muchlis Tracking
14 86/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hermansyah Pagala, S.E., dan Asran Lasahari, S.Pd. Tracking
15 20/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Tracking
16 30/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz Tracking
17 31/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erik Fitriadi, S.H.; Miftah Farid; A. Wahab Suneth, S.H.; Iwan Setiyono, S.P.; Akbar Khadafi, S.Pd.; Turki, S.H.; Mu`ammar; Habloel Mawadi, S.H., M.H. Tracking
18 33/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
19 36/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Muhammad Hafidz; 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dalam hal ini diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah; 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Abda Khair Mufti Tracking
20 38/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor F. Sjair, S.Pi Tracking
21 40/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Syaiful Bahari, S.H. dan Aryo Fadlian Tracking
22 48/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni Tracking
23 49/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Muhammad Busyro Muqoddas; 2. Muhammad Chatib Basri; 3. Faisal Batubara; 4. Hadar Nafis Gumay; 5. Bambang Widjojanto; 6. Rocky Gerung; 7. Robertus Robet; 8. Angga Dwimas; 9. Feri Amsari; 10. Hasan; 11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak; 12. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
24 50/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nugroho Prasetyo Tracking
25 53/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim Tracking
26 54/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel Tracking
27 58/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Dandy Tracking
28 60/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Persatuan Indonesia Tracking
29 61/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum dan Dianul Hayezi, S.E. sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
30 67/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dorel Almir, S.H, M.H. Tracking
31 71/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz Tracking
32 81/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah Tracking
33 83/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. sebagai Ketua Umum dan Bambang Hermanto, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
34 92/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Deri Darmawansyah Tracking
35 93/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Palaloi, S.H., Melianus Laoli, Abdul rasyid, S.H., Sitefano Gulo, dan Alex Tracking
36 10/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ahmad Syauqi; 2. Ammar Saifullah; 3. Taufiqurrahman Arief; 4. Khairul Hadi; 5. Yun Frida Isnaini; 6. Zhillan Zhalilan. Tracking
37 19/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga Tracking
38 20/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini; 2. Hadar Nafis Gumay; 3. Feri Amsari; 4. Augus Hendy; 5. A. Murogi Bin Sabar; 6. Muhamad Nurul Huda; dan 7. Sutrisno. Tracking
39 21/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. Tracking
40 23/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lucky Andriyani Tracking
41 24/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), dalam hal ini diwakili oleh Sunarto Tracking
42 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
43 26/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor F. Sjair, S.Pi., dan Ir. Johanna Joice Julita Lololuan Tracking
44 29/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Heriyanto, S.H., M.H. dan Ramdansyah, S.H. Tracking
45 36/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Tracking
46 37/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Arjuna Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Badrul Kohir dan Adib Hadi Permana; 2. Pena Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan Dian Mukti; 3. Mar`atul Mukminah; 4. M. Faesal Zuhri; 5. Nurhadi; 6. Sharon Clarins Herman; dan 7. Ronaldo Heinrich Herman Tracking
47 38/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; 2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK); 3. Iwan Kurniawan, S.Sy.; 4. Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; 5. Yeperson, S.H.; 6. Mustika Yanto, S.H.; 7. Asutra Ulesko, S.H.; 8. Turiman, S.H.; 9. Novrian, S.H.; dan 10. Abdul Jafar, S.H., M.H. Tracking
48 39/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M; 2. Antonius Cahyadi, S.H., LL.M; dan 3. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
49 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
50 47/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Syamsul Bachri Marasabessy; 2. Yoyo Effendi; 3. Djefri Tuanany; 4. Adi Sucipto; dan 5. Sulastri Tracking
51 52/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alamsyah Panggabean Tracking
52 55/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
53 74/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Tracking
54 29/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
55 35/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Ki Gendeng Pamungkas Tracking
56 48/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem Tracking
57 55/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri Tracking
58 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno Tracking
59 16/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 1. Akhid Kurniawan; 2. Dimas Permana Hadi; 3. Heri Darmawan; 4. Subur Makmur. Tracking
60 32/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP, selaku Pemohon I; 2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA, selaku Pemohon II. Tracking
61 39/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 1. Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 2. Evarini Uswatun Khasanah, S.E. Tracking
62 44/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Martondi, sebagai Pemohon I; 2. Naloanda, sebagai Pemohon II; 3. M. Gontar Lubis, sebagai Pemohon III; dan 4. Muhammad Yasid, sebagai Pemohon IV Tracking
63 48/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Partai Bulan Bintang (PBB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. Tracking
64 50/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
65 66/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ferry Joko Yuliantono., S.E., A.K., M.Si Tracking
66 68/PUU-XIX/2021 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum H. Bustami Zainudin S.pd., M.H. dan H. Fachrul Razi, M.I.P. Tracking
67 70/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gatot Nurmantyo Tracking
68 1/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Tracking
69 5/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lieus Sungkharisma Tracking
70 6/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Tamsil Linrung, sebagai Pemohon I; 2. Fahira Idris, SE., M.H., sebagai Pemohon II; dan 3. Edwin Pratama Putra, S.H., M.H., sebagai Pemohon III. Tracking
71 7/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ikhwan Mansyur Situmeang Tracking
72 8/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, Safur Baktiar, Padma Anwar, Christcisco Komari, Krisna Yudha, Eni Garniasih Kusnadi, Novi Karlinah, Nurul Islah, Faisal Aminy, Mohammad Maudy Alvi, Marnila Buckingham, Deddy Heyder Sungkar, Rahmatiah, Mutia Saufni Fisher, Karina Ratana Kanya, Winda Oktaviana, Tunjiah Binti Dul Warso, Muji Hasanah, Agus Riwayanto, Budi Satya Pramudia, Jumiko Sakarosa, Ratih Ratna Purnami, Fatma Lenggogeni, Edwin Syafdinal Syafril, dan Agri Sumara Tracking
73 11/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ridho Rahmadi dan A. Muhajir, S.H., M.H. Tracking
74 13/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim Tracking
75 16/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jaya Suprana Tracking
76 20/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, dan Marwan Batubara Tracking
77 21/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ajbar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman Thaha, SH., MH. Tracking
78 26/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Djudjur Prasasto Tracking
79 35/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (PARTAI GELORA INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh H. M Anis Matta, Lc (Ketua Umum) dan Drs. Mahfuz Sidik, M.Si (Sekretaris Jenderal) Tracking
80 42/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Doktorandus DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV). Tracking
81 52/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II Tracking
82 57/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang diwakili oleh Agus Priyono (selaku Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (selaku Sekretaris Jenderal) Tracking
83 64/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal Tracking
84 68/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Partai Garuda dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Partai Garuda Tracking
85 73/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Pemohon I) dan Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura (Pemohon II) Tracking
86 78/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal Tracking
87 80/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Tracking
88 87/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Leonardo Siahaan, S.H Tracking
89 101/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029 Tracking
90 114/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Demas Brian Wicaksono (Pemohon I); Yuwono Pintadi (Pemohon II); Fahrurrozi (Pemohon III); Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI) Tracking
91 117/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Muchdi Purwopranjono (selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat) dan Fauzan Rachmansyah (selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat) dari Partai Berkarya Tracking
92 120/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bahrain, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Luqman Hakim selaku Ketua dan Maula Dzikril Hakim selaku Bendahara (Pemohon II) Tracking
93 4/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
94 12/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Tracking
95 16/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal) Tracking
96 31/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Herifuddin Daulay Tracking
97 32/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Viktor Santoso Tandiasa Tracking
98 34/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Suryadin Tracking
99 51/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) Tracking
100 55/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Erman Safar (Pemohon I), Pandu Kesuma Dewangsa (Pemohon II), Emil Elestianto Dardak (Pemohon III), Ahmad Muhdlor (Pemohon IV), dan Muhammad Albarraa (Pemohon V) Tracking
101 56/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPP Partai Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal Tracking
102 65/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Handrey Mantiri sebagai Pemohon I dan Ong Yenny sebagai Pemohon II Tracking
103 74/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Osea Petege Tracking
104 80/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon I); Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II); dan Wiratno Hadi (Pemohon III) Tracking
105 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Almas Tsaqibbirru Re A Tracking
106 91/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Arkaan Wahyu Re A Tracking
107 92/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Melisa Mylitiachristi Tarandung Tracking
108 93/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Guy Rangga Boro, S.H. Tracking
109 96/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Riko Andi Sinaga Tracking
110 98/PUU-XXI/2023 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Andi Redani Suryanata Tracking
111 100/PUU-XXI/2023 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Hite Badenggan Lumbantoruan, sebagai Pemohon I dan Marson Lumbanbatu, sebagai Pemohon II Tracking
112 102/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum I. Rio Saputro, sebagai Pemohon I; II. Wiwit Ariyanto, sebagai Pemohon II; III. Rahayu Fatika Sari, sebagai Pemohon III Tracking
113 104/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gulfino Guevarrato Tracking
114 105/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Soefianto Soetono, sebagai Pemohon I dan Imam Hermanda, sebagai Pemohon II Tracking
115 107/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Rudy Hartono Tracking
116 116/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Tracking
117 124/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum dan A. Muhajir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
118 128/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhamad Syeh Sultan (Pemohon I), A. Fahrur Rozi (Pemohon II), dan Tri Rahma Dona (Pemohon III) Tracking
119 129/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
120 136/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yunus Nuryanto Tracking
121 141/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Brahma Aryana Tracking
122 142/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jonatan Ferdy, S.H. Tracking
123 145/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Denny Indrayana; Zainal Arifin Mochtar Tracking
124 146/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ir. Heri Purwanto, Bambang Barata Aji Tracking
125 147/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dr. H. Marion, S.H., M.H. Tracking
126 148/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Fatikhatus Sakinah; Gunadi Rachmad Widodo, S.H. Tracking
127 150/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lamria Siagian, S.H., M.H., dkk. Tracking
128 154/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., M.M.; Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H. Tracking
129 156/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jovi Andrea Bachtiar, dkk. Tracking
130 159/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yuliantoro Tracking
131 160/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Saiful Salim, S.H. Tracking
132 166/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
133 167/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum M. Robby Chandra Tracking