Permohonan Pengujian Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
11-03-2019
1
2
23-01-2019
3
04-01-2019
4
5
6
7
8
13-02-2019
9
20-05-2019
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 11-03-2019 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 23-01-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 04-01-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

7 13-02-2019
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 20-05-2019
09:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 2 Januari 2019 12 rangkap Tanda tangan lengkap. 1 asli, 11 copy. Pemohon
2 Surat Kuasa bertgl 26 Des 2018 12 rangkap Tanda tangan lengkap. 1 asli, 11 copy. Pemohon
3 Daftar bukti P-1 sd P-8 12 rangkap Tanda tangan lengkap. 1 asli, 11 copy. Pemohon
4 Bukti fisik P-1 sd P-8 12 rangkap Pemohon
5 Softcopy permohonan dan daftar bukti 2 files Diterima via email 2 Jan 2018 pukul 15.43 WIB. Pemohon
6 Perbaikan permohonan bertgl 23 Jan 2019 12 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. Pemohon
7 Daftar bukti P-1 sd P-8 bertgl 23 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
8 Bukti P-7 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
9 Flashdisk berisi softcopy bukti P-7 1 unit Pemohon
10 Surat dari Kemenkumham perihal Permohonan Penundaan Sidang 1 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. 1 asli. Pemerintah
11 Surat dari Kemenpan-RB perihal Permohonan Waktu Penyiapan Keterangan Presiden 1 rangkap 1 asli. Pemerintah
12 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. Copy semua. Softcopy agar dikirim via email. Pemerintah
13 CV dan Keterangan Ahli An. Dr Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. 12 rangkap lengkap Pemohon
14 Revisi Keterangan Ahli a.n Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. 12 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 Pemohon
15 Softcopy 1 file Pemohon
16 Surat Nomor 45/S/I/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 1 berkas Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. Asli diterima di persidangan Pihak Terkait
17 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. Copy semua. DPR
18 Softcopy 1 file DPR
19 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 Pemohon
20 Softcopy 1 file Pemohon
21 Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. 11 semua. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
22 Lampiran I berupa keterangan ahli Pemerintah an Zainal Arifin Mochtar 12 rangkap copy semua. Pemerintah
23 Lampiran II berupa UU negara Denmark 12 rangkap Pemerintah
24 Surat Nomor 49/S/I/3/2019 bertanggal 26 Maret 2019 Perihal Keterangan Tambahan BPK 1 berkas Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait
25 Surat Nomor 165/A.IPS-ASSOCIATES/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Permohonan Informasi Persidangan 1 berkas Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.
Kuasa Hukum : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-01-15 14:34:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-01-29 14:31:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2019-02-13 13:10:00 ACARA KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III) PDF AUDIO
4 2019-02-26 11:13:00 KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (IV) PDF AUDIO
5 2019-03-11 11:20:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON (V) PDF AUDIO
6 2019-03-18 11:13:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DAN PEMBERI KETERANGAN a.n. JACOB TOBING (ANGGOTA PAH I) PDF AUDIO
7 2019-05-20 09:46:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
2 13/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Drs. Bahrullah Akbar, BSc., SE., MBA Tracking
3 62/PUU-XI/2013 PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 9 AYAT (1) HURUF B, PASAL 10 AYAT (1) DAN (3) HURUF B, DAN PASAL 11 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Hambra, Gunawan, Eko Setiawan, Disril Revolin Putra, Lukman Nur Azis, Binsar Jon Vic S., Danang Wahyu Setyojati, Junian Sidharta, Joni Prasetiyanto, . Drs. Omay Komar Wiraatmadja, 2. Sutrisno; Tracking
4 54/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Ir. Faisal Tracking
5 106/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ai Latifah Fardhiyah dan Riyanti, S.H. Tracking
6 54/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.; 2. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.; dan 3. Kexia Goutama Tracking
7 26/PUU-XIX/2021 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945 Muhammad Helmi Kamal Tracking
8 29/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Marselinus Edwin Hardhian dan Boyamin Tracking
9 9/PUU-XXI/2023 Pengujiaan Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Patuan Siahaan (Pemohon I), Tyas Muharto (Pemohon II), dan Poltak Manullang (Pemohon III) Tracking